alexametrics
20.5 C
Madura
Thursday, July 7, 2022

Pengembang Lalai, Pemerintah Abai

BANGKALAN, Jawa Pos Radar Madura – Bisnis properti semakin subur. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan mencatat 44 perumahan berdiri di Kota Salak sejak 2008. Puluhan kompleks perumahan itu tersebar di wilayah Kecamatan Kota dan beberapa kecamatan dekat akses Suramadu.

Pertumbuhan usaha perumahan itu tidak dibarengi dengan kesadaran developer menjalankan usaha sesuai denah lokasi (site plan) yang dibuat. Fasilitas umum (fasum) yang dijanjikan dalam dokumen tidak sesuai dengan pembangunan di lapangan. Dari 44 perumahan, baru dua kompleks yang menyediakan tempat pembuangan sementara (TPS) sampah.

Setiap perumahan harus mengantongi izin upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL) yang dikeluarkan dinas lingkungan hidup (DLH). Setiap dokumen UKL-UPL harus dilengkapi rencana pembangunan denah lokasi berupa fasum, seperti TPS. Itu supaya keberdaaan perumahan tidak memberikan dampak buruk pada lingkungan.

Kabid Persampahan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) DLH Bangkalan Yudistiro mengungkapkan, sampai saat ini baru dua perumahan yang menyediakan TPS oleh pengembang. Yakni, Perumahan Halim dan Griya Utama I. Sisanya, para pengembang tidak memenuhi komitmen yang ada di dokumen UKL-UPL yang dibuat sendiri sebelum proses pembangunan.

Baca Juga :  Premi PNS Pemkab Bangkalan Capai Rp 14,7 Miliar

”Pada prinsipnya, mereka (pengembang) banyak yang lalai,” tutur pria asal Kecamatan Socah tersebut. 

Yudis mengklaim sudah melakukan upaya agar pengembang menaati site plan dokumen yang ada di UKL-UPL. DLH sudah menyurati semua pengembang yang melakukan pembangunan di 44 titik. ”Kami sudah kirim suratnya kepada pengembang melalui lurah-lurah yang berada di daerah perumahan itu,” sambungnya.

Sekretaris DPD Real Estate Indonesia (REI) Jatim Supandi mengatakan, setiap pengembang perumahan pasti mengantongi site plan sebagai rencana awal pengembangan. Pembuatannya harus disesuaikan dengan regulasi di daerah masing-masing.

Menurut Supandi, site plan memuat rencana pembangunan perumahan, fasilitas sosial (fasos) dan fasum. Persentasenya bergantung regulasi di tiap daerah. Misalnya, 70 persen untuk pembangunan perumahan dan 30 persen untuk fasum dan fasos. ”Perumahan tidak boleh keluar dari site plan yang sudah dibuat,” ujarnya.

Baca Juga :  Warga Tolak Pembangunan Perumahan

Supandi mengaku banyak pengembang yang tidak konsisten dengan site plan awal yang sudah dibuat. Hal tersebut karena pengawasan oleh pemerintah lemah. Karena itu, pihaknya berharap pemerintah proaktif melakukan pengawasan terhadap para pengembang.

”Pemerintah di daerah jangan hanya mengawasi saat akan melakukan, dalam proses pengembangan juga harus diawasi,” pintanya.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Bangkalan Ha’i mengakui, pengembangan perumahan banyak yang tidak sesuai dengan rencana pembangunan. Dia juga menilai karena minimnya pengawasan pemkab. Tiga organisasi perangkat daerah (OPD) yang harus melakukan pengawasan.

Tiga instansi itu dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR), DLH, serta satuan polisi pamong praja (satpol PP). ”Ketiga OPD ini harus koordinasi untuk melakukan pengawasan,” katanya. (jup)

BANGKALAN, Jawa Pos Radar Madura – Bisnis properti semakin subur. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan mencatat 44 perumahan berdiri di Kota Salak sejak 2008. Puluhan kompleks perumahan itu tersebar di wilayah Kecamatan Kota dan beberapa kecamatan dekat akses Suramadu.

Pertumbuhan usaha perumahan itu tidak dibarengi dengan kesadaran developer menjalankan usaha sesuai denah lokasi (site plan) yang dibuat. Fasilitas umum (fasum) yang dijanjikan dalam dokumen tidak sesuai dengan pembangunan di lapangan. Dari 44 perumahan, baru dua kompleks yang menyediakan tempat pembuangan sementara (TPS) sampah.

Setiap perumahan harus mengantongi izin upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL) yang dikeluarkan dinas lingkungan hidup (DLH). Setiap dokumen UKL-UPL harus dilengkapi rencana pembangunan denah lokasi berupa fasum, seperti TPS. Itu supaya keberdaaan perumahan tidak memberikan dampak buruk pada lingkungan.


Kabid Persampahan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) DLH Bangkalan Yudistiro mengungkapkan, sampai saat ini baru dua perumahan yang menyediakan TPS oleh pengembang. Yakni, Perumahan Halim dan Griya Utama I. Sisanya, para pengembang tidak memenuhi komitmen yang ada di dokumen UKL-UPL yang dibuat sendiri sebelum proses pembangunan.

Baca Juga :  Empat Calon Penumpang Kapal Feri Positif Covid-19

”Pada prinsipnya, mereka (pengembang) banyak yang lalai,” tutur pria asal Kecamatan Socah tersebut. 

Yudis mengklaim sudah melakukan upaya agar pengembang menaati site plan dokumen yang ada di UKL-UPL. DLH sudah menyurati semua pengembang yang melakukan pembangunan di 44 titik. ”Kami sudah kirim suratnya kepada pengembang melalui lurah-lurah yang berada di daerah perumahan itu,” sambungnya.

Sekretaris DPD Real Estate Indonesia (REI) Jatim Supandi mengatakan, setiap pengembang perumahan pasti mengantongi site plan sebagai rencana awal pengembangan. Pembuatannya harus disesuaikan dengan regulasi di daerah masing-masing.

Menurut Supandi, site plan memuat rencana pembangunan perumahan, fasilitas sosial (fasos) dan fasum. Persentasenya bergantung regulasi di tiap daerah. Misalnya, 70 persen untuk pembangunan perumahan dan 30 persen untuk fasum dan fasos. ”Perumahan tidak boleh keluar dari site plan yang sudah dibuat,” ujarnya.

Baca Juga :  Hampir Separo Pejabat Tak Lapor

Supandi mengaku banyak pengembang yang tidak konsisten dengan site plan awal yang sudah dibuat. Hal tersebut karena pengawasan oleh pemerintah lemah. Karena itu, pihaknya berharap pemerintah proaktif melakukan pengawasan terhadap para pengembang.

”Pemerintah di daerah jangan hanya mengawasi saat akan melakukan, dalam proses pengembangan juga harus diawasi,” pintanya.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Bangkalan Ha’i mengakui, pengembangan perumahan banyak yang tidak sesuai dengan rencana pembangunan. Dia juga menilai karena minimnya pengawasan pemkab. Tiga organisasi perangkat daerah (OPD) yang harus melakukan pengawasan.

Tiga instansi itu dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR), DLH, serta satuan polisi pamong praja (satpol PP). ”Ketiga OPD ini harus koordinasi untuk melakukan pengawasan,” katanya. (jup)

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/