Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ahli Waris Tuding Dispendik Banyak Alasan

H
MINTA PERTANGGUNGJAWABAN: Sayadi, ahli waris SDN Buddan 2, Kecamatan Tanah Merah, didampingi kuasa hukumnya saat mendatangi kantor Dispendik Bangkalan, Selasa (2/12/2025). (ZEINAL ABIDIN/JPRM)
MINTA PERTANGGUNGJAWABAN: Sayadi, ahli waris SDN Buddan 2, Kecamatan Tanah Merah, didampingi kuasa hukumnya saat mendatangi kantor Dispendik Bangkalan, Selasa (2/12/2025). (ZEINAL ABIDIN/JPRM)

BANGKALAN, RadarMadura.id – Sayadi selaku ahli waris SDN Buddan 2, Kecamatan Tanah Merah, belum mendapatkan jawaban dari Dinas Pendidikan (Dispendik) Bangkalan perihal pengembalian anggaran.


Advertisement

Dia menuding dinas terkait banyak alasan saat ditanya mengenai pengembalian anggaran tersebut.

Hendrayanto selaku kuasa hukum Sayadi mengatakan, pihaknya sudah dua kali berkirim surat ke Dispendik Bangkalan untuk menanyakan kejelasan pengembalian anggaran senilai Rp 650 juta tersebut.

Tapi, jawaban instansi terkait tidak jelas karena tidak memerinci per item.

Advertisement

”Mereka hanya bilang uang itu dikembalikan secara global tanpa melampirkan bukti apa pun kepada kami,” katanya.

Hendra menuturkan, tujuan pihaknya berkirim surat adalah untuk memastikan anggaran yang semula dialokasikan untuk pembebasan lahan tersebut benar-benar dikembalikan ke kas negara atau tidak.

”Setiap pengembalian uang kepada negara itu dibuktikan dengan dokumen surat tanda setor (STS). Sedangkan dalam surat balasan tersebut, tidak disertai STS,” paparnya.

Advertisement

Semestinya, lanjut dia, pengembalian uang ke kas negara itu bisa dibuktikan melalui dokumen STS.

Apalagi, pengadaan anggaran melalui sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP) diperinci setiap itemnya.

Misalnya, anggaran untuk pembangunam ataupun pembebasan lahan.

”Tidak mungkin anggaran itu dikembalikan secara global, semestinya diperinci,” sesalnya.

Dia berencana berkirim surat ke Inspektorat Bangkalan untuk menanyakan kejelasan pengembalian anggaran tersebut.

Menurut Hendra, inspektorat pasti mengetahui jika ada pengembalian anggaran dari pemerintah daerah.

”Kami akan memastikan ke inspektorat apakah betul ada pengembalian anggaran sebagaimana penjelasan dispendik kepada kami,” janjinya.

Sebelumnya, Kabid Pembinaan SD Dispendik Bangkalan Ali Yusri Purwanto menyampaikan, pengembalian anggaran ke kas negara itu tanpa STS.

Dia menyebutkan, dokumen tersebut diterbitkan jika pengembalian anggaran sudah terserap.

”Anggaran yang sudah terserap memang ada STS-nya. Kalau anggaran pembebasan lahan itu tidak terserap sama sekali. Jadi, tidak butuh STS,” urainya. (za/yan)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Meriahkan HJB ke-495, JPRM, Bangkalan Berbagi dan Dispendik Gelar Olimpiade Literasi-Numerasi SD

Meriahkan HJB ke-495, JPRM, Bangkalan Berbagi dan Dispendik Gelar Olimpiade Literasi-Numerasi SD

Sistem daring dipilih untuk memperluas jangkauan peserta sekaligus memberikan kesempatan kepada sekolah di berbagai wilayah Bangkalan untuk berpartisipasi.

Mayoritas Proyek Revitalisasi SMP Belum Tuntas, Dispendik Akui Berpengaruh pada Efektivitas KBM

Mayoritas Proyek Revitalisasi SMP Belum Tuntas, Dispendik Akui Berpengaruh pada Efektivitas KBM

Muhaimin menyatakan, anggaran yang diterima masing-masing lembaga pendidikan dari program revitalisasi berbeda-beda. Maka, jenis kegiatan revitalisasi prasarana pendidikan yang didapat SMP negeri-swasta juga tak sama.

Lima Tahun Gedung Rusak Parah, Kemendikdasmen Segera Revitalisasi SDN Pakaan Laok 1

Lima Tahun Gedung Rusak Parah, Kemendikdasmen Segera Revitalisasi SDN Pakaan Laok 1

perwakilan dispendik juga mengonfirmasi kepada operator dan kepala sekolah bahwa kedatangannya untuk mendampingi tim kementerian. Pengukuran tersebut menjadi bagian dari tahapan awal sebelum pelaksanaan revitalisasi

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer