alexametrics
24 C
Madura
Thursday, June 30, 2022

Banpol Harus Diprioritaskan untuk Pendidikan Politik

BANGKALAN – Tahun ini, pelaksanaan dana bantuan partai politik (banpol) berubah. Yakni, realisasi kegiatan anggaran harus memprioritaskan pendidikan politik.

Demikian disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Bangkalan Sugeng Tommy Firyanto Kamis (24/5). Menurut dia, itu berdasarkan hasil rapat dengan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) beberapa waktu lalu.

Yakni ada perubahan mekanisme komposisi alokasi bantuan dana banpol. ”Sekarang ini tidak ada persentase. Tapi, dalam pelaksanaan harus tetap lebih besar untuk pendidikan politik daripada ke sekretariat,” terangnya.

Komposisi pelaksanaan anggaran banpol nanti bisa dilihat dari proposal pengajuan pencairan dana dari partai politik (parpol). Apabila lebih besar untuk kegiatan kesekretariatan, otomatis bagian tim verifikasi akan menolak.

Baca Juga :  Intens Berikan Pendidikan Politik

”Misalnya, sama saja alokasi antara sekretariat dan pendidikan politik. Itu tetap akan ditolak. Intinya harus lebih besar untuk pendidikan politik,” jelasnya.

Tommy mengungkapkan, pihaknya sudah melayangkan surat pemberitahuan kepada pimpinan parpol untuk segera mengajukan bantuan dana banpol tersebut. Targetnya sebelum Lebaran sudah kelar dan bantuan dana banpol bisa diserap.

”Hari ini (kemarin, Red) kami layangkan surat ke semua pimpinan parpol untuk mengajukan proposal ke kami,” ujarnya.

Pada prinsipnya, kata Tommy, untuk bantuan dana banpol 2018 bisa dicairkan. Sebab, sekarang ini kepala daerahnya cukup mengerti tentang pengelolaan birokrasi. ”Optimistis cair sekarang,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPD PAN Bangkalan Abdurrahman mengaku, sampai sekarang belum menerima surat apa pun dari bakesbangpol. ”Kami menunggu saja. Yang jelas, kami tidak ingin dicairkan ketika akhir tahun. Mending tidak menyerap,” katanya. 

Baca Juga :  Tunggakan Biakes Maskin 2020 Capai Rp 5,2 M

 

BANGKALAN – Tahun ini, pelaksanaan dana bantuan partai politik (banpol) berubah. Yakni, realisasi kegiatan anggaran harus memprioritaskan pendidikan politik.

Demikian disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Bangkalan Sugeng Tommy Firyanto Kamis (24/5). Menurut dia, itu berdasarkan hasil rapat dengan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) beberapa waktu lalu.

Yakni ada perubahan mekanisme komposisi alokasi bantuan dana banpol. ”Sekarang ini tidak ada persentase. Tapi, dalam pelaksanaan harus tetap lebih besar untuk pendidikan politik daripada ke sekretariat,” terangnya.


Komposisi pelaksanaan anggaran banpol nanti bisa dilihat dari proposal pengajuan pencairan dana dari partai politik (parpol). Apabila lebih besar untuk kegiatan kesekretariatan, otomatis bagian tim verifikasi akan menolak.

Baca Juga :  Rayakan HUT TNI, Kapolres-Dandim Digotong

”Misalnya, sama saja alokasi antara sekretariat dan pendidikan politik. Itu tetap akan ditolak. Intinya harus lebih besar untuk pendidikan politik,” jelasnya.

Tommy mengungkapkan, pihaknya sudah melayangkan surat pemberitahuan kepada pimpinan parpol untuk segera mengajukan bantuan dana banpol tersebut. Targetnya sebelum Lebaran sudah kelar dan bantuan dana banpol bisa diserap.

”Hari ini (kemarin, Red) kami layangkan surat ke semua pimpinan parpol untuk mengajukan proposal ke kami,” ujarnya.

Pada prinsipnya, kata Tommy, untuk bantuan dana banpol 2018 bisa dicairkan. Sebab, sekarang ini kepala daerahnya cukup mengerti tentang pengelolaan birokrasi. ”Optimistis cair sekarang,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPD PAN Bangkalan Abdurrahman mengaku, sampai sekarang belum menerima surat apa pun dari bakesbangpol. ”Kami menunggu saja. Yang jelas, kami tidak ingin dicairkan ketika akhir tahun. Mending tidak menyerap,” katanya. 

Baca Juga :  Masyarakat Perlu Pendidikan Politik

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/