alexametrics
21.6 C
Madura
Wednesday, May 18, 2022

KPK Minta Kembalikan Mobdin yang Dipakai Pensiunan dan Oknum Pejabat

BANGKALAN, Jawa Pos Radar Madura – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) me-warning dan meminta 37 orang pemegang mobil dinas (mobdin) segera mengembalikan aset tersebut ke Pemkab Bangkalan. KPK mengingatkan adanya ancaman pidana jika seseorang ngotot menguasai mobdin tanpa hak. Apalagi, jika terbukti menyalahgunakan aset pemerintah.

Kasatgas Pencegahan Korsup KPK Wilayah Jatim Edy Suryanto menuturkan, pegawai atau oknum pejabat yang memegang mobdin, namun ternyata pindah tugas ke OPD lain juga harus mengembalikan. ”Khusus mantan pejabat atau pensiunan (yang pegang mobdin) juga harus segera mengembalikan, daripada nanti menjadi masalah hukum,” ingatnya.

Menurut Edy Suryanto, Pemkab Bangkalan harus rutin melakukan penertiban aset. Termasuk, memberikan fasilitas kendaraan dinas (randis) kepada pejabat yang benar-benar tepat dan disesuaikan dengan kebutuhan serta ketentuan. ”Kalau sudah (pegang) satu mobil dinas, ya sudah satu saja, tidak boleh pegang dua,” ucapnya.

Baca Juga :  Mantan Kajari Pamekasan Minta Hukuman Ringan

Dijelaskan, KPK selama ini gencar melakukan sosialisasi kepada semua pemkab/pemkot perihal penertiban aset berupa randis. Hal tersebut untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak dikehendaki. ”Kalau lama (tidak dikembalikan) bisa hilang,” tutur Edy Suryanto.

Edy Suryanto mengungkapkan, institusinya sudah meminta semua pemkab/pemkot untuk melaporkan secara online penggunaan randis. Namun karena sumber daya manusia di institusinya minim, maka tidak semuanya termonitor dengan baik. ”Satu satgas di KPK menangani 69 kabupaten/kota. Kalau sudah ada informasi seperti ini, akan kami perdalam. Kalau yang di Bangkalan, akan kami monitor ke depannya seperti apa,” janjinya.

Edy Suryanto menyatakan akan terus memantau pemanfaatan aset di semua OPD yang ada di lingkungan pemkab dan pemkot yang masuk dalam wilayah kerjanya. ”Hal itu untuk meminimalkan adanya aset dan kekayaan pemerintah yang hilang begitu saja oleh mantan oknum pejabat,” pungkasnya.

Baca Juga :  BPWS Diduga Kondisikan Rekanan Proyek SPAM

Dikonfirmasi di tempat terpisah, Kabid Administrasi dan Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bangkalan Abdus Sjahid mengatakan, dari 397 unit randis, pemanfaatan 37 unit di antaranya tidak sesuai ketentuan. Sebab, dikuasai pensiunan pejabat, digunakan pegawai yang sudah pindah tugas ke OPD lain, dan digunakan oknum pejabat yang sudah memiliki mobdin baru.

”Dalam beberapa bulan ini, baru ada dua (mobdin) yang sudah dikembalikan,” tuturnya.

Sjahid membenarkan jika institusinya rutin melaporkan penggunaan mobdin yang pemanfaatannya tidak sesuai ketentuan kepada KPK. Pelaporan tersebut dilakukan secara online dan berkala setiap tiga bulan sekali. ”Memang kami diminta untuk melaporkan (penggunaan randis),” tandasnya.

- Advertisement -

BANGKALAN, Jawa Pos Radar Madura – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) me-warning dan meminta 37 orang pemegang mobil dinas (mobdin) segera mengembalikan aset tersebut ke Pemkab Bangkalan. KPK mengingatkan adanya ancaman pidana jika seseorang ngotot menguasai mobdin tanpa hak. Apalagi, jika terbukti menyalahgunakan aset pemerintah.

Kasatgas Pencegahan Korsup KPK Wilayah Jatim Edy Suryanto menuturkan, pegawai atau oknum pejabat yang memegang mobdin, namun ternyata pindah tugas ke OPD lain juga harus mengembalikan. ”Khusus mantan pejabat atau pensiunan (yang pegang mobdin) juga harus segera mengembalikan, daripada nanti menjadi masalah hukum,” ingatnya.

Menurut Edy Suryanto, Pemkab Bangkalan harus rutin melakukan penertiban aset. Termasuk, memberikan fasilitas kendaraan dinas (randis) kepada pejabat yang benar-benar tepat dan disesuaikan dengan kebutuhan serta ketentuan. ”Kalau sudah (pegang) satu mobil dinas, ya sudah satu saja, tidak boleh pegang dua,” ucapnya.

Baca Juga :  Tak Setajam Dulu, Taring Saber Pungli Tumpul

Dijelaskan, KPK selama ini gencar melakukan sosialisasi kepada semua pemkab/pemkot perihal penertiban aset berupa randis. Hal tersebut untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak dikehendaki. ”Kalau lama (tidak dikembalikan) bisa hilang,” tutur Edy Suryanto.

Edy Suryanto mengungkapkan, institusinya sudah meminta semua pemkab/pemkot untuk melaporkan secara online penggunaan randis. Namun karena sumber daya manusia di institusinya minim, maka tidak semuanya termonitor dengan baik. ”Satu satgas di KPK menangani 69 kabupaten/kota. Kalau sudah ada informasi seperti ini, akan kami perdalam. Kalau yang di Bangkalan, akan kami monitor ke depannya seperti apa,” janjinya.

Edy Suryanto menyatakan akan terus memantau pemanfaatan aset di semua OPD yang ada di lingkungan pemkab dan pemkot yang masuk dalam wilayah kerjanya. ”Hal itu untuk meminimalkan adanya aset dan kekayaan pemerintah yang hilang begitu saja oleh mantan oknum pejabat,” pungkasnya.

Baca Juga :  Puluhan Mobdin Pemkab Bangkalan Belum Dikembalikan

Dikonfirmasi di tempat terpisah, Kabid Administrasi dan Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bangkalan Abdus Sjahid mengatakan, dari 397 unit randis, pemanfaatan 37 unit di antaranya tidak sesuai ketentuan. Sebab, dikuasai pensiunan pejabat, digunakan pegawai yang sudah pindah tugas ke OPD lain, dan digunakan oknum pejabat yang sudah memiliki mobdin baru.

”Dalam beberapa bulan ini, baru ada dua (mobdin) yang sudah dikembalikan,” tuturnya.

Sjahid membenarkan jika institusinya rutin melaporkan penggunaan mobdin yang pemanfaatannya tidak sesuai ketentuan kepada KPK. Pelaporan tersebut dilakukan secara online dan berkala setiap tiga bulan sekali. ”Memang kami diminta untuk melaporkan (penggunaan randis),” tandasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/