alexametrics
25.4 C
Madura
Monday, May 16, 2022

Pelebaran Jalan Nasional Madura Terprogram di APBN 2022

BANGKALAN, Jawa Pos Radar Madura – Masyarakat Pulau Garam bangga memiliki anggota DPR RI Syafiuddin Asmoro. Sebab, berkat perjuangannya, pelebaran jalan nasional penghubung Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep sudah terprogram di APBN 2022.

Hal itu terungkap saat ketua DPC PKB Bangkalan tersebut menjadi narasumber seminar nasional dengan tema ”Gus Muhaimin Panglima Santri Menyapa” di Ponpes Nurul Cholil Bangkalan kemarin (24/10). Narasumber lain yang hadir adalah Ustad Abrori Dhofir, Dr Safi’, S.H., H.M., KH. Hasyim Asy’ari Zubair, KH. Achmad Zubair, dan dua narasumber dari fraksi PKB.

Syafiuddin Asmoro bersyukur, upayanya memperjuangkan pelebaran jalan nasional di Madura sudah terprogram di APBN 2022. Pengerjaannya dilakukan secara multiyears. Suksesnya perjuangan untuk peningkatan infrastruktur Madura tersebut juga berkat doa dan dukungan semua pihak. Mulai dari kiai, santri di Madura, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya.

Dia mengungkapkan, volume kendaraan terus meningkat, sementara ruas jalan nasional kurang memadai. Kemacetan arus lalu lintas pun tak terhindarkan. Dengan begitu, perlu gerak tepat untuk mempercepat pelebaran jalan nasional demi memperlancar mobilitas orang dan jasa. Harapannya, Madura ke depan kian dilirik investor.

Baca Juga :  Anggaran Bantuan Sarpras Garam Dikepras

”Selain untuk pemerataan pembangunan, peningkatan infrastruktur jalan nasional Madura juga menjadi salah satu kunci peningkatan ekonomi,” terangnya.

Sebelumnya, Syafiuddin Asmoro saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kementerian PUPR, berkali-kali berteriak lantang memperjuangkan pelebaran jalan nasional Madura. Berkat kerja kerasnya, pemerintah pusat langsung memprogramkan paket pelebaran jalan nasional yang dibiayai dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Mantan anggota DPRD Jatim itu menjelaskan, Perpres Nomor 80 Tahun 2019 menjadi angin segar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Madura. Apalagi, Bangkalan masuk dalam wilayah pengembangan strategis (WPS), yakni meliputi Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan (Gerbangkertasusila).

Syafiuddin Asmoro menjelaskan, empat pemkab di Madura, Pemprov Jatim, dan pemerintah pusat telah menggelar rakor untuk proyek jalan lingkar selatan (JLS) Madura. Pemerintah pusat memproyeksikan pembangunan JLS akan menyedot dana sekitar Rp 300 miliar dari APBN.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi (Bappeprov) Jatim telah melakukan feasibility study (FS) untuk proyek JLS dan menganggarkan dana Rp 700 miliar. Panjang jalan diperkirakan 30,16 kilometer dan akan melewati 2.000 permukiman, 50 ribu meter persegi persawahan, dan 28 ribu meter persegi tegalan.

Baca Juga :  Proyek Jalan Nasional Baru 40 Persen

Perpres Nomor 80 Tahun 2019 juga menjadi payung hukum untuk mempercepat pembangunan ekonomi Madura. Melalui pembangunan Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan bertaraf internasional, dan pembangunan jalan tol dari akses Suramadu menju Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan.

Lalu, pembangunan Indonesia Islamic Science Park (IISP) di Bangkalan. Konsep pembiayaan hasil kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Khusus pembangunan Madura Industrial Seaport City (MIS-C) melibatkan swasta. Pembangunan kawasan industri terpadu tersebut ditaksir bakal menelan dana sekitar Rp 30 triliun.

Syafiuddin Asmoro menambahkan, pembangunan proyek besar menjadi salah satu pemicu tumbuhnya ekonomi Madura. Pembangunan beberapa proyek tersebut diperkirakan menelan dna Rp 30 triliun. Sementara yang dibebankan di APBN Rp 300 miliar. Dia mendesak pemerintah pusat mengubah APBN-KPBU menjadi 50:50.

”Jika merujuk Perpres Nomor 80 Tahun 2019, pemerintah pusat wajib mempercepat pembangunan Madura. Semua pihak mari song-osong lombhung untuk kemajuan Madura.  Kami akan terus berjuang demi masyarakat Madura,” pungkasnya.

