BANGKALAN, RadarMadura.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan menyikapi kelangkaan liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram di tengah-tengah masyarakat.
Oleh karena itu, pemkab akan mengkaji dan mendalami tentang distribusian tabung gas melon.
”Kami akan cek dulu dan memastikan karena dikhawatirkan ada yang memanfaatkan situasi (keterbatasan energi) ini,” ujar Wakil Bupati Bangkalan Moch. Fauzan Ja’far.
Pemkab akan melakukan pengecekan di semua stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE) yang ada di Bangkalan.
Juga di semua distributor yang ada di Kota Salak. Pihaknya juga akan menggandeng aparat penegak hukum (APH) untuk menelusuri kelangkaan dan kenaikan harga gas LPG tersebut.
Sebab, hingga saat ini pemerintah belum mengeluarkan kebijakan kenaikan harga. ”Tindakan menaikkan harga itu salah, jadi kami akan cek dan koordinasi bersama dengan APH,” imbuhnya.
Heron, pemilik pangkalan LPG di Desa Martajasah, Kecamatan Kota Bangkalan, menyatakan, kelangkaan gas melon memang kerap terjadi pasca-Lebaran. Sementara pengisian dan pendistribusian dari distributor normal sesuai jadwal.
Sementara Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskop Umdag) Bangkalan Moh. Rasuli mengeklaim telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah tempat. Dia menyebut isu kenaikan LPG bersubsidi tidak benar.
Distributor menjual LPG 3 kilogram ke pangkalan Rp 16 ribu. Sedangkan pangkalan menjual ke pengecer Rp 18.000. ”Sementara di toko-toko (pengecer) harganya berkisar Rp 20 ribu,” ujarnya. (za/c1/jup)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
