BANGKALAN, Jawa Pos Radar Madura – Keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH) yang sudah menerima haknya hanya sebagian. Sebab, penyaluran bantuan sosial (bansos) tersebut tidak dilakukan serentak. Lebih separo penerima dari tahap berikutnya tidak masuk pada surat perintah pencairan dana (SP2D).
Kasi Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Bangkalan Sukardi membenarkan baru ada sebagian keluarga penerima manfaat yang sudah mendapatkan haknya. ”Karena SP2D-nya belum turun,” ujarnya kemarin (26/7).
Baru ada 12.740 penerima yang sudah masuk pada surat perintah pencairan dana. Total keseluruhan anggaran di tahap 3 Rp 7.998.625.000. ”12 ribu penerima ini sudah ada dananya,” katanya. Penyaluran bantuan dilakukan dalam 3 termin.
Sementara 42.976 keluarga penerima manfaat lainnya belum mendapatkan SP2D. Sukardi menegaskan KPM yang tidak bermasalah saat dilakukan pemadanan data kependudukan akan tetap menerima bantuan program tersebut.
”Seperti di tahap dua, ada penerima susulan yang mendapat SP2D,” imbuhnya. Sehingga, masyarakat yang sebelumnya menerima bantuan tidak perlu khawatir tidak mendapatkan bantuan. Dengan catatan tidak ada masalah pada identitas kependudukan dan terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
Berkurangnya penerima dari tahap ke tahap karena tidak padannya identitas penerima dengan data kependudukan. Masyarakat berharap penerima yang sudah tidak sesuai bisa mendapatkan bantuan lagi ditahap berikutnya.
”Penerima yang datanya mengalami masalah bisa diusahakan lagi menerima di tahap selanjutnya, setelah identitasnya disesuaikan. Karena kasihan kalau dihapus sebagai penerima bantuan,” ucap Ainur Rafi, salah seorang warga Bangkalan. (mi)
BANGKALAN, Jawa Pos Radar Madura – Keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH) yang sudah menerima haknya hanya sebagian. Sebab, penyaluran bantuan sosial (bansos) tersebut tidak dilakukan serentak. Lebih separo penerima dari tahap berikutnya tidak masuk pada surat perintah pencairan dana (SP2D).
Kasi Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Bangkalan Sukardi membenarkan baru ada sebagian keluarga penerima manfaat yang sudah mendapatkan haknya. ”Karena SP2D-nya belum turun,” ujarnya kemarin (26/7).
Baru ada 12.740 penerima yang sudah masuk pada surat perintah pencairan dana. Total keseluruhan anggaran di tahap 3 Rp 7.998.625.000. ”12 ribu penerima ini sudah ada dananya,” katanya. Penyaluran bantuan dilakukan dalam 3 termin.
Sementara 42.976 keluarga penerima manfaat lainnya belum mendapatkan SP2D. Sukardi menegaskan KPM yang tidak bermasalah saat dilakukan pemadanan data kependudukan akan tetap menerima bantuan program tersebut.
”Seperti di tahap dua, ada penerima susulan yang mendapat SP2D,” imbuhnya. Sehingga, masyarakat yang sebelumnya menerima bantuan tidak perlu khawatir tidak mendapatkan bantuan. Dengan catatan tidak ada masalah pada identitas kependudukan dan terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
Berkurangnya penerima dari tahap ke tahap karena tidak padannya identitas penerima dengan data kependudukan. Masyarakat berharap penerima yang sudah tidak sesuai bisa mendapatkan bantuan lagi ditahap berikutnya.
”Penerima yang datanya mengalami masalah bisa diusahakan lagi menerima di tahap selanjutnya, setelah identitasnya disesuaikan. Karena kasihan kalau dihapus sebagai penerima bantuan,” ucap Ainur Rafi, salah seorang warga Bangkalan. (mi)
