alexametrics
29.3 C
Madura
Saturday, May 28, 2022

Perangkat Daerah Wajib Tes Urine

BANGKALAN – Peredaran narkotika di Bangkalan memang memprihatinkan. Bahkan, sudah masuk kategori darurat. Atas dasar itu, wakil rakyat menyusun peraturan daerah (perda) tentang fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Beberapa hari lalu DPRD dan Pemkab Bangkalan menetapkan perda tersebut. Kini, tinggal eksekusi penerapan. Tujuan perda ini untuk mengurangi penyalahgunaan barang haram di Kota Salak.

Ketua Bapemperda DPRD Bangkalan Ach. Hariyanto mengatakan, setiap perda lahir tak lepas dari kebutuhan. Bangkalan belakangan ini banyak menjadi korban narkoba. Sehingga, perda tentang fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dinilai sangat tepat.

”Perda ini lebih kepada pencegahan. Untuk penindakan, itu urusan pihak kepolisian,” katanya kepada Jawa Pos Radar Madura (JPRM).

Baca Juga :  Temukan Sabu-Sabu di Kopiah Kades

Menurut Antok, amanah perda ini, selain pemkab segera membuat BNK, juga harus intens memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan pondok pesantren. ”Bahkan, misalnya ada pengguna tertangkap, diminta agar direhabilitasi,” terangnya.

Tidak hanya itu, perda ini juga memerintahkan perangkat daerah (PD) di lingkungan Bangkalan melakukan tes urine tanpa terkecuali. Sebab, selama ini juga tidak bisa dipungkiri banyak abdi negara yang tersandung barang haram tersebut. ”Termasuk di DPRD nanti juga demikian,” imbuhnya.

Wabup Bangkalan Mondir A. Rofii mengatakan, pihaknya sangat setuju perda ini lahir. Untuk itu, penerapan eksekusinya diserahkan kepada perangkat daerah. Terutama, yang berkaitan dengan sosialisasi bahaya narkoba di sekolah-sekolah. ”Selama ini yang intens kan dari unsur pihak kepolisian. Tapi, nanti pemkab juga hadir. Meskipun nanti juga bergandeng dengan pihak lain,” katanya.

Baca Juga :  Biasa Transaksi di Warung Nasgor

Mondir menyambut baik jika BNK segera diaktifkan kembali. Manakala amanah perda tersebut memerintahkan untuk membuat BNK, tidak ada alasan untuk menunda. ”Tapi, nanti biar pejabat teknis yang mengurusnya,” tandasnya.

BANGKALAN – Peredaran narkotika di Bangkalan memang memprihatinkan. Bahkan, sudah masuk kategori darurat. Atas dasar itu, wakil rakyat menyusun peraturan daerah (perda) tentang fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Beberapa hari lalu DPRD dan Pemkab Bangkalan menetapkan perda tersebut. Kini, tinggal eksekusi penerapan. Tujuan perda ini untuk mengurangi penyalahgunaan barang haram di Kota Salak.

Ketua Bapemperda DPRD Bangkalan Ach. Hariyanto mengatakan, setiap perda lahir tak lepas dari kebutuhan. Bangkalan belakangan ini banyak menjadi korban narkoba. Sehingga, perda tentang fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dinilai sangat tepat.


”Perda ini lebih kepada pencegahan. Untuk penindakan, itu urusan pihak kepolisian,” katanya kepada Jawa Pos Radar Madura (JPRM).

Baca Juga :  Saldo Rp 140 Juta Ditarik tanpa Pemberitahuan

Menurut Antok, amanah perda ini, selain pemkab segera membuat BNK, juga harus intens memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan pondok pesantren. ”Bahkan, misalnya ada pengguna tertangkap, diminta agar direhabilitasi,” terangnya.

Tidak hanya itu, perda ini juga memerintahkan perangkat daerah (PD) di lingkungan Bangkalan melakukan tes urine tanpa terkecuali. Sebab, selama ini juga tidak bisa dipungkiri banyak abdi negara yang tersandung barang haram tersebut. ”Termasuk di DPRD nanti juga demikian,” imbuhnya.

Wabup Bangkalan Mondir A. Rofii mengatakan, pihaknya sangat setuju perda ini lahir. Untuk itu, penerapan eksekusinya diserahkan kepada perangkat daerah. Terutama, yang berkaitan dengan sosialisasi bahaya narkoba di sekolah-sekolah. ”Selama ini yang intens kan dari unsur pihak kepolisian. Tapi, nanti pemkab juga hadir. Meskipun nanti juga bergandeng dengan pihak lain,” katanya.

Baca Juga :  Temukan Sabu-Sabu di Kopiah Kades

Mondir menyambut baik jika BNK segera diaktifkan kembali. Manakala amanah perda tersebut memerintahkan untuk membuat BNK, tidak ada alasan untuk menunda. ”Tapi, nanti biar pejabat teknis yang mengurusnya,” tandasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/