alexametrics
20.7 C
Madura
Thursday, May 26, 2022

SK Direksi PD Sumber Daya Kadaluwarsa

BANGKALAN – Aset PD Sumber Daya sudah dikembalikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, kini belum bisa beroperasi dengan optimal. Sebab, SK para direksi sudah kedaluwarsa. Karena itu, DPRD Bangkalan meminta bupati melalui bagian perekonomian segera melakukan seleksi personel baru.

Ketua Komisi B DPRD Bangkalan Asis mengatakan, aturannya, untuk pengangkatan direksi harus melalui seleksi. Karena itu, eksekutif segera membentuk tim panitia seleksi (pansel). Tidak mungkin mempekerjakan pengurus lama selama SK-nya kedaluwarsa.

”BUMD ini kan hampir tiga tahun mati suri. Jadi, perlu manajemen baru. Sebab, tanpa bergerak cepat, sulit PD Sumber Daya jaya kembali,” terangnya.

Politikus Partai Demokrat itu menyampaikan, keberadaan BUMD yang bergerak di bidang alat tulis kantor (ATK) ini segera diputuskan. Apakah dibubarkan atau dileburkan ke BUMD yang lain. Sebab, hingga kini perusahaan ini belum memiliki kantor.

Baca Juga :  Ini Pesan Budi Waseso Saat Berkunjung ke Universitas Trunojoyo Madura

Aset sudah dikembalikan KPK berupa uang sebesar Rp 59 miliar dan tanah seluas 33.671 meter persegi. ”Aset-aset itu mungkin modal awal. Tapi, jika manajemennya belum diurus, ya sulit juga untuk bangkit lagi,” jelasnya.

Karena itu, pemkab harus segera mengambil langkah dengan membentuk tim pansel, yang di dalamnya harus diisi akademisi dan tokoh-tokoh setempat. ”Tujuannya, agar direksi yang terpilih benar-benar berkualitas, bukan karena kedekatan,” ucapnya.

Kabag Administrasi Perekonomian Setkab Bangkalan Joko Supriyono mengatakan, untuk keberadaan PD Sumber Daya tetap berlanjut secara bertahap. Sebab, aset BUMD ini baru dikembalikan. Tidak bisa ujuk-ujuk langsung bangkit. ”Perlu kajian dan rencana-rencana ke depan,” katanya.

Mengenai SK direksi itu menjadi kewenangan Bupati RK Muh. Makmun Ibnu Fuad. Namun, apabila DPRD meminta untuk melaksanakan segala sesuatu sesuai aturan, pasti dijalankan dan dipatuhi. ”Tidak mungkin kami bertindak di luar aturan. Tapi sebelumnya, kami lihat dulu perdanya seperti apa,” paparnya.

Baca Juga :  Ra Latif Buka Peluang Investasi bagi Putra Daerah

Apakah perlu membuat pansel atau langsung mengangkat kembali? Itu perlu melihat secara detail aturan tersebut. Karena itu, pihaknya senang jika Komisi B DPRD mau bertemu untuk membicarakan hal ini.

”Kami siap saja kalau diundang dewan. Yang penting untuk kebaikan BUMD PD Sumber Daya,” tandasnya.

BANGKALAN – Aset PD Sumber Daya sudah dikembalikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, kini belum bisa beroperasi dengan optimal. Sebab, SK para direksi sudah kedaluwarsa. Karena itu, DPRD Bangkalan meminta bupati melalui bagian perekonomian segera melakukan seleksi personel baru.

Ketua Komisi B DPRD Bangkalan Asis mengatakan, aturannya, untuk pengangkatan direksi harus melalui seleksi. Karena itu, eksekutif segera membentuk tim panitia seleksi (pansel). Tidak mungkin mempekerjakan pengurus lama selama SK-nya kedaluwarsa.

”BUMD ini kan hampir tiga tahun mati suri. Jadi, perlu manajemen baru. Sebab, tanpa bergerak cepat, sulit PD Sumber Daya jaya kembali,” terangnya.


Politikus Partai Demokrat itu menyampaikan, keberadaan BUMD yang bergerak di bidang alat tulis kantor (ATK) ini segera diputuskan. Apakah dibubarkan atau dileburkan ke BUMD yang lain. Sebab, hingga kini perusahaan ini belum memiliki kantor.

Baca Juga :  Deadline Agustus Harus Dieksekusi

Aset sudah dikembalikan KPK berupa uang sebesar Rp 59 miliar dan tanah seluas 33.671 meter persegi. ”Aset-aset itu mungkin modal awal. Tapi, jika manajemennya belum diurus, ya sulit juga untuk bangkit lagi,” jelasnya.

Karena itu, pemkab harus segera mengambil langkah dengan membentuk tim pansel, yang di dalamnya harus diisi akademisi dan tokoh-tokoh setempat. ”Tujuannya, agar direksi yang terpilih benar-benar berkualitas, bukan karena kedekatan,” ucapnya.

Kabag Administrasi Perekonomian Setkab Bangkalan Joko Supriyono mengatakan, untuk keberadaan PD Sumber Daya tetap berlanjut secara bertahap. Sebab, aset BUMD ini baru dikembalikan. Tidak bisa ujuk-ujuk langsung bangkit. ”Perlu kajian dan rencana-rencana ke depan,” katanya.

Mengenai SK direksi itu menjadi kewenangan Bupati RK Muh. Makmun Ibnu Fuad. Namun, apabila DPRD meminta untuk melaksanakan segala sesuatu sesuai aturan, pasti dijalankan dan dipatuhi. ”Tidak mungkin kami bertindak di luar aturan. Tapi sebelumnya, kami lihat dulu perdanya seperti apa,” paparnya.

Baca Juga :  Tak Kunjung Jera, Dinsos Janji Intensifkan Razia PMKS

Apakah perlu membuat pansel atau langsung mengangkat kembali? Itu perlu melihat secara detail aturan tersebut. Karena itu, pihaknya senang jika Komisi B DPRD mau bertemu untuk membicarakan hal ini.

”Kami siap saja kalau diundang dewan. Yang penting untuk kebaikan BUMD PD Sumber Daya,” tandasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/