alexametrics
25.3 C
Madura
Monday, June 27, 2022

Bupati Tak Teken, Dana Bebas Rp 81 Miliar Juga Tak Cair

BANGKALAN – Pelaksanaan pembangunan di lingkungan Pemkab Bangkalan butuh banyak stamina. Realisasi program yang terhambat tidak hanya yang dianggarkan melalui dana alokasi khusus (DAK) 2017. Pemkab yang dipimpin Muh. Makmun Ibnu Fuad itu ternyata tidak memanfaatkan uang pengganti senilai Rp 81 miliar.

Ketua Komisi C DPRD Bangkalan Suyitno mengutarakan, beberapa hari yang lalu pihaknya mendatangi Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Itu dilakukan untuk mempertanyakan dan konsultasi perihal jatah dana DAK Bangkalan 2017. Sebab, dana tersebut hingga kini tidak ditransfer oleh pemerintah pusat.

Padahal, anggaran miliar rupiah itu dialokasikan untuk sejumlah program di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD). Sebagian sudah ada pemenang lelang dan penandatanganan kontrak. Bahkan, ada rekanan yang telah merealisasikan pengadaan.

Dalam konsultasi itu, rombongan komisi C menelan pil pahit. Mereka kecewa karena DAK untuk Bangkalan senilai Rp 21,2 miliar dipastikan hangus. Keputusan pemerintah pusat itu diambil bukan tanpa sebab. Salah satunya karena pelaksanaan lelang lambat.

Di sisi lain, rombongan komisi pembangunan itu mendapat kabar baik. Informasi yang diterima menyatakan bahwa Bangkalan mendapat dana pengganti DAK 2016 sebesar Rp 81 miliar. Namun, dana puluhan miliar itu belum diserap. ”DAK 2016 Kabupaten Bangkalan tidak dibayar sebesar Rp 96 miliar,” ungkap Suyitno, Kamis (26/10).

Tahun ini uang yang tidak ditransfer tersebut ternyata diganti sebesar Rp 81 miliar. ”Hasil verifikasi dari Kemenkeu diganti sebesar Rp 81 miliar,” katanya. Sampai sekarang Pemkab Bangkalan belum mengunduh uang tersebut.

Baca Juga :  Gandeng Jepang Kembangkan Garam

Sementara, uang itu bisa ditransfer ke daerah, manakala pemerintah setempat memberikan laporan realisasi DAK 2016. ”Dana itu tidak bisa ditransfer sebelum daerah melaporkan realisasi DAK 2016 sesuai aparat pengawasan intern pemerintah (APIP),” jelasnya.

Laporan realisasi tersebut harus ditandatangani Bupati Muh. Makmun Ibnu Fuad. Setelah itu, dana tersebut bisa dicairkan. ”Syaratnya, dana itu bisa cair kalau ada laporan,” terangnya.

Mendapat informasi demikian, pihaknya langsung menanyakan ke bagian pengelolaan keuangan di eksekutif. Hasilnya, mereka justru tenang dan menjawab laporan itu sudah tuntas. ”Sempat kami nelepon ke pihak eksekutif. Katanya laporan sudah selesai. Tapi, bupati tidak mau tanda tangan,” beber Suyitno.

Politikus PDIP itu menjelaskan, manfaat uang tersebut sangat besar. Bahkan, dana bebas itu bisa digunakan untuk program APBD Perubahan 2017. ”Semestinya, kata Kemenkeu, bulan September sudah diserap agar digunakan di APBD Perubahan,” jelasnya.

Menurut Suyitno, andai dana Rp 81 miliar itu sudah di kas daerah (kasda), otomatis bisa di-plotting untuk program yang tercantum dalam APBD Perubahan 2017. Namun, harapan itu justru bertolak belakang. Kenyataannya, belum diserap.

Suyitno menambahkan, Kemenkeu memberikan waktu kepada Pemkab Bangkalan hingga awal Desember. Tapi, kalau diserap Desember, otomatis dana itu baru bisa digunakan untuk 2018. ”Manakala DAK 2017 ada yang tidak ditransfer, kan bisa pakai dana pengganti itu. Keuntungannya begitu,” terangnya.

Baca Juga :  Wujudkan Pemilu Damai, Polres Bangkalan Gelar Istighotsah

Terpisah, Ketua Timgar Pemkab Bangkalan Eddy Moeljono memilih irit bicara. Dia menyarankan menanyakan langsung ke badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD). ”Mengenai DAK, tanyakan saja ke Pak Syamsul,” ucap pria yang juga sekretaris kabupaten (Sekkab) itu.

Sementara Kepala BPKAD Bangkalan Syamsul Arifin tidak memberikan keterangan apa pun. Didatangi ke kantornya, pria berkumis itu tidak di tempat. Dia juga tidak menanggapi panggilan dan pesan singkat yang dilayangkan koran ini.

Seperti diberitakan, banyak program yang kontrak lelangnya melebihi 31 Agustus. Sebagian baru selesai September. Atas dasar itu, Kemenkeu tidak menyalurkan DAK 2017 ke Pemkab Bangkalan. DAK yang tidak ditransfer itu mencapai Rp 21,1 miliar.

Keputusan itu berlaku ke pemerintah daerah yang terlambat melaporkan realisasi kegiatan tiap triwulan. Dua OPD di Bangkalan merasakan dampaknya. Yakni, dinas PU dan penataan ruang (PUPR) serta dinas kesehatan (dinkes). 

Dua instansi ini mengajukan permohonan perpanjangan laporan realisasi kegiatan ke Kemenkeu. Kepala BPKAD Bangkalan Syamsul Arifin sebelumnya menyatakan, pemkab menunggu jawaban dari Kemenkeu. ”Insya Allah aman kok. Menunggu jawaban Kemenkeu,” ucapnya.

