alexametrics
24.9 C
Madura
Saturday, July 2, 2022

Tokoh Lintas Sektor Bicara Kembali Provinsi Madura

SURABAYA – Diskusi persiapan pembentukan Madura provinsi kembali digelar di Hotel Santika Premier Surabaya kemarin (26/1). Diskusi bertajuk Meretas Jalan Menuju Provinsi Madura itu dihadiri tokoh lintas sektor.

Di antaranya, perwakilan pemkab dan DPRD Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Kemudian, anggota DPRD Jatim dan anggota DPR RI. Lalu, perwakilan perguruan tinggi di Madura, ulama, dan pengusaha.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Ketua Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (PNP3M) Ahmad Zaini kembali mengadakan kegiatan tersebut dan menghadirkan dua pemateri. Yakni, Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali dan pejabat BPK RI Achsanul Qosasi. Anggota Komisi IV DPR RI Yus Sudarso juga menyampaikan pandangannya terkait provinsi Madura.

Sebagaimana telah disepakati diskusi sebelumnya, upaya membentuk provinsi Madura bisa dilakukan dengan dua cara. Mengajukan judicial review dan memekarkan Madura untuk memenuhi syarat administratif lima kabupaten/kota.

Judicial review sudah dilaksanakan dan belum berhasil. Ikhtiar berikutnya adalah memekarkan wilayah agar mencukupi syarat administratif minimal lima kabupaten/kota. Upaya tersebut akan segera memberikan hasil jika didukung penuh bupati dan wakil bupati, ulama, tokoh masyarakat, cendekiawan, pemuda, dan masyarakat Madura baik di Madura maupun di luar Madura.

Zaini mengatakan, perlu terus mengawal terwujudnya provinsi Madura. Sebab banyak warga luar Madura menanyakan pembentukan provinsi Madura. Semua stakeholder harus bersatu agar segera terwujud.

Baca Juga :  Janji Cetak ASN, Wartawan, dan Ahli Al-Qur'an

Dia memaparkan, dulu masyarakat Madura berani mendesak Istana agar dibangun Jembatan Suramadu. Kemudian jembatan tersebut dibangun. Lalu berupaya kembali agar Istana menggratiskan Suramadu. Akhirnya pemerintah pusat mengabulkan permintaan tersebut. ”Jadi kita harus berkomitmen untuk mendobrak Istana agar bisa terwujud provinsi Madura,” ucapnya.

Achsanul Qosasi berpendapat, semua pihak harus meyakini Madura mampu hidup mandiri. Harus yakin Madura kaya, yakin Madura disukai investor, dan Madura ramah terhadap pendatang. ”Madura siap bekerja sama,” terangnya.

Secara sosiologis, Madura juga mampu. Seperti luas wilayah Madura 54.887 km persegi yang terdiri atas 958 desa yang tersebar di 68 kecamatan dengan jumlah penduduk 4.988.000 jiwa. Kemudian, geografis gugusan kepulauan Madura (128 pulau), batas wilayahnya jelas, budaya dan bahasanya berbeda dengan Jawa.

Dia membandingkan dengan pemekaran Gorontalo yang hanya memiliki luas wilayah 12.000 km2. Terdiri dari 24 kecamatan di empat kabupaten dengan 1.953.700 jiwa penduduk. Sementara, Kepulauan Riau luas wilayah 8.084 Km2. Terdiri atas 41 kecamatan di 5 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 1.198.526 jiwa.

Dia mengungkapkan, empat bupati di Madura harus duduk bareng dalam satu forum membahas pemekaran. Sehingga bisa memenuhi syarat lima kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi. ”Sudah saatnya Madura menjadi provinsi,” ucapnya.

Baca Juga :  Jelang Anugerah Madura Awards, Tim Juri Nilai Nominator

Zainudin Amali menyampaikan beberapa tantangan mewujudkan Madura menjadi provinsi. Di antaranya, moratorium daerah otonomi baru (DOB) oleh pemerintah pusat, dukungan pemerintah pusat (eksekutif dan legislatif), dukungan provinsi induk, dan syarat minimal 5 kabupeten/kota. Selain itu satuan pandangan dan langkah semua pemangku kepentingan untuk wujudkan DOB provinsi Madura.

Dia juga meminta empat bupati Madura duduk bareng membicarakan pemekaran. Pihaknya siap mengawal di pemerintah pusat agar keinginan menjadikan Madura sebagai provinsi terwujud.

Sementara itu, Yus Sudarso mengatakan, keinginan masyarakat Madura agar menjadi provinsi seperti bisul, tinggal menunggu pecah. Pemprov Jatim dan pemerintah pusat harus hadir untuk memberikan jawaban terhadap tersebut.

Dia mengungkapkan, perlu dorongan dorongan DPRD empat kabupaten di Madura, DPRD Jatim, dan DPR RI dengan cara  membentuk prosedium legislator Madura. Prosedium dinilai perlu untuk memberikan dorongan politik kepada empat kepala daerah Madura. Sehingga melakukan pembahasan serius pemekaran wilayah. ”Kami di DPR RI siap mengawal agar provinsi Madura cepat terwujud,” janjinya.

Pada pertemuan kemarin tidak dihadiri semua kepala daerah di Madura. Hanya Wakil Bupati Bangkalan Mohni yang hadir. Sedangkan bupati Sampang, Pamekasan, dan Sumenep dihadiri perwakilan.

