alexametrics
22.9 C
Madura
Saturday, May 21, 2022

Ratusan Madin di Bangkalan Tak Setor SPj Bosda 2016

BANGKALAN – Ratusan lembaga pendidikan belum menyetor surat pertanggungjawaban (SPj) bantuan operasional sekolah daerah (bosda) madrasah diniyah (madin) 2016 hingga saat ini. Karena itu, Komisi D PRD memanggil Kemenag Bangkalan, Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT), dan pokja di masing-masing kecamatan Selasa (25/7).

Penerima bosda madin di Bangkalan tahun lalu sebanyak 1.080 madrasah. Sebanyak, 40 persen atau 432 madrasah sudah menyetor SPj bosda madin 2016. Sementara sisanya 648 lembaga belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban.

Anggota Komisi D DPRD Bangkalan Abdurrahman mengatakan, pemanggilan kepada kemenag, FKDT, dan pokja hanya ingin mengetahui kendala SPj bosda madin 2016 belum rampung hingga sekarang.

Jatah bosda madin 2017 tidak bisa dicairkan selama SPj 2016 belum kelar. ”Makanya, kami pertemukan dan fasilitasi agar semua yang berkepentingan bisa menyampaikan kendala dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di bawah,” ujarnya.

Dari hasil pertemuan ini, kata Abdurrahman, banyak hal yang menjadi bahan untuk saling berbenah. Misalnya, pengelola madin kesulitan dalam hal administrasi. Kemenag kewalahan karena SPj 2016 tak kunjung rampung.

Baca Juga :  Lawan Covid-19, Ponpes Al-Hikam Pulangkan Dua Ribu Santri

”Itu semua bisa dievaluasi. Makanya nanti kami pertemukan antara kemenag, disdik, dan FKDT,” janjinya.

Sebab, lanjut Abdurrahman, urusan bosda madin ini banyak pihak yang terlibat. Untuk pencairannya itu kewenangan disdik, sedangkan kemenag lebih kepada pendataan. ”Sementara pengelola madin masih bingung dengan SPj yang harus diberikan kepada dua lembaga itu. Untuk memecahkan semua itu, mungkin di pertemuan berikutnya,” tuturnya.

Sementara itu, Kasi PD Pontren Kemenag Bangkalan Abd. Hamid mengaku berterima kasih kepada komisi D telah memfasilitasi pertemuan kemenag dan FKDT. Dengan begitu, pihaknya bisa mengingatkan agar para pengelola madin segera merampungkan SPj-nya.

”Karena dari 1.080 madin, hanya 40 persen yang merampungkan SPj, selebihnya belum. Bahkan, ada beberapa yang tidak mengajukan pencairan,” ungkapnya.

Baca Juga :  Kemendag Belum Serahkan Pasar Galis pada Pemkab

Hamid menyatakan, setiap bantuan dari pemerintah itu pasti dilaporkan. Karena itu, pihaknya sangat berharap para pengelola madin segera merampungkan SPj. ”Dari pertemuan tadi, banyak pengelola madin mengeluh karena terlalu ruwet. Tapi apa pun itu kan harus di-SPj-kan,” tegasnya.

Sekretaris FKDT Bangkalan Rian Azmy Maulana mengklaim jika sebagian para pengelola madin sudah merampungkan SPj. Namun, memang tidak semua selesai. Lambatnya itu karena persyaratannya terlalu rumit dan terjadi miskomunikasi. Tahun 2016, bosda madin kurang lebih Rp 9 miliar.

”Sekarang kan laporannya rangkap tiga. Ke kemenag, disdik, dan kesra. Nah, sebelum tahun 2016 itu hanya cukup kemenag,” katanya.

Atas kondisi tersebut, para pengelola madin merasa kesulitan. Ditambah, saat pencairan, syarat-syarat yang dikeluarkan oleh salah satu bank sangat sulit. ”Itu yang bikin para pengelola madin keteteran. Karena tidak sebanding dengan yang dibantu,” tandasnya.

