alexametrics
21.9 C
Madura
Tuesday, May 24, 2022

Divonis Korupsi, Pejabat Bangkalan Belum Disanksi

BANGKALAN – Panca Setiadi dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi pembangunan Taman Paseban. Pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) menjatuhkan vonis setahun penjara kepadanya. Namun, Pemkab Bangkalan belum memberikan vonis kepada Panca Setiadi.

Sebagaimana diketahui, anggaran pembangunan Taman Paseban pada 2015 sebesar Rp 5,9 miliar. Berdasar Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK), ditemukan indikasi korupsi Rp 525 juta.

Berbekal LHP BPK itu, Kejari Bangkalan melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga menetapkan empat tersangka. Para penikmat uang hasil korupsi tersebut sudah divonis bersalah dan telah menyandang status terpidana.

Yaitu, H. Humaidi selaku pelaksana proyek, Karsono yang merupakan pemborong, dan Panca Setiadi yang bertindak sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK). Pada saat itu, Panca Setiadi menjabat Kabid Pertamanan dan Pemakaman Badan Lingkungan Hidup (BLH) Bangkalan.

Baca Juga :  Beatrix Anindita Larasati Raih Penghargaan Dansa Internasional

Pengadilan tipikor menyatakan, tiga terpidana itu melanggar pasal 3 UU 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang diubah UU 20/2001. Ketiganya divonis satu tahun penjara dan denda Rp 50 juta dengan subsider kurungan dua bulan. Sementara Hari Adji sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) masih berstatus terdakwa.

Kasipidsus Kejari Bangkalan Hendra Purwanto mengatakan, Selasa (25/7) merupakan batas akhir untuk melakukan banding atau tidak bagi ketiga tepidana. Dari hasil rapat internal dengan tim, jaksa tidak akan melakukan banding.

Sebab, vonis yang dijatuhkan hakim kepada ketiga terpidana sudah mencapai dua pertiga dari tuntutan jaksa. ”Kami tidak melakukan banding. Besok (hari ini, Red) vonis pengadilan sudah inkracht,” terangnya.

Di tempat terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKDPSDA) Bangkalan Muhammad Gufron mengatakan, kendati Panca Setiadi dinayatakan terbukti melakukan korupsi, pihaknya tidak bisa langsung memberikan sanksi. Yang berhak memberikan sanksi adalah bupati.

Baca Juga :  Penghuni Balai Karantina tanpa Gejala

Ada tiga tingkatan sanksi terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang dinyatakan melanggar hukum. Yaitu, sanksi ringan berupa teguran secara lisan dan tertulis, sanksi sedang berupa penurunan jabatan dan penundaan kenaikan pangkat, serta sanksi berat berupa pemecatan. ”Kami tidak tahu sanksi apa (untuk Panca Setiadi). Itu kewenangan bupati,” ucapnya.

Anggota Komisi A DPRD Bangkalan Fathur Rosi menegaskan, jika ASN terlibat kasus hukum dan prosesnya sudah inkracht, bupati seharunya memberikan sanksi. Menurut dia, sanksi yang pantas untuk ASN yang terlibat korupsi berupa pemecatan. ”Agar memberikan efek jera bagi ASN yang lain,” katanya.

BANGKALAN – Panca Setiadi dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi pembangunan Taman Paseban. Pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) menjatuhkan vonis setahun penjara kepadanya. Namun, Pemkab Bangkalan belum memberikan vonis kepada Panca Setiadi.

Sebagaimana diketahui, anggaran pembangunan Taman Paseban pada 2015 sebesar Rp 5,9 miliar. Berdasar Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK), ditemukan indikasi korupsi Rp 525 juta.

Berbekal LHP BPK itu, Kejari Bangkalan melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga menetapkan empat tersangka. Para penikmat uang hasil korupsi tersebut sudah divonis bersalah dan telah menyandang status terpidana.


Yaitu, H. Humaidi selaku pelaksana proyek, Karsono yang merupakan pemborong, dan Panca Setiadi yang bertindak sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK). Pada saat itu, Panca Setiadi menjabat Kabid Pertamanan dan Pemakaman Badan Lingkungan Hidup (BLH) Bangkalan.

Baca Juga :  Fasilitas Kantor Diskominfo Belum Lengkap

Pengadilan tipikor menyatakan, tiga terpidana itu melanggar pasal 3 UU 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang diubah UU 20/2001. Ketiganya divonis satu tahun penjara dan denda Rp 50 juta dengan subsider kurungan dua bulan. Sementara Hari Adji sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) masih berstatus terdakwa.

Kasipidsus Kejari Bangkalan Hendra Purwanto mengatakan, Selasa (25/7) merupakan batas akhir untuk melakukan banding atau tidak bagi ketiga tepidana. Dari hasil rapat internal dengan tim, jaksa tidak akan melakukan banding.

Sebab, vonis yang dijatuhkan hakim kepada ketiga terpidana sudah mencapai dua pertiga dari tuntutan jaksa. ”Kami tidak melakukan banding. Besok (hari ini, Red) vonis pengadilan sudah inkracht,” terangnya.

Di tempat terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKDPSDA) Bangkalan Muhammad Gufron mengatakan, kendati Panca Setiadi dinayatakan terbukti melakukan korupsi, pihaknya tidak bisa langsung memberikan sanksi. Yang berhak memberikan sanksi adalah bupati.

Baca Juga :  Meninggal, Dapat Santunan Rp 50 Juta

Ada tiga tingkatan sanksi terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang dinyatakan melanggar hukum. Yaitu, sanksi ringan berupa teguran secara lisan dan tertulis, sanksi sedang berupa penurunan jabatan dan penundaan kenaikan pangkat, serta sanksi berat berupa pemecatan. ”Kami tidak tahu sanksi apa (untuk Panca Setiadi). Itu kewenangan bupati,” ucapnya.

Anggota Komisi A DPRD Bangkalan Fathur Rosi menegaskan, jika ASN terlibat kasus hukum dan prosesnya sudah inkracht, bupati seharunya memberikan sanksi. Menurut dia, sanksi yang pantas untuk ASN yang terlibat korupsi berupa pemecatan. ”Agar memberikan efek jera bagi ASN yang lain,” katanya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/