SURABAYA – Diskusi persiapan pembentukan Madura provinsi kembali digelar di Hotel Santika Premier Surabaya kemarin (26/1). Diskusi bertajuk Meretas Jalan Menuju Provinsi Madura itu dihadiri tokoh lintas sektor.

Di antaranya, perwakilan pemkab dan DPRD Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Kemudian, anggota DPRD Jatim dan anggota DPR RI. Lalu, perwakilan perguruan tinggi di Madura, ulama, dan pengusaha.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Ketua Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (PNP3M) Ahmad Zaini kembali mengadakan kegiatan tersebut dan menghadirkan dua pemateri. Yakni, Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali dan pejabat BPK RI Achsanul Qosasi. Anggota Komisi IV DPR RI Yus Sudarso juga menyampaikan pandangannya terkait provinsi Madura.


Sebagaimana telah disepakati diskusi sebelumnya, upaya membentuk provinsi Madura bisa dilakukan dengan dua cara. Mengajukan judicial review dan memekarkan Madura untuk memenuhi syarat administratif lima kabupaten/kota.

Judicial review sudah dilaksanakan dan belum berhasil. Ikhtiar berikutnya adalah memekarkan wilayah agar mencukupi syarat administratif minimal lima kabupaten/kota. Upaya tersebut akan segera memberikan hasil jika didukung penuh bupati dan wakil bupati, ulama, tokoh masyarakat, cendekiawan, pemuda, dan masyarakat Madura baik di Madura maupun di luar Madura.

Zaini mengatakan, perlu terus mengawal terwujudnya provinsi Madura. Sebab banyak warga luar Madura menanyakan pembentukan provinsi Madura. Semua stakeholder harus bersatu agar segera terwujud.

Baca Juga :  Temukan Produk Tak Layak Konsumsi

Dia memaparkan, dulu masyarakat Madura berani mendesak Istana agar dibangun Jembatan Suramadu. Kemudian jembatan tersebut dibangun. Lalu berupaya kembali agar Istana menggratiskan Suramadu. Akhirnya pemerintah pusat mengabulkan permintaan tersebut. ”Jadi kita harus berkomitmen untuk mendobrak Istana agar bisa terwujud provinsi Madura,” ucapnya.

Achsanul Qosasi berpendapat, semua pihak harus meyakini Madura mampu hidup mandiri. Harus yakin Madura kaya, yakin Madura disukai investor, dan Madura ramah terhadap pendatang. ”Madura siap bekerja sama,” terangnya.

Secara sosiologis, Madura juga mampu. Seperti luas wilayah Madura 54.887 km persegi yang terdiri atas 958 desa yang tersebar di 68 kecamatan dengan jumlah penduduk 4.988.000 jiwa. Kemudian, geografis gugusan kepulauan Madura (128 pulau), batas wilayahnya jelas, budaya dan bahasanya berbeda dengan Jawa.

Dia membandingkan dengan pemekaran Gorontalo yang hanya memiliki luas wilayah 12.000 km2. Terdiri dari 24 kecamatan di empat kabupaten dengan 1.953.700 jiwa penduduk. Sementara, Kepulauan Riau luas wilayah 8.084 Km2. Terdiri atas 41 kecamatan di 5 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 1.198.526 jiwa.

Dia mengungkapkan, empat bupati di Madura harus duduk bareng dalam satu forum membahas pemekaran. Sehingga bisa memenuhi syarat lima kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi. ”Sudah saatnya Madura menjadi provinsi,” ucapnya.

Baca Juga :  Pemilu untuk Kemajuan Bangsa Indonesia

Zainudin Amali menyampaikan beberapa tantangan mewujudkan Madura menjadi provinsi. Di antaranya, moratorium daerah otonomi baru (DOB) oleh pemerintah pusat, dukungan pemerintah pusat (eksekutif dan legislatif), dukungan provinsi induk, dan syarat minimal 5 kabupeten/kota. Selain itu satuan pandangan dan langkah semua pemangku kepentingan untuk wujudkan DOB provinsi Madura.

Dia juga meminta empat bupati Madura duduk bareng membicarakan pemekaran. Pihaknya siap mengawal di pemerintah pusat agar keinginan menjadikan Madura sebagai provinsi terwujud.

Sementara itu, Yus Sudarso mengatakan, keinginan masyarakat Madura agar menjadi provinsi seperti bisul, tinggal menunggu pecah. Pemprov Jatim dan pemerintah pusat harus hadir untuk memberikan jawaban terhadap tersebut.

Dia mengungkapkan, perlu dorongan dorongan DPRD empat kabupaten di Madura, DPRD Jatim, dan DPR RI dengan cara  membentuk prosedium legislator Madura. Prosedium dinilai perlu untuk memberikan dorongan politik kepada empat kepala daerah Madura. Sehingga melakukan pembahasan serius pemekaran wilayah. ”Kami di DPR RI siap mengawal agar provinsi Madura cepat terwujud,” janjinya.

Pada pertemuan kemarin tidak dihadiri semua kepala daerah di Madura. Hanya Wakil Bupati Bangkalan Mohni yang hadir. Sedangkan bupati Sampang, Pamekasan, dan Sumenep dihadiri perwakilan.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/