BANGKALAN – Sembilan warga Dusun Sekar Bunguh, Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, mendatangi Kantor DPRD Bangkalan kemarin (26/7). Mereka menyampaikan aspirasi persoalan lahan di tempat tinggal mereka. Aspirasi di ruang Komisi A DPRD Bangkalan ditemui Wakil Ketua DPRD Abdurrahman.
Ketua Kelompok Masyarakat Sekar Bunguh Ibnu Abdillah mengatakan, kedatangannya terkait rencana penggusuran. Saat ini mulai ada pengukuran lahan. ”Kalau saya lihat ada maladministrasi karena tahapan undang-undang tidak dilalui dengan benar,” ujarnya.
Menurut pria berkopiah hitam itu seharusnya ada sosialisasi kepada warga terkait rencana pembangunan di sekitar Jembatan Suramadu itu. Namun, hingga saat ini belum pernah dilakukan. Apalagi, warga tidak ingin menjual lahan.
”Misalnya, ’kalau lahan tidak dijual, kamu tidak mendapatkan jalan’. Ucapan seperti itu banyak didengungkan,” ucapnya menirukan ucapan oknum.
Ibnu menjelaskan, dalam kegiatan tersebut sudah dibentuk panitia. Mereka berasal dari beberapa instansi. Lahan yang terdampak pembangunan di kaki kanan dan kiri akses Suramadu. Informasi yang beredar di masyarakat, lahan tersebut akan dibangun tempat wisata. ”Kalau plan-nya saya tidak tahu mau dibuat wisata model apa,” akunya.
Lahan warga yang sudah ada bangunan menjadi hak milik bukan hak pakai. Lahan yang ditempati warga sudah bersertifikat. Karena itu, pihaknya meminta pemerintah hadir dalam kondisi tersebut. ”Ada 250 KK lebih yang terdampak,” terangnya.
Permohonan warga juga sudah disampaikan secara tertulis. Mereka meminta tidak pindah warga, diberdayakan, dan jaga generasi supaya kukuh. ”Lahan yang dijual itu bukan asli penduduk Sekar Bunguh,” jelasnya.
Saat ini banyak konflik di warga. Ada ahli waris yang sudah bergejolak. Sebab, pemindahan sudah berulang kali dilakukan sejak Indonesia merdeka. Awalnya di Batu Poron, tahun 1996 dipindah juga. Saat ini mau dipindah lagi.
”Surat saya ke presiden sudah sampai pada 15 Januari ke Sekretariat Negara. Cuma belum ada balasan,” bebernya. ”Makanya kami mengeluh ke pemerintah Jatim dan datang ke dewan,” pungkasnya.
Wakil Ketua DPRD Bangkalan Abdurrahman mengatakan, pihaknya hanya menampung aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada pihak terkait. Pihaknya tidak ingin pengembangan Suramadu berimbas pada rumah penduduk. ”Kebetulan komisi A tidak ada, kami temui warga untuk mendengarkan aspirasi mereka,” katanya.
Dalam waktu dekat pihaknya akan menindaklanjuti pada pemerintah. Manakala pengembangan Suramadu akan berimbas pada lahan warga yang sudah ada permukiman warga, lebih baik untuk tidak dilakukan. ”Lihat saja nanti seperti apa hasilnya,” tandasnya.
