alexametrics
20.7 C
Madura
Thursday, May 26, 2022

Honor GTT SMA/SMK Jadi Polemik

BANGKALAN – Honor guru tidak tetap (GTT) SMA/SMK di lingkungan Dinas Pendidikan Jawa Timur jadi polemik. Sejumlah guru mengeluhkan sekolah yang tidak memberikan semua honor. Kemarin (24/7) pihak Disdik Jatim turun ke Bangkalan menyikapi masalah tersebut.

Didik Kristiawan, seorang GTT di Bangkalan, menerangkan, bukan hanya dia yang mengeluhkan honor. Sejumlah guru yang sama-sama berstatus GTT juga mengeluhkan hal sama. Dia menyatakan, honor GTT tidak sesuai dengan yang semestinya.

GTT mendapat surat keputusan (SK) gubernur terkait penugasan GTT di lingkungan Disdik Jatim 2018. Melalui SK tersebut, honor GTT ditambah Rp 750 ribu dari sebelumnya yang hanya menerima dari dana biaya operasional sekolah (BOS). Setelah SK gubernur turun, sekolah meminta GTT memilih salah satu sumber gaji.

Yakni, pilih SK gubernur yang bersumber dari APBD Jatim atau APBN berupa dana BOS. ”Teman-teman GTT diminta memilih salah satu. Padahal, kami dapat dua SK, dari APBD dan APBN,” ujarnya kemarin.

Menurut dia, hal itu membuat GTT bertanya-tanya. Berdasar SK, GTT semestinya menerima gaji dari APBD dan BOS. Misalnya, gaji dari BOS dalam sebulan Rp 500 ribu ditambah dari APBD Rp 750 ribu sehingga menjadi Rp 1.250.000. Namun kenyataannya, beberapa sekolah meminta GTT memilih salah satu honor gaji saja.

”Sebelumnya kami digaji dari BOS oleh komite sekolah. Komite dari SPP (sumbangan pengembangan pendidikan). Ketika ada SK gubernur, ada sekolah yang meminta GTT memilih,” jelasnya.

Baca Juga :  Seleksi PPDB SMP dan SMA/SMK Harus Transparan

Setelah mendapat pemaparan dari Disdik Jatim, lanjut dia, GTT diperkenankan menerima gaji ganda asal sekolah mampu secara keuangan. Tidak jadi masalah dibayarkan dari gaji berdasar SK gubernur, ditambah dari dana BOS, dan uang komite (SPP).

”Catatannya, melihat kondisi sekolah seperti jumlah siswa. Kalau sedikit siswanya, memang harus memilih salah satu. Kami tinggal menunggu realisasinya di sekolah-sekolah,” tuturnya.

Kabid Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Disdik Jatim Suhartatik tidak berkenan memberikan keterangan soal honor ganda GTT SMA/SMK. Dia mengatakan, kedatangan pihaknya sebatas bersilaturahmi guna meningkatkan kualitas pendidikan di Jatim. ”Bagaimana guru-guru berkreasi dan berinovasi sehingga melahirkan anak-anak yang berkualitas,” ucapnya singkat.

Sebelum itu, saat memberikan pemaparan di hadapan ratusan GTT SMA/SMK di Bangkalan, dia menyebutkan, GTT mendapat Rp 750 ribu dari APBD Jatim. Jika sekolah mampu membayar honor GTT dari APBD dan BOS, itu sah-sah saja. Sebaliknya, jika sekolah tidak mampu, GTT cukup menerima gaji yang bersumber dari APBD.

”Misalnya, ada teman-teman yang belum dapat SK gubernur, kasihan. Kalau muridnya cuma 60, harus dimaklumi. Menyesuaikan dengan kemampuan sekolah dan jumlah murid,” ucapnya memberikan pemaparan.

Kepala Cabang Disdik Jatim Wilayah Bangkalan Arif Khamzah menyampaikan, para GTT yang menerima SK gubernur sudah mendapat penjelasan langsung dari Disdik Jatim. Menurut dia, akan memberatkan jika sekolah masih dibebani menggaji GTT dari dana BOS.

Baca Juga :  Sistem Pembelajaran SMA/SMK Tahun Ajaran 2020

”Kasihan kepala sekolah kalau membayar ganda. Kecuali, GTT yang belum digaji berdasarkan SK gubernur tidak jadi masalah digaji dari dana BOS,” terangnya.

Semestinya, lanjut Arif, jika sudah digaji dari APBD provinsi, GTT tidak boleh menerima honor dari BOS. Itu bisa menjadi temuan pada pengelolaan keuangan karena ada penganggaran ganda. ”Kalau ganda namanya pemborosan. Kalau sudah dapat dari provinsi, lebih baik dana BOS itu bisa dipindahkan pada kegiatan lain,” ucapnya.

Mantan kepala Cabang Disdik Jatim Wilayah Mojokerto itu menambahkan, memang pernah ada masalah saat pencairan honor GTT dari SK gubernur 2018. Keterlambatan pencairan selama tiga bulan sehingga sekolah memberikan dana talangan untuk menggaji GTT menggunakan dana BOS.

”Tapi setelah dari provinsi cair, tidak ada pengembalian gaji yang menggunakan dana BOS. Padahal, itu dana talangan. Yang sudah dapat, ya gak boleh karena rangkap,” tegasnya.

Arif menambahkan, ada 269 GTT SMA/SMK di Bangkalan yang terdaftar mendapat SK penugasan gubernur. Honor mereka Rp 750 ribu per bulan. Pembayaran honor GTT sebelumnya sesuai dengan jam pelajaran yang diampu. Jika per jam Rp 20 ribu dan GTT mengajar 20 jam selama sebulan, honornya Rp 400 ribu.

