alexametrics
22.1 C
Madura
Tuesday, May 17, 2022

Pemekaran Kelurahan Tonjung Tunggu Kajian

BANGKALAN – Usulan Komisi A DPRD Bangkalan mengenai rencana pemekaran Kelurahan Tonjung, Kecamatan Burneh, tampaknya akan berjalan mulus. Kini rencana tersebut sudah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2018.

Namun demikian, hingga sekarang belum dilakukan kajian. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Bangkalan masih mau melakukan rapat internal. Sekretaris Komisi A DPRD Bangkalan Mahmudi mengatakan, usulan pemekaran Kelurahan Tonjung karena melihat penduduk yang padat. Tercatat, hingga sekarang sudah lebih dari 16 ribu warga.

”Sudah masuk dalam rumusan Propemperda 2018. Jadi, jauh sebelum bupati lengser, Kelurahan Tonjung sudah dimekarkan,” ujarnya.

Ketua Bapemperda DPRD Bangkalan Ach. Hariyanto membenarkan, usulan pemekaran Kelurahan Tonjung sudah masuk dalam Propemperda 2018. Namun, pihaknya perlu melakukan kajian lebih jauh apakah bisa diteruskan atau ditunda.

Baca Juga :  Minim Penginapan dan Perhotelan, Kota Salak Tak Diminati Wisatawan

Politikus PKB itu mengaku bahwa sejauh ini belum melakukan kajian. Namun, secepatnya akan dilakukan rapat internal. Tak hanya pemekaran, propemperda yang lain juga akan dikaji. ”Itu untuk harmonisasi propemperda yang sudah masuk di 2018,” ucapnya Kamis (25/1).

”Sebelum dibahas oleh pengusul, selesaikan kajian dulu,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Bangkalan Moh. Fahri menyatakan, syarat-syarat supaya bisa dilakukan pemekaran salah satunya membuat perda terlebih dahulu. Langkah berikutnya, minta persetujuan ke Kemendagri.

”Jika sudah memenuhi syarat, ya tidak masalah dilakukan pemekaran. Tapi, nanti tetap minta persetujuan Kemendagri,” jelasnya.

Sekadar diketahui, jumlah penduduk di Kelurahan Tonjung 16.760 orang. Jumlah KK sebanyak 4.431. Kemudian, terdapat 12 dusun. 

Baca Juga :  Tiga Peserta Ujian Paket B Mengundurkan Diri

BANGKALAN – Usulan Komisi A DPRD Bangkalan mengenai rencana pemekaran Kelurahan Tonjung, Kecamatan Burneh, tampaknya akan berjalan mulus. Kini rencana tersebut sudah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2018.

Namun demikian, hingga sekarang belum dilakukan kajian. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Bangkalan masih mau melakukan rapat internal. Sekretaris Komisi A DPRD Bangkalan Mahmudi mengatakan, usulan pemekaran Kelurahan Tonjung karena melihat penduduk yang padat. Tercatat, hingga sekarang sudah lebih dari 16 ribu warga.

”Sudah masuk dalam rumusan Propemperda 2018. Jadi, jauh sebelum bupati lengser, Kelurahan Tonjung sudah dimekarkan,” ujarnya.

Ketua Bapemperda DPRD Bangkalan Ach. Hariyanto membenarkan, usulan pemekaran Kelurahan Tonjung sudah masuk dalam Propemperda 2018. Namun, pihaknya perlu melakukan kajian lebih jauh apakah bisa diteruskan atau ditunda.

Baca Juga :  Meski Sudah Berijin Ratusan Tower di Bangkalan Belum Sumbang Retribusi

Politikus PKB itu mengaku bahwa sejauh ini belum melakukan kajian. Namun, secepatnya akan dilakukan rapat internal. Tak hanya pemekaran, propemperda yang lain juga akan dikaji. ”Itu untuk harmonisasi propemperda yang sudah masuk di 2018,” ucapnya Kamis (25/1).

”Sebelum dibahas oleh pengusul, selesaikan kajian dulu,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Bangkalan Moh. Fahri menyatakan, syarat-syarat supaya bisa dilakukan pemekaran salah satunya membuat perda terlebih dahulu. Langkah berikutnya, minta persetujuan ke Kemendagri.

”Jika sudah memenuhi syarat, ya tidak masalah dilakukan pemekaran. Tapi, nanti tetap minta persetujuan Kemendagri,” jelasnya.

Sekadar diketahui, jumlah penduduk di Kelurahan Tonjung 16.760 orang. Jumlah KK sebanyak 4.431. Kemudian, terdapat 12 dusun. 

Baca Juga :  Sembilan Gugatan yang Diajukan ke MK

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/