- Advertisement -

BANGKALAN – Ratusan lembaga pendidikan belum menyetor surat pertanggungjawaban (SPj) bantuan operasional sekolah daerah (bosda) madrasah diniyah (madin) 2016 hingga saat ini. Karena itu, Komisi D PRD memanggil Kemenag Bangkalan, Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT), dan pokja di masing-masing kecamatan Selasa (25/7).

Penerima bosda madin di Bangkalan tahun lalu sebanyak 1.080 madrasah. Sebanyak, 40 persen atau 432 madrasah sudah menyetor SPj bosda madin 2016. Sementara sisanya 648 lembaga belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban.

Anggota Komisi D DPRD Bangkalan Abdurrahman mengatakan, pemanggilan kepada kemenag, FKDT, dan pokja hanya ingin mengetahui kendala SPj bosda madin 2016 belum rampung hingga sekarang.


Jatah bosda madin 2017 tidak bisa dicairkan selama SPj 2016 belum kelar. ”Makanya, kami pertemukan dan fasilitasi agar semua yang berkepentingan bisa menyampaikan kendala dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di bawah,” ujarnya.

Dari hasil pertemuan ini, kata Abdurrahman, banyak hal yang menjadi bahan untuk saling berbenah. Misalnya, pengelola madin kesulitan dalam hal administrasi. Kemenag kewalahan karena SPj 2016 tak kunjung rampung.

Baca Juga :  Bakar Ribuan Surat Suara

”Itu semua bisa dievaluasi. Makanya nanti kami pertemukan antara kemenag, disdik, dan FKDT,” janjinya.

Sebab, lanjut Abdurrahman, urusan bosda madin ini banyak pihak yang terlibat. Untuk pencairannya itu kewenangan disdik, sedangkan kemenag lebih kepada pendataan. ”Sementara pengelola madin masih bingung dengan SPj yang harus diberikan kepada dua lembaga itu. Untuk memecahkan semua itu, mungkin di pertemuan berikutnya,” tuturnya.

Sementara itu, Kasi PD Pontren Kemenag Bangkalan Abd. Hamid mengaku berterima kasih kepada komisi D telah memfasilitasi pertemuan kemenag dan FKDT. Dengan begitu, pihaknya bisa mengingatkan agar para pengelola madin segera merampungkan SPj-nya.

”Karena dari 1.080 madin, hanya 40 persen yang merampungkan SPj, selebihnya belum. Bahkan, ada beberapa yang tidak mengajukan pencairan,” ungkapnya.

Baca Juga :  Menjawab Tantangan dengan Inovasi

Hamid menyatakan, setiap bantuan dari pemerintah itu pasti dilaporkan. Karena itu, pihaknya sangat berharap para pengelola madin segera merampungkan SPj. ”Dari pertemuan tadi, banyak pengelola madin mengeluh karena terlalu ruwet. Tapi apa pun itu kan harus di-SPj-kan,” tegasnya.

Sekretaris FKDT Bangkalan Rian Azmy Maulana mengklaim jika sebagian para pengelola madin sudah merampungkan SPj. Namun, memang tidak semua selesai. Lambatnya itu karena persyaratannya terlalu rumit dan terjadi miskomunikasi. Tahun 2016, bosda madin kurang lebih Rp 9 miliar.

”Sekarang kan laporannya rangkap tiga. Ke kemenag, disdik, dan kesra. Nah, sebelum tahun 2016 itu hanya cukup kemenag,” katanya.

Atas kondisi tersebut, para pengelola madin merasa kesulitan. Ditambah, saat pencairan, syarat-syarat yang dikeluarkan oleh salah satu bank sangat sulit. ”Itu yang bikin para pengelola madin keteteran. Karena tidak sebanding dengan yang dibantu,” tandasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Disperinaker Dapat Rp 3 Miliar

Polisi Tangkap PNS Nyabu

Addy Imansyah Pimpin KPU Sampang

BPKAD Tertutup tentang Serapan APBD 2019

Artikel Terbaru

/