21 C
Madura
Saturday, December 10, 2022

Tuntut Keluarkan dari Prolegnas

FKOP Tolak RUU Omnibus Law Kesehatan

BANGKALAN, Jawa Pos Radar Madura – Sepuluh organisasi profesi kesehatan menolak rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law Kesehatan. Penolakan itu dituangkan dalam tanda tangan surat pertanyaan sikap di kantor DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Bangkalan kemarin (23/11).

Sepuluh organisasi kesehatan itu tergabung dalam Forum Komunikasi Organisasi Profesi (FKOP) Kesehatan. Yakni, PPNI, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI). Kemudian, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).

Lalu, Persatuan Ahli Teknologi Medik Indonesia (Patelki), Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia (PTGMI), serta Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI). Lalu, Perhimpunan Sajana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (HIPAKMI) serta Persatuan Ahli Gigi Indonesia (PERSAGI).

Juru bicara FKOP Bangkalan Agus Baijuri menyatakan, FKOP menolak isi RUU Omnibus Law Kesehatan karena berpotensi besar merugikan kepentingan masyarakat. Selain itu, bisa berdampak pada keselamatan dan kesehatan masyarakat Indonesia. RUU Omnibus Law Kesehatan dinilai bisa mengganggu keharmonisan koordinasi organisasi profesi dengan pemerintah di daerah.

Baca Juga :  Dua Biro Punya Pemimpin Baru

Mereka juga menuntut dan mendesak RUU Omnibus Law Kesehatan dikeluarkan dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Selain itu, mendukung perbaikan sistem kesehatan. Terutama dalam pemerataan layanan dan tenaga kesehatan hingga daerah. Yakni, melibatkan organisasi profesi dan menjaga kewenangan yang sudah berjalan dengan baik dan tertib. ”Terakhir menuntut agar undang-undang praktik kedokteran, keperawatan, dan kebidanan tetap dipertahankan,” ujarnya.

Agus mengungkapkan, penolakan terhadap RUU Omnibus Law Kesehatan juga dilakukan oleh semua organisasi profesi di tingkat pusat. Sebab, pembentukan tidak melibatkan organisasi profesi. ”Dari organisasi kami, tidak ada satu pun yang dilibatkan dari sisi akademis ataupun filosofis dalam pembahasannya,” ujarnya.

Dokter gigi itu menyatakan, salah satu ketentuan yang sangat merugikan yaitu surat masa berlaku tanda registrasi (STR). Saat ini STR berlaku lima tahun sekali. Sedangkan di draf undang-undang yang baru seumur hidup. Padahal, penerbitan itu menjadi bahan evaluasi bagi organisasi profesi dalam menilai rekam jejak dan kinerja anggota. Kedudukan organisasi profesi juga menjadi kontrol.

Baca Juga :  Buka Kesempatan bagi Calon Mahasiswa Baru 2018

”Misalnya, ada dokter gigi tidak pernah ikut pelatihan dan berhenti praktik, tiba-tiba suatu ketika mau praktik lagi, bagaimana kontrolnya?” tutur mantan ketua PDGI Bangkalan itu. ”Pernyataan sikap ini akan dikirim ke organisasi profesi yang ada di atas, termasuk tembusannya ke dewan,” katanya.

Ketua DPD PPNI Bangkalan Agus Salim menyatakan, FKOP tidak menolak perubahan regulasi yang ada. Syaratnya, harus lebih menguatkan dan memberikan manfaat kepada masyarakat dan mengakomodasi kepentingan organisasi profesi.

Menurut dia, dalam draf Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan yang dibahas saat ini banyak merugikan organisasi profesi. Di antaranya, undang-undang praktik kedokteran, kebidanan, dan keperawatan. ”Padahal, undang-undang yang ada saat ini sudah sangat komprehensif,” katanya. (jup/luq)

BANGKALAN, Jawa Pos Radar Madura – Sepuluh organisasi profesi kesehatan menolak rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law Kesehatan. Penolakan itu dituangkan dalam tanda tangan surat pertanyaan sikap di kantor DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Bangkalan kemarin (23/11).

Sepuluh organisasi kesehatan itu tergabung dalam Forum Komunikasi Organisasi Profesi (FKOP) Kesehatan. Yakni, PPNI, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI). Kemudian, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).

Lalu, Persatuan Ahli Teknologi Medik Indonesia (Patelki), Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia (PTGMI), serta Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI). Lalu, Perhimpunan Sajana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (HIPAKMI) serta Persatuan Ahli Gigi Indonesia (PERSAGI).


Juru bicara FKOP Bangkalan Agus Baijuri menyatakan, FKOP menolak isi RUU Omnibus Law Kesehatan karena berpotensi besar merugikan kepentingan masyarakat. Selain itu, bisa berdampak pada keselamatan dan kesehatan masyarakat Indonesia. RUU Omnibus Law Kesehatan dinilai bisa mengganggu keharmonisan koordinasi organisasi profesi dengan pemerintah di daerah.

Baca Juga :  DPRD Bangkalan Rekomendasikan Gunakan ATM

Mereka juga menuntut dan mendesak RUU Omnibus Law Kesehatan dikeluarkan dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Selain itu, mendukung perbaikan sistem kesehatan. Terutama dalam pemerataan layanan dan tenaga kesehatan hingga daerah. Yakni, melibatkan organisasi profesi dan menjaga kewenangan yang sudah berjalan dengan baik dan tertib. ”Terakhir menuntut agar undang-undang praktik kedokteran, keperawatan, dan kebidanan tetap dipertahankan,” ujarnya.

Agus mengungkapkan, penolakan terhadap RUU Omnibus Law Kesehatan juga dilakukan oleh semua organisasi profesi di tingkat pusat. Sebab, pembentukan tidak melibatkan organisasi profesi. ”Dari organisasi kami, tidak ada satu pun yang dilibatkan dari sisi akademis ataupun filosofis dalam pembahasannya,” ujarnya.

Dokter gigi itu menyatakan, salah satu ketentuan yang sangat merugikan yaitu surat masa berlaku tanda registrasi (STR). Saat ini STR berlaku lima tahun sekali. Sedangkan di draf undang-undang yang baru seumur hidup. Padahal, penerbitan itu menjadi bahan evaluasi bagi organisasi profesi dalam menilai rekam jejak dan kinerja anggota. Kedudukan organisasi profesi juga menjadi kontrol.

Baca Juga :  Gelar ANBK SMP dan MTs di Sekolah Lain
- Advertisement -

”Misalnya, ada dokter gigi tidak pernah ikut pelatihan dan berhenti praktik, tiba-tiba suatu ketika mau praktik lagi, bagaimana kontrolnya?” tutur mantan ketua PDGI Bangkalan itu. ”Pernyataan sikap ini akan dikirim ke organisasi profesi yang ada di atas, termasuk tembusannya ke dewan,” katanya.

Ketua DPD PPNI Bangkalan Agus Salim menyatakan, FKOP tidak menolak perubahan regulasi yang ada. Syaratnya, harus lebih menguatkan dan memberikan manfaat kepada masyarakat dan mengakomodasi kepentingan organisasi profesi.

Menurut dia, dalam draf Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan yang dibahas saat ini banyak merugikan organisasi profesi. Di antaranya, undang-undang praktik kedokteran, kebidanan, dan keperawatan. ”Padahal, undang-undang yang ada saat ini sudah sangat komprehensif,” katanya. (jup/luq)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/