alexametrics
29.5 C
Madura
Thursday, May 19, 2022

Pungutan PPDB hingga Rp 2 Juta

BANGKALAN – Penarikan sejumlah uang mewarnai penerimaan peserta didik baru (PPDB). Pungutan terjadi di SMA negeri dan madrasah aliyah negeri (MAN). Nominal yang dibebankan kepada wali murid bervariasi hingga Rp 2 juta per orang.

Salah seorang wali siswa MAN Bangkalan menuturkan, saat pendaftaran ulang diminta Rp 1,260 juta. Uang itu untuk kebutuhan seragam. Meliputi seragam sekolah, topi, ikat pinggang, dan lainnya.

Pria asal Kecamatan Kota Bangkalan itu menambahkan, selain biaya daftar ulang, dia juga diminta biaya pembangunan musala. Tiap siswa diminta minimal Rp 900 ribu. ”Rp 900 ribu itu minimal. Ada yang sampai Rp 2 juta. Bahkan, ada yang sampai di atas Rp 2 juta,” ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Madura (JPRM) kemarin (26/6).

Menurut dia, biaya yang dibebankan kepada peserta didik tidak ada masalah bagi siswa yang mampu. Namun bagi siswa dari keluarga yang kurang mampu sangat memberatkan. ”Memang diwajibkan untuk membayar. Jadi ini kami nilai terlalu berlebihan dan tidak masuk akal,” keluhnya.

Dia berharap, biaya yang dibebankan tidak terlalu mahal. Dengan demikian, tidak membebankan kepada wali siswa yang kurang mampu. ”Kami harap sekolah lebih bijak,” harapnya.

Kepala MAN Bangkalan Moh. Ali Wafa menjelaskan, uang dari siswa baru itu untuk infak pembangunan musala. Infak itu hanya bagi wali siswa yang mau membayar. Jika tidak mau pihaknya tidak memaksa. Infak tersebut tidak diwajibkan. ”Kan ada pernyataan sendiri itu. Terserah mau kasih infak berapa. Bukan pernyataan saya,” tegasnya.

Baca Juga :  Tarif Izin Usaha Ilegal

Mantan kepala MAN Sampang itu menambahkan, siswa yang mendaftar seribu lebih. Dengan tegas dia membantah bahwa ada angka minimal infak tersebut. Menurutnya, terserah wali murid akan menginfakkan berapa. ”Sesuai kemampuan,” ucapnya.

Ali Wafa mengakui kebutuhan pribadi siswa memang harus bayar. Menurutnya, untuk bisa diterima di MAN Bangkalan, yang dipertimbangkan kali pertama adalah nilai. Pertimbangan kedua adalah infak. Jika nilai siswa itu tinggi meskipun tidak pakai infak bisa masuk. ”Karena musala tidak ada dalam DPA,” pungkasnya.

Kepala Kemenag Bangkalan Mudjalli mengungkapkan, penarikan uang itu ada persetujuan komite dengan wali murid. Tidak memaksa. MAN tidak ikut serta. Menurutnya, jika tidak meminta kepada murid, MAN tidak memiliki anggaran.

Penarikan sejumlah uang juga terjadi di SMA negeri. Wali murid yang mendaftarkan putranya kepada salah satu SMA negeri di Bangkalan mengaku dibebankan lebih kurang Rp 1,2 juta. Biaya tersebut untuk kebutuhan seragam sekolah. ”Ya seperti baju olahraga, topi, dan seragam sekolah,” ungkap warga Kecamatan Kota Bangkalan itu.

Baca Juga :  Muh. Syarif Terpilih Jadi Rektor Universitas Trunojoyo Madura

Pria itu mengaku keberatan jika siswa masih dibebankan seragam sekolah. Jika wali murid mampu, biaya tersebut tidak ada masalah. Namun wali murid yang kurang mampu pasti keberatan. ”Saya masih cari utangan untuk bayar biaya seragam. Maklumlah, saya kerjanya serabutan,” tuturnya lirih.

Kepala Cabang Disdik Jatim Wilayah Bangkalan Sunarto mengaku tidak ada biaya yang dibebankan kepada siswa. Namun, anak yang sudah lulus dan diterima harus daftar ulang. Pada saat itu ada penawaran dari sekolah. Misalnya untuk kebutuhan anak. ”Biasanya di situ ada seragam sekolah, seragam olahraga, topi, dasi, kaus kaki, batik, dan sebagainya untuk anak itu sendiri,” bebernya.

Ketentuan masing-masing sekolah tidak sama. Bukan kebijakan cabang dinas pendidikan. Sebab sudah ada komite sekolah dan koperasi. ”Kalau memang dipergunakan untuk anak sendiri, seragam misalnya, jadi terserah mereka. Kami mempersilakan itu, yang penting ada kesepakatan kedua belah pihak,” terangnya.

Namun, Sunarto menegaskan, sumbangan tidak diperkenankan untuk kebutuhan gedung. Pihaknya hanya mempersilakan sekolah menarik uang untuk kebutuhan pribadi siswa. Jika pembiayaan khusus gedung sudah jelas melanggar. Sekolah sudah dibiayai pemerintah. ”Kalau buat musala yang kecil-kecil dipersilakan,” tandasnya.

