alexametrics
22.2 C
Madura
Thursday, May 19, 2022

Pimpinan BPWS Harus Definitif

BANGKALAN – Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) sampai saat ini masih dipimpin pelaksana tugas (Plt). Kondisi tersebut jadi atensi anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin Asmoro. Politikus PKB Dapil Jatim XI (Madura) itu mendesak agar ada kepala definitif.

Mantan anggota DPRD Jawa Timur itu menilai, problem BPWS dari dulu salah satunya tidak ada pimpinan definitif. Kalau memang pemerintah ingin membantu pemulihan ekonomi masyarakat Madura, fungsi pemerintah harus betul-betul dilaksanakan. Salah satunya, segera menunjuk kepala BPWS beserta organ di bawahnya definitif.

Syafi meminta presiden melalui Menteri Perekonomian untuk segera menetapkan para pimpinan BPWS definitif. Dengan begitu, bisa lebih maksimal dalam menjalankan program. ”Kami akan terus berjuang demi masyarakat Madura,” kata wakil rakyat asal Bangkalan itu, Selasa (23/6).

Selain itu, Syafi berjanji akan berjuang agar anggaran BPWS ditambah. Semua itu telah disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), serta BPWS.

Baca Juga :  Dipoles Maksimal, Produk Mampu Tembus Pasar Internasional

Dalam rencana strategis (renstra) 2020–2024 dan pembahasan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga (RKA-KL) serta rencana kerja pemerintahan (RKP) 2021, legislatif meminta keempat instansi tersebut bisa merancang program percepatan pemulihan ekonomi Indonesia, khususnya Madura. Diharapkan dalam pelaksanaannya tepat sasaran dan tercapai dengan baik.

Hasil RDP pembahasan RKA-KL dan RKP tahun 2021, pagu kebutuhan BMKG Rp 3,7 triliun, sedangkan pagu indikatifnya Rp 2,8 triliun. Terdapat selisih Rp 851 miliar.

Pagu kebutuhan Basarnas Rp 4 triliun dengan pagu indikatif Rp 2 triliun, sehingga ada selisih Rp 1,9 triliun lebih. Untuk pagu kebutuhan BPWS Rp 244 miliar dengan pagu indikatif Rp 156,3 miliar, terdapat selisih Rp 67,6 miliar.

Baca Juga :  Realisasi Prona Minim, DPRD Bangkalan Geram

Angka tersebut masih dinamis dan bisa berubah lantaran masih pembahasan RKA-KL dan RKP belum tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). ”Kami sudah sepakat. Sebagai anggota Komisi V DPR RI Dapil Madura, BPWS kami sepakati anggarannya akan ditambah. Kami akan terus perjuangkan. Demi percepatan pemulihan ekonomi dan percepatan pembangunan Madura,” paparnya.

BMKG juga harus lebih akurat lagi untuk mendeteksi cuaca, suhu, dan angin. Termasuk segala macam potensi bakal terjadinya bencana. ”Karena BMKG bisa dikatakan tukang ramal potensi bakal terjadinya bencana. Jadi lebih akurat lagi pendeteksiannya,” pintanya.

Respons Basarnas pasca terjadi bencana harus lebih cepat lagi untuk pemulihan. Sehingga, bisa meminimalkan jatuhnya korban. Pihaknya bakal berusaha agar anggaran lembaga tersebut bertambah.

- Advertisement -

BANGKALAN – Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) sampai saat ini masih dipimpin pelaksana tugas (Plt). Kondisi tersebut jadi atensi anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin Asmoro. Politikus PKB Dapil Jatim XI (Madura) itu mendesak agar ada kepala definitif.

Mantan anggota DPRD Jawa Timur itu menilai, problem BPWS dari dulu salah satunya tidak ada pimpinan definitif. Kalau memang pemerintah ingin membantu pemulihan ekonomi masyarakat Madura, fungsi pemerintah harus betul-betul dilaksanakan. Salah satunya, segera menunjuk kepala BPWS beserta organ di bawahnya definitif.

Syafi meminta presiden melalui Menteri Perekonomian untuk segera menetapkan para pimpinan BPWS definitif. Dengan begitu, bisa lebih maksimal dalam menjalankan program. ”Kami akan terus berjuang demi masyarakat Madura,” kata wakil rakyat asal Bangkalan itu, Selasa (23/6).


Selain itu, Syafi berjanji akan berjuang agar anggaran BPWS ditambah. Semua itu telah disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), serta BPWS.

Baca Juga :  SGB Sumbang PAD Rp 160 Juta

Dalam rencana strategis (renstra) 2020–2024 dan pembahasan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga (RKA-KL) serta rencana kerja pemerintahan (RKP) 2021, legislatif meminta keempat instansi tersebut bisa merancang program percepatan pemulihan ekonomi Indonesia, khususnya Madura. Diharapkan dalam pelaksanaannya tepat sasaran dan tercapai dengan baik.

Hasil RDP pembahasan RKA-KL dan RKP tahun 2021, pagu kebutuhan BMKG Rp 3,7 triliun, sedangkan pagu indikatifnya Rp 2,8 triliun. Terdapat selisih Rp 851 miliar.

Pagu kebutuhan Basarnas Rp 4 triliun dengan pagu indikatif Rp 2 triliun, sehingga ada selisih Rp 1,9 triliun lebih. Untuk pagu kebutuhan BPWS Rp 244 miliar dengan pagu indikatif Rp 156,3 miliar, terdapat selisih Rp 67,6 miliar.

Baca Juga :  Deadline Proyek Overpass II Tinggal 23 Hari

Angka tersebut masih dinamis dan bisa berubah lantaran masih pembahasan RKA-KL dan RKP belum tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). ”Kami sudah sepakat. Sebagai anggota Komisi V DPR RI Dapil Madura, BPWS kami sepakati anggarannya akan ditambah. Kami akan terus perjuangkan. Demi percepatan pemulihan ekonomi dan percepatan pembangunan Madura,” paparnya.

BMKG juga harus lebih akurat lagi untuk mendeteksi cuaca, suhu, dan angin. Termasuk segala macam potensi bakal terjadinya bencana. ”Karena BMKG bisa dikatakan tukang ramal potensi bakal terjadinya bencana. Jadi lebih akurat lagi pendeteksiannya,” pintanya.

Respons Basarnas pasca terjadi bencana harus lebih cepat lagi untuk pemulihan. Sehingga, bisa meminimalkan jatuhnya korban. Pihaknya bakal berusaha agar anggaran lembaga tersebut bertambah.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/