alexametrics
21.1 C
Madura
Saturday, October 1, 2022

Ra Latif Hadiri Pertemuan Bersama Apkasi

Bahas Masa Depan Pegawai Non-ASN dan Kerja Sama Antardaerah

SURABAYA, Jawa Pos Radar Madura – Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron menghadiri pertemuan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Jatim di Hotel Shangri-La, Surabaya, kemarin (22/9). Forum pertemuan antarbupati dan wali kota di Jatim tersebut membahas beberapa isu penting.

Di antaranya, rencana penghapusan pegawai pemerintah non-aparatur sipil negara (ASN) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biorkrasi (Kemen PAN-RB). Juga membahas tentang potensi dan kerja sama antarkabupaten/kota di Jatim.

Dalam forum itu, bupati dan wali kota di Jatim berharap pemerintah pusat mengkaji ulang kebijakan penghapusan oleh Kemen PAN-RB. Sebab, keberadaannya sangat membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat di seluruh kabupaten/kota di Jatim.

”Aspirasi itu disampaikan kepada pengurus Apkasi pusat agar diteruskan ke Kemen PAN-RB,” ucap Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron.

Baca Juga :  Mayoritas Sekolah Belum Siap

Mantan wakil ketua DPRD Bangkalan itu optimistis usulan yang disampaikan akan mendapat respons positif Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas. Sebab, yang bersangkutan pernah menduduki kursi sebagai bupati Banyuwangi dua periode.

”Bapak Menteri yang sekarang tahu betul tentang kondisi, kebutuhan, dan sumbangsih para tenaga non-ASN yang ada di daerah-daerah,” imbuh pria yang biasa disapa Ra Latif tersebut.

Di bidang kerja sama, 38 kabupaten/kota di Jatim sepakat dan berkomitmen untuk saling mendukung pengelolaan potensi masing-masing daerah. Harapannya, dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Terutama yang berada di wilayah perbatasan.

Salah satu kerja sama antardaerah yang selama ini dilakukan Pemkab Bangkalan yaitu penyediaan air bersih untuk masyarakat. Kerja sama dilakukan bersama Pemkab Sampang pada Mei lalu. ”Di wilayah Kecamatan Blega ada sumber mata air yang dialirkan ke wilayah Kecamatan Sreseh, Sampang, untuk mengatasi krisis air bersih di sana,” ungkapnya.

Baca Juga :  Forkopimda Sampang dan Bupati Bangkalan Bagikan 1.500 Masker

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bangkalan Agus Sugianto Zein menilai, usulan Apkasi mengenai rencana penghapusan pegawai non-ASN sangat tepat. Sebab, peran pegawai non-ASN di daerah tidak dapat dipandang sebelah mata.

”Itu merupakan bukti nyata bahwa Ra Latif beserta seluruh bupati dan wali kota di Jatim ingin memperjuangkan nasib mereka (para pegawai non-ASN),” ujarnya.

Pria berkacamata itu menambahkan, kebutuhan di setiap daerah berbeda-beda. Maka, komitmen dan kerja sama antardaerah sangat penting. Semua itu demi mewujudkan cita-cita masyarakat yang sejahtera.

”Dengan adanya kerja sama antardaerah, maka antara satu daerah dengan yang lain bisa saling menutupi kekurangan,” katanya. (jup/luq)

SURABAYA, Jawa Pos Radar Madura – Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron menghadiri pertemuan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Jatim di Hotel Shangri-La, Surabaya, kemarin (22/9). Forum pertemuan antarbupati dan wali kota di Jatim tersebut membahas beberapa isu penting.

Di antaranya, rencana penghapusan pegawai pemerintah non-aparatur sipil negara (ASN) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biorkrasi (Kemen PAN-RB). Juga membahas tentang potensi dan kerja sama antarkabupaten/kota di Jatim.

Dalam forum itu, bupati dan wali kota di Jatim berharap pemerintah pusat mengkaji ulang kebijakan penghapusan oleh Kemen PAN-RB. Sebab, keberadaannya sangat membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat di seluruh kabupaten/kota di Jatim.


”Aspirasi itu disampaikan kepada pengurus Apkasi pusat agar diteruskan ke Kemen PAN-RB,” ucap Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron.

Baca Juga :  Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan Butuh Rp 21 Triliun

Mantan wakil ketua DPRD Bangkalan itu optimistis usulan yang disampaikan akan mendapat respons positif Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas. Sebab, yang bersangkutan pernah menduduki kursi sebagai bupati Banyuwangi dua periode.

”Bapak Menteri yang sekarang tahu betul tentang kondisi, kebutuhan, dan sumbangsih para tenaga non-ASN yang ada di daerah-daerah,” imbuh pria yang biasa disapa Ra Latif tersebut.

Di bidang kerja sama, 38 kabupaten/kota di Jatim sepakat dan berkomitmen untuk saling mendukung pengelolaan potensi masing-masing daerah. Harapannya, dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Terutama yang berada di wilayah perbatasan.

- Advertisement -

Salah satu kerja sama antardaerah yang selama ini dilakukan Pemkab Bangkalan yaitu penyediaan air bersih untuk masyarakat. Kerja sama dilakukan bersama Pemkab Sampang pada Mei lalu. ”Di wilayah Kecamatan Blega ada sumber mata air yang dialirkan ke wilayah Kecamatan Sreseh, Sampang, untuk mengatasi krisis air bersih di sana,” ungkapnya.

Baca Juga :  Bupati dan Forkopimda Turut Belasungkawa atas Musibah KRI Nanggala-402

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bangkalan Agus Sugianto Zein menilai, usulan Apkasi mengenai rencana penghapusan pegawai non-ASN sangat tepat. Sebab, peran pegawai non-ASN di daerah tidak dapat dipandang sebelah mata.

”Itu merupakan bukti nyata bahwa Ra Latif beserta seluruh bupati dan wali kota di Jatim ingin memperjuangkan nasib mereka (para pegawai non-ASN),” ujarnya.

Pria berkacamata itu menambahkan, kebutuhan di setiap daerah berbeda-beda. Maka, komitmen dan kerja sama antardaerah sangat penting. Semua itu demi mewujudkan cita-cita masyarakat yang sejahtera.

”Dengan adanya kerja sama antardaerah, maka antara satu daerah dengan yang lain bisa saling menutupi kekurangan,” katanya. (jup/luq)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

Lima Raperda Siap Dibahas

/