- Advertisement -

BANGKALAN – Penarikan sejumlah uang mewarnai penerimaan peserta didik baru (PPDB). Pungutan terjadi di SMA negeri dan madrasah aliyah negeri (MAN). Nominal yang dibebankan kepada wali murid bervariasi hingga Rp 2 juta per orang.

Salah seorang wali siswa MAN Bangkalan menuturkan, saat pendaftaran ulang diminta Rp 1,260 juta. Uang itu untuk kebutuhan seragam. Meliputi seragam sekolah, topi, ikat pinggang, dan lainnya.

Pria asal Kecamatan Kota Bangkalan itu menambahkan, selain biaya daftar ulang, dia juga diminta biaya pembangunan musala. Tiap siswa diminta minimal Rp 900 ribu. ”Rp 900 ribu itu minimal. Ada yang sampai Rp 2 juta. Bahkan, ada yang sampai di atas Rp 2 juta,” ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Madura (JPRM) kemarin (26/6).


Menurut dia, biaya yang dibebankan kepada peserta didik tidak ada masalah bagi siswa yang mampu. Namun bagi siswa dari keluarga yang kurang mampu sangat memberatkan. ”Memang diwajibkan untuk membayar. Jadi ini kami nilai terlalu berlebihan dan tidak masuk akal,” keluhnya.

Dia berharap, biaya yang dibebankan tidak terlalu mahal. Dengan demikian, tidak membebankan kepada wali siswa yang kurang mampu. ”Kami harap sekolah lebih bijak,” harapnya.

Kepala MAN Bangkalan Moh. Ali Wafa menjelaskan, uang dari siswa baru itu untuk infak pembangunan musala. Infak itu hanya bagi wali siswa yang mau membayar. Jika tidak mau pihaknya tidak memaksa. Infak tersebut tidak diwajibkan. ”Kan ada pernyataan sendiri itu. Terserah mau kasih infak berapa. Bukan pernyataan saya,” tegasnya.

Baca Juga :  BRI Tegaskan Tidak Kembalikan Uang Rp 140 Juta

Mantan kepala MAN Sampang itu menambahkan, siswa yang mendaftar seribu lebih. Dengan tegas dia membantah bahwa ada angka minimal infak tersebut. Menurutnya, terserah wali murid akan menginfakkan berapa. ”Sesuai kemampuan,” ucapnya.

Ali Wafa mengakui kebutuhan pribadi siswa memang harus bayar. Menurutnya, untuk bisa diterima di MAN Bangkalan, yang dipertimbangkan kali pertama adalah nilai. Pertimbangan kedua adalah infak. Jika nilai siswa itu tinggi meskipun tidak pakai infak bisa masuk. ”Karena musala tidak ada dalam DPA,” pungkasnya.

Kepala Kemenag Bangkalan Mudjalli mengungkapkan, penarikan uang itu ada persetujuan komite dengan wali murid. Tidak memaksa. MAN tidak ikut serta. Menurutnya, jika tidak meminta kepada murid, MAN tidak memiliki anggaran.

Penarikan sejumlah uang juga terjadi di SMA negeri. Wali murid yang mendaftarkan putranya kepada salah satu SMA negeri di Bangkalan mengaku dibebankan lebih kurang Rp 1,2 juta. Biaya tersebut untuk kebutuhan seragam sekolah. ”Ya seperti baju olahraga, topi, dan seragam sekolah,” ungkap warga Kecamatan Kota Bangkalan itu.

Baca Juga :  PBPD 2018, Bertindik dan Bertato Langsung Gugur

Pria itu mengaku keberatan jika siswa masih dibebankan seragam sekolah. Jika wali murid mampu, biaya tersebut tidak ada masalah. Namun wali murid yang kurang mampu pasti keberatan. ”Saya masih cari utangan untuk bayar biaya seragam. Maklumlah, saya kerjanya serabutan,” tuturnya lirih.

Kepala Cabang Disdik Jatim Wilayah Bangkalan Sunarto mengaku tidak ada biaya yang dibebankan kepada siswa. Namun, anak yang sudah lulus dan diterima harus daftar ulang. Pada saat itu ada penawaran dari sekolah. Misalnya untuk kebutuhan anak. ”Biasanya di situ ada seragam sekolah, seragam olahraga, topi, dasi, kaus kaki, batik, dan sebagainya untuk anak itu sendiri,” bebernya.

Ketentuan masing-masing sekolah tidak sama. Bukan kebijakan cabang dinas pendidikan. Sebab sudah ada komite sekolah dan koperasi. ”Kalau memang dipergunakan untuk anak sendiri, seragam misalnya, jadi terserah mereka. Kami mempersilakan itu, yang penting ada kesepakatan kedua belah pihak,” terangnya.

Namun, Sunarto menegaskan, sumbangan tidak diperkenankan untuk kebutuhan gedung. Pihaknya hanya mempersilakan sekolah menarik uang untuk kebutuhan pribadi siswa. Jika pembiayaan khusus gedung sudah jelas melanggar. Sekolah sudah dibiayai pemerintah. ”Kalau buat musala yang kecil-kecil dipersilakan,” tandasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/