 

BANGKALAN, Jawa Pos Radar Madura – Masyarakat Pulau Garam bangga memiliki anggota DPR RI Syafiuddin Asmoro. Sebab, berkat perjuangannya, pelebaran jalan nasional penghubung Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep sudah terprogram di APBN 2022.

Hal itu terungkap saat ketua DPC PKB Bangkalan tersebut menjadi narasumber seminar nasional dengan tema ”Gus Muhaimin Panglima Santri Menyapa” di Ponpes Nurul Cholil Bangkalan kemarin (24/10). Narasumber lain yang hadir adalah Ustad Abrori Dhofir, Dr Safi’, S.H., H.M., KH. Hasyim Asy’ari Zubair, KH. Achmad Zubair, dan dua narasumber dari fraksi PKB.

Syafiuddin Asmoro bersyukur, upayanya memperjuangkan pelebaran jalan nasional di Madura sudah terprogram di APBN 2022. Pengerjaannya dilakukan secara multiyears. Suksesnya perjuangan untuk peningkatan infrastruktur Madura tersebut juga berkat doa dan dukungan semua pihak. Mulai dari kiai, santri di Madura, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya.

Dia mengungkapkan, volume kendaraan terus meningkat, sementara ruas jalan nasional kurang memadai. Kemacetan arus lalu lintas pun tak terhindarkan. Dengan begitu, perlu gerak tepat untuk mempercepat pelebaran jalan nasional demi memperlancar mobilitas orang dan jasa. Harapannya, Madura ke depan kian dilirik investor.

Baca Juga :  Keberhasilan Atasi Pandemi Bantu Wujudkan Visi Indonesia 2045

”Selain untuk pemerataan pembangunan, peningkatan infrastruktur jalan nasional Madura juga menjadi salah satu kunci peningkatan ekonomi,” terangnya.

Sebelumnya, Syafiuddin Asmoro saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kementerian PUPR, berkali-kali berteriak lantang memperjuangkan pelebaran jalan nasional Madura. Berkat kerja kerasnya, pemerintah pusat langsung memprogramkan paket pelebaran jalan nasional yang dibiayai dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Mantan anggota DPRD Jatim itu menjelaskan, Perpres Nomor 80 Tahun 2019 menjadi angin segar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Madura. Apalagi, Bangkalan masuk dalam wilayah pengembangan strategis (WPS), yakni meliputi Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan (Gerbangkertasusila).

Syafiuddin Asmoro menjelaskan, empat pemkab di Madura, Pemprov Jatim, dan pemerintah pusat telah menggelar rakor untuk proyek jalan lingkar selatan (JLS) Madura. Pemerintah pusat memproyeksikan pembangunan JLS akan menyedot dana sekitar Rp 300 miliar dari APBN.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi (Bappeprov) Jatim telah melakukan feasibility study (FS) untuk proyek JLS dan menganggarkan dana Rp 700 miliar. Panjang jalan diperkirakan 30,16 kilometer dan akan melewati 2.000 permukiman, 50 ribu meter persegi persawahan, dan 28 ribu meter persegi tegalan.

Baca Juga :  Anggaran Bantuan Sarpras Garam Dikepras

Perpres Nomor 80 Tahun 2019 juga menjadi payung hukum untuk mempercepat pembangunan ekonomi Madura. Melalui pembangunan Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan bertaraf internasional, dan pembangunan jalan tol dari akses Suramadu menju Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan.

Lalu, pembangunan Indonesia Islamic Science Park (IISP) di Bangkalan. Konsep pembiayaan hasil kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Khusus pembangunan Madura Industrial Seaport City (MIS-C) melibatkan swasta. Pembangunan kawasan industri terpadu tersebut ditaksir bakal menelan dana sekitar Rp 30 triliun.

Syafiuddin Asmoro menambahkan, pembangunan proyek besar menjadi salah satu pemicu tumbuhnya ekonomi Madura. Pembangunan beberapa proyek tersebut diperkirakan menelan dna Rp 30 triliun. Sementara yang dibebankan di APBN Rp 300 miliar. Dia mendesak pemerintah pusat mengubah APBN-KPBU menjadi 50:50.

”Jika merujuk Perpres Nomor 80 Tahun 2019, pemerintah pusat wajib mempercepat pembangunan Madura. Semua pihak mari song-osong lombhung untuk kemajuan Madura.  Kami akan terus berjuang demi masyarakat Madura,” pungkasnya.

 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/