Dewan Agendakan Pemanggilan PT Agrinas, Perihal Pembangunan Gedung KDKMP

Sebab, pelaksanaan proyek pemerintah pusat yang digarap PT Agro industri Nasional (Agrinas) tersebut terkesan serampangan.

Indikasinya, pembangunan gedung KDKMP tidak memenuhi dokumen yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Salah satunya, dokumen persetujuan bangunan gedung (PGB).

Oleh sebab itu, wakil rakyat berencana memanggil PT Agrinas yang menjadi pelaksana dari proyek tersebut.

Ketua Komisi I DPRD Bangkalan Fadhurrosi menilai banyak persoalan yang perlu disikapi dari pembangunan proyek itu.

Antara lain, biaya urukan tanah yang masih dibebankan kepada kepala desa (Kades).

Padahal anggaran pembangunan satu gedung KDKMP cukup besar. Yakni, mencapai Rp 1,6 miliar.

Baginya, tidak etis jika biaya urukan tanah masih dibebankan kepada Kades.

”Belum lagi masalah-malasah yang lain, seperti masalah administrasi yang bermsalah,” terangnya.

Problem lainnya yaitu masalah ketersediaan lahan. Sebab, tidak semua desa memiliki tanah percaton.

Bahkan meskipun ada, letaknya tidak strategis. Maka, hal itu dikonfirmasi kepada PT Agrinas selaku pelaksana.

Pemanggilan juga akan dilakukan kepada Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Bangkalan.

”Pertengahan bulan ini akan kami panggil PT Agrinas, termasuk PKDI dan para kepala desa,” sambungnya.

Politikus Partai Demokrat itu menambahkan, Kades tidak dilibatkan dalam proses pembangunan KDKMP.

Kebijakan tersebut sangat tidak rasional. Karena pembangunan gedung KDKMP dibangun di wilayah yang menjadi kewenangan Kades.

”Kades tidak dilibatkan, tapi harus bayar biaya urukan tanah, ini sangat lucu,” ucapnya.

Sekretaris PKDI Kabupaten Bangkalan Syaiful Ismail mengakui, Kades tidak dilibatkan dalam proses pembangunan KDKMP.

Tetapi, hanya diminta menyediakan lahan. Meski begitu, pihaknya mendukung program pemerintah pusat tersebut.

”Pemerintah yang ada di bawah ini harus menyukseskan program pemerintah kabupaten, provinsi, apalagi program pusat,” paparnya. (za/jup)