BANGKALAN – Pelaksanaan pembangunan di lingkungan Pemkab Bangkalan butuh banyak stamina. Realisasi program yang terhambat tidak hanya yang dianggarkan melalui dana alokasi khusus (DAK) 2017. Pemkab yang dipimpin Muh. Makmun Ibnu Fuad itu ternyata tidak memanfaatkan uang pengganti senilai Rp 81 miliar.

Ketua Komisi C DPRD Bangkalan Suyitno mengutarakan, beberapa hari yang lalu pihaknya mendatangi Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Itu dilakukan untuk mempertanyakan dan konsultasi perihal jatah dana DAK Bangkalan 2017. Sebab, dana tersebut hingga kini tidak ditransfer oleh pemerintah pusat.

Padahal, anggaran miliar rupiah itu dialokasikan untuk sejumlah program di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD). Sebagian sudah ada pemenang lelang dan penandatanganan kontrak. Bahkan, ada rekanan yang telah merealisasikan pengadaan.


Dalam konsultasi itu, rombongan komisi C menelan pil pahit. Mereka kecewa karena DAK untuk Bangkalan senilai Rp 21,2 miliar dipastikan hangus. Keputusan pemerintah pusat itu diambil bukan tanpa sebab. Salah satunya karena pelaksanaan lelang lambat.

Di sisi lain, rombongan komisi pembangunan itu mendapat kabar baik. Informasi yang diterima menyatakan bahwa Bangkalan mendapat dana pengganti DAK 2016 sebesar Rp 81 miliar. Namun, dana puluhan miliar itu belum diserap. ”DAK 2016 Kabupaten Bangkalan tidak dibayar sebesar Rp 96 miliar,” ungkap Suyitno, Kamis (26/10).

Tahun ini uang yang tidak ditransfer tersebut ternyata diganti sebesar Rp 81 miliar. ”Hasil verifikasi dari Kemenkeu diganti sebesar Rp 81 miliar,” katanya. Sampai sekarang Pemkab Bangkalan belum mengunduh uang tersebut.

Baca Juga :  Syarif Kembali Pimpin UTM

Sementara, uang itu bisa ditransfer ke daerah, manakala pemerintah setempat memberikan laporan realisasi DAK 2016. ”Dana itu tidak bisa ditransfer sebelum daerah melaporkan realisasi DAK 2016 sesuai aparat pengawasan intern pemerintah (APIP),” jelasnya.

Laporan realisasi tersebut harus ditandatangani Bupati Muh. Makmun Ibnu Fuad. Setelah itu, dana tersebut bisa dicairkan. ”Syaratnya, dana itu bisa cair kalau ada laporan,” terangnya.

Mendapat informasi demikian, pihaknya langsung menanyakan ke bagian pengelolaan keuangan di eksekutif. Hasilnya, mereka justru tenang dan menjawab laporan itu sudah tuntas. ”Sempat kami nelepon ke pihak eksekutif. Katanya laporan sudah selesai. Tapi, bupati tidak mau tanda tangan,” beber Suyitno.

Politikus PDIP itu menjelaskan, manfaat uang tersebut sangat besar. Bahkan, dana bebas itu bisa digunakan untuk program APBD Perubahan 2017. ”Semestinya, kata Kemenkeu, bulan September sudah diserap agar digunakan di APBD Perubahan,” jelasnya.

Menurut Suyitno, andai dana Rp 81 miliar itu sudah di kas daerah (kasda), otomatis bisa di-plotting untuk program yang tercantum dalam APBD Perubahan 2017. Namun, harapan itu justru bertolak belakang. Kenyataannya, belum diserap.

Suyitno menambahkan, Kemenkeu memberikan waktu kepada Pemkab Bangkalan hingga awal Desember. Tapi, kalau diserap Desember, otomatis dana itu baru bisa digunakan untuk 2018. ”Manakala DAK 2017 ada yang tidak ditransfer, kan bisa pakai dana pengganti itu. Keuntungannya begitu,” terangnya.

Baca Juga :  Karapan Sapi Piala Presiden Spektakuler

Terpisah, Ketua Timgar Pemkab Bangkalan Eddy Moeljono memilih irit bicara. Dia menyarankan menanyakan langsung ke badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD). ”Mengenai DAK, tanyakan saja ke Pak Syamsul,” ucap pria yang juga sekretaris kabupaten (Sekkab) itu.

Sementara Kepala BPKAD Bangkalan Syamsul Arifin tidak memberikan keterangan apa pun. Didatangi ke kantornya, pria berkumis itu tidak di tempat. Dia juga tidak menanggapi panggilan dan pesan singkat yang dilayangkan koran ini.

Seperti diberitakan, banyak program yang kontrak lelangnya melebihi 31 Agustus. Sebagian baru selesai September. Atas dasar itu, Kemenkeu tidak menyalurkan DAK 2017 ke Pemkab Bangkalan. DAK yang tidak ditransfer itu mencapai Rp 21,1 miliar.

Keputusan itu berlaku ke pemerintah daerah yang terlambat melaporkan realisasi kegiatan tiap triwulan. Dua OPD di Bangkalan merasakan dampaknya. Yakni, dinas PU dan penataan ruang (PUPR) serta dinas kesehatan (dinkes). 

Dua instansi ini mengajukan permohonan perpanjangan laporan realisasi kegiatan ke Kemenkeu. Kepala BPKAD Bangkalan Syamsul Arifin sebelumnya menyatakan, pemkab menunggu jawaban dari Kemenkeu. ”Insya Allah aman kok. Menunggu jawaban Kemenkeu,” ucapnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/