alexametrics
21.9 C
Madura
Tuesday, July 5, 2022

Reklamasi Ilegal Kian Menjamur

BANGKALAN, Jawa Pos Radar Madura – Penimbunan untuk membuat daratan baru di pesisir Madura marak. Reklamasi di pesisir selatan Kabupaten Bangkalan juga semakin menjamur. Namun, puluhan reklamasi di sepanjang Kecamatan Modung dan Kwanyar itu diduga tidak dilengkapi izin.

Demikian ditegaskan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Branta (KUPP) Edi Kuswanto kemarin (25/2). Dia menjelaskan, legalisasi reklamasi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim). Pengurusan izin harus dilengkapi rekomendasi keselamatan pelayaran yang dikeluarkan Lembaga KUPP.

Pihaknya tidak pernah mengeluarkan rekomendasi keselamatan pelayaran guna kepentingan reklamasi. Kecuali, tegas Edi, permohonan dari badan usaha yang memiliki tujuan kepentingan umum seperti pembangunan terminal khusus. Namun, jumlahnya sangat terbatas. ”Madura bukan termasuk daerah reklamasi,” tegasnya.

Baca Juga :  Penambang Ilegal Bisa Dipidana

Sementara permohonan rekomendasi guna kepentingan reklamasi yang diusulkan perseorang tidak pernah pihaknya keluarkan. Maka dari itu, Edi memastikan, semua reklamasi yang dilakukan perseorang di wilayah pesisir selatan Kota Salak tidak ada yang berizin. ”Pihak provinsi sebelum mengeluarkan izin, yang jelas pasti akan melihat administrasi yang dari bawah,” imbuhnya.

Camat Kwanyar Hairur Rakhman tidak memungkiri banyaknya reklamasi di wilayah kerjanya. Namun, dia memilih irit bicara saat ditanya peran dan upaya muspika dalam menekan reklamasi. ”Saya akan jawab kalau ke kantor. Kalau melalui HP saya takut keliru ngomong. Sekalian akan kami pertemukan dengan kepala desanya,” singkatnya saat dihubungi melalui telepon seluler.

Kabid Perundang-undangan Satpol PP Bangkalan Supardi mengatakan, reklamasi menjadi kewenangan Pemprov Jatim. Termasuk dalam hal proses pengawasan. Sampai saat ini belum ada koordinasi. ”Selama saya menjabat Kabid, belum pernah ada koordinasi,” katanya.

Baca Juga :  Kawal Tindakan Represif Polisi dan Galian C Ilegal

Supardi berjanji akan menyikapi banyaknya reklamasi itu ke Pemprov Jatim. Dia beralasan pengawasan dan penindakan bukan menjadi tanggung jawab daerah. ”Juni atau Juli kita akan berkoordinasi dengan wilayah, termasuk provinsi,” tuturnya.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Bangkalan Ha’i mengatakan, penerbitan izin dan pengawasan reklamasi memang kewenangan Pemprov Jatim. Namun, bukan berarti pemkab harus tutup mata dan berlindung dari masalah kewenangan. Pengawasan pemprov tidak akan maksimal tanpa ada dukungan pemkab. ”Semua yang tidak berizin harus ditindak tegas,” pintanya. (jup/)

BANGKALAN, Jawa Pos Radar Madura – Penimbunan untuk membuat daratan baru di pesisir Madura marak. Reklamasi di pesisir selatan Kabupaten Bangkalan juga semakin menjamur. Namun, puluhan reklamasi di sepanjang Kecamatan Modung dan Kwanyar itu diduga tidak dilengkapi izin.

Demikian ditegaskan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Branta (KUPP) Edi Kuswanto kemarin (25/2). Dia menjelaskan, legalisasi reklamasi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim). Pengurusan izin harus dilengkapi rekomendasi keselamatan pelayaran yang dikeluarkan Lembaga KUPP.

Pihaknya tidak pernah mengeluarkan rekomendasi keselamatan pelayaran guna kepentingan reklamasi. Kecuali, tegas Edi, permohonan dari badan usaha yang memiliki tujuan kepentingan umum seperti pembangunan terminal khusus. Namun, jumlahnya sangat terbatas. ”Madura bukan termasuk daerah reklamasi,” tegasnya.

Baca Juga :  Tagihan Listrik Naik 14 Kali Lipat

Sementara permohonan rekomendasi guna kepentingan reklamasi yang diusulkan perseorang tidak pernah pihaknya keluarkan. Maka dari itu, Edi memastikan, semua reklamasi yang dilakukan perseorang di wilayah pesisir selatan Kota Salak tidak ada yang berizin. ”Pihak provinsi sebelum mengeluarkan izin, yang jelas pasti akan melihat administrasi yang dari bawah,” imbuhnya.

Camat Kwanyar Hairur Rakhman tidak memungkiri banyaknya reklamasi di wilayah kerjanya. Namun, dia memilih irit bicara saat ditanya peran dan upaya muspika dalam menekan reklamasi. ”Saya akan jawab kalau ke kantor. Kalau melalui HP saya takut keliru ngomong. Sekalian akan kami pertemukan dengan kepala desanya,” singkatnya saat dihubungi melalui telepon seluler.

Kabid Perundang-undangan Satpol PP Bangkalan Supardi mengatakan, reklamasi menjadi kewenangan Pemprov Jatim. Termasuk dalam hal proses pengawasan. Sampai saat ini belum ada koordinasi. ”Selama saya menjabat Kabid, belum pernah ada koordinasi,” katanya.

Baca Juga :  Kawal Tindakan Represif Polisi dan Galian C Ilegal

Supardi berjanji akan menyikapi banyaknya reklamasi itu ke Pemprov Jatim. Dia beralasan pengawasan dan penindakan bukan menjadi tanggung jawab daerah. ”Juni atau Juli kita akan berkoordinasi dengan wilayah, termasuk provinsi,” tuturnya.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Bangkalan Ha’i mengatakan, penerbitan izin dan pengawasan reklamasi memang kewenangan Pemprov Jatim. Namun, bukan berarti pemkab harus tutup mata dan berlindung dari masalah kewenangan. Pengawasan pemprov tidak akan maksimal tanpa ada dukungan pemkab. ”Semua yang tidak berizin harus ditindak tegas,” pintanya. (jup/)

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/