BANGKALAN – Honor guru tidak tetap (GTT) SMA/SMK di lingkungan Dinas Pendidikan Jawa Timur jadi polemik. Sejumlah guru mengeluhkan sekolah yang tidak memberikan semua honor. Kemarin (24/7) pihak Disdik Jatim turun ke Bangkalan menyikapi masalah tersebut.

Didik Kristiawan, seorang GTT di Bangkalan, menerangkan, bukan hanya dia yang mengeluhkan honor. Sejumlah guru yang sama-sama berstatus GTT juga mengeluhkan hal sama. Dia menyatakan, honor GTT tidak sesuai dengan yang semestinya.

GTT mendapat surat keputusan (SK) gubernur terkait penugasan GTT di lingkungan Disdik Jatim 2018. Melalui SK tersebut, honor GTT ditambah Rp 750 ribu dari sebelumnya yang hanya menerima dari dana biaya operasional sekolah (BOS). Setelah SK gubernur turun, sekolah meminta GTT memilih salah satu sumber gaji.


Yakni, pilih SK gubernur yang bersumber dari APBD Jatim atau APBN berupa dana BOS. ”Teman-teman GTT diminta memilih salah satu. Padahal, kami dapat dua SK, dari APBD dan APBN,” ujarnya kemarin.

Menurut dia, hal itu membuat GTT bertanya-tanya. Berdasar SK, GTT semestinya menerima gaji dari APBD dan BOS. Misalnya, gaji dari BOS dalam sebulan Rp 500 ribu ditambah dari APBD Rp 750 ribu sehingga menjadi Rp 1.250.000. Namun kenyataannya, beberapa sekolah meminta GTT memilih salah satu honor gaji saja.

”Sebelumnya kami digaji dari BOS oleh komite sekolah. Komite dari SPP (sumbangan pengembangan pendidikan). Ketika ada SK gubernur, ada sekolah yang meminta GTT memilih,” jelasnya.

Baca Juga :  Bincang Pelaksanaan PPDB Bersama Kacabdin Pendidikan Jatim

Setelah mendapat pemaparan dari Disdik Jatim, lanjut dia, GTT diperkenankan menerima gaji ganda asal sekolah mampu secara keuangan. Tidak jadi masalah dibayarkan dari gaji berdasar SK gubernur, ditambah dari dana BOS, dan uang komite (SPP).

”Catatannya, melihat kondisi sekolah seperti jumlah siswa. Kalau sedikit siswanya, memang harus memilih salah satu. Kami tinggal menunggu realisasinya di sekolah-sekolah,” tuturnya.

Kabid Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Disdik Jatim Suhartatik tidak berkenan memberikan keterangan soal honor ganda GTT SMA/SMK. Dia mengatakan, kedatangan pihaknya sebatas bersilaturahmi guna meningkatkan kualitas pendidikan di Jatim. ”Bagaimana guru-guru berkreasi dan berinovasi sehingga melahirkan anak-anak yang berkualitas,” ucapnya singkat.

Sebelum itu, saat memberikan pemaparan di hadapan ratusan GTT SMA/SMK di Bangkalan, dia menyebutkan, GTT mendapat Rp 750 ribu dari APBD Jatim. Jika sekolah mampu membayar honor GTT dari APBD dan BOS, itu sah-sah saja. Sebaliknya, jika sekolah tidak mampu, GTT cukup menerima gaji yang bersumber dari APBD.

”Misalnya, ada teman-teman yang belum dapat SK gubernur, kasihan. Kalau muridnya cuma 60, harus dimaklumi. Menyesuaikan dengan kemampuan sekolah dan jumlah murid,” ucapnya memberikan pemaparan.

Kepala Cabang Disdik Jatim Wilayah Bangkalan Arif Khamzah menyampaikan, para GTT yang menerima SK gubernur sudah mendapat penjelasan langsung dari Disdik Jatim. Menurut dia, akan memberatkan jika sekolah masih dibebani menggaji GTT dari dana BOS.

Baca Juga :  Puluhan SMA/SMK Belum Terakreditasi

”Kasihan kepala sekolah kalau membayar ganda. Kecuali, GTT yang belum digaji berdasarkan SK gubernur tidak jadi masalah digaji dari dana BOS,” terangnya.

Semestinya, lanjut Arif, jika sudah digaji dari APBD provinsi, GTT tidak boleh menerima honor dari BOS. Itu bisa menjadi temuan pada pengelolaan keuangan karena ada penganggaran ganda. ”Kalau ganda namanya pemborosan. Kalau sudah dapat dari provinsi, lebih baik dana BOS itu bisa dipindahkan pada kegiatan lain,” ucapnya.

Mantan kepala Cabang Disdik Jatim Wilayah Mojokerto itu menambahkan, memang pernah ada masalah saat pencairan honor GTT dari SK gubernur 2018. Keterlambatan pencairan selama tiga bulan sehingga sekolah memberikan dana talangan untuk menggaji GTT menggunakan dana BOS.

”Tapi setelah dari provinsi cair, tidak ada pengembalian gaji yang menggunakan dana BOS. Padahal, itu dana talangan. Yang sudah dapat, ya gak boleh karena rangkap,” tegasnya.

Arif menambahkan, ada 269 GTT SMA/SMK di Bangkalan yang terdaftar mendapat SK penugasan gubernur. Honor mereka Rp 750 ribu per bulan. Pembayaran honor GTT sebelumnya sesuai dengan jam pelajaran yang diampu. Jika per jam Rp 20 ribu dan GTT mengajar 20 jam selama sebulan, honornya Rp 400 ribu.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/