24 C
Madura
Saturday, January 28, 2023

Madura Dapat Jatah 214.424 Ton

Wakil Rakyat Minta Pengawasan Distribusi Diperketat

BANGKALAN, Jawa Pos Radar Madura – Pupuk bersubsidi yang dialokasikan  pemerintah  pusat untuk Provinsi Jawa  Timur pada 2023 mencapai 1.626.055 ton. Perinciannya, 1.002.944 ton urea, 621.355 NPK, dan 1.756 ton NPK formula.

Alokasi pupuk bersubsidi tersebut kemudian di-breakdown ke 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 188/751/KPTS/013/2022, empat kabupaten di Pulau Garam 214.424 ton. Yakni, 130.132 ton urea dan 84.292 ton NPK (lihat grafis).

Kasubbag Perencanaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Dispertapahorbun) Bangkalan Chk Karyadinata menyatakan, pemkab telah menindaklanjuti alokasi pupuk bersubsidi yang di-plotting pemerintah provinsi (pemprov). Yaitu, membagi ke 18 kecamatan di Bangkalan.

”Kemudian, telah ditindaklanjuti oleh kepala dinas (dispertapahorbun) untuk per desa dan per kelompok tani (poktan),” ucapnya.

Data alokasi pupuk bersubsidi yang di-plotting untuk masing-masing kecamatan, desa, dan poktan telah dikirim ke masing-masing pemangku kebijakan. Mulai dari camat, poktan, kios hingga kepala desa (Kades) se-Bangkalan. ”Kami meminta kepada semuanya agar dicek,” ujarnya.

Pria yang akrab dipanggil Cik itu menambahkan, kebutuhan pupuk di Bangkalan didasarkan pada sasaran tanam tahun sebelumnya. Yakni, sasaran tanam pada 2021 dan 2022 untuk empat komunitas pertanian, seperti padi, jagung, kedelai, dan cabai. ”Sasaran tanam per desa dan per poktan itu semuanya ada,” sambungnya.

Baca Juga :  Distribusi dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Jadi Atensi Polri

Berdasarkan hitungan lembaganya, kebutuhan pupuk urea bersubsidi tahun ini 23.000 ton lebih. Maka dengan alokasi 22.027 ton, persentase terpenuhinya kebutuhan 95 persen. Pihaknya optimistis, jika alokasi tersebut tidak dikurangi, kebutuhan pupuk urea akan terpenuhi.

Sedangkan untuk pupuk NPK bersubsidi, persentase keterpenuhannya 45 persen. Sebab, kebutuhan pupuk 22–23 ribu ton. Sementara alokasinya hanya 13.946 ton. Kekurangan tersebut dapat diminimalkan jika proses penyalurannya disesuaikan dengan kebutuhan petani.

”Selama ini, kalau Januari itu jatahnya kan 2.600 ton. Kalau itu tidak bisa terserap semua, maka harus kita amankan. Karena di Januari ini kota paling hanya bisa menyerap 1.800 ton. Sisanya itu kami simpan karena di akhir Desember kebutuhannya tinggi, yakni 4–6 ribu ton,” jelasnya.

Pemetaan kebutuhan pupuk setiap bulannya itu sudah diajukan ke Pemprov Jatim. Harapannya, ke depan penataan kebutuhan dan distribusi pupuk bisa lebih terarah. Yakni, sesuai dengan kebutuhan petani di lapangan.

Dalam Kepgub 188/751/KPTS/013/2022 juga tertuang tentang harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi. Yakni, Rp 2.250 untuk pupuk urea per kilogram dan Rp 2.300 untuk NPK per kilogram. Sementara untuk jenis pupuk NPK formula lebih mahal, yakni Rp 3.300 per kilogram. Tetapi, di Madura tidak ada yang mendapat alokasi pupuk NPK formula.

Baca Juga :  Minta Maksimalkan Pupuk Organik, Petani Tak Ter-Cover Subsidi Pupuk

”Untuk HET tetap tidak ada perubahan. Kami sudah menegaskan ke kios dan distributor kalau petani mengambil pupuk sendiri, harganya harus sesuai HET. Kalau minta diantarkan, harus ada dua nota; satu nota harga pupuk dan satu lagi nota pengantarannya,” sambungnya.

Ketua Komisi B DPRD Bangkalan Rokib optimistis pagu alokasi pupuk bersubsidi yang di-plotting pemprov dapat memenuhi kebutuhan petani selama 2023. Hal tersebut sesuai dengan pemaparan dispertapahorbun saat hearing dengan lembaganya.

Dengan catatan, pendistribusian ke kios sesuai dengan musim tanam. Sehingga, realisasinya akan semakin terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pihaknya berharap semua stakeholder turut melakukan pengawasan terhadap pupuk bersubsidi yang dialokasikan pemerintah untuk para petani.

”Jangan sampai didistribusikan ke kios saat petani belum musim tanam. Karena kalau tetap dikirim lalu menumpuk, biasanya di situ ada permainan,” katanya. (jup/han)

BANGKALAN, Jawa Pos Radar Madura – Pupuk bersubsidi yang dialokasikan  pemerintah  pusat untuk Provinsi Jawa  Timur pada 2023 mencapai 1.626.055 ton. Perinciannya, 1.002.944 ton urea, 621.355 NPK, dan 1.756 ton NPK formula.

Alokasi pupuk bersubsidi tersebut kemudian di-breakdown ke 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 188/751/KPTS/013/2022, empat kabupaten di Pulau Garam 214.424 ton. Yakni, 130.132 ton urea dan 84.292 ton NPK (lihat grafis).

Kasubbag Perencanaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Dispertapahorbun) Bangkalan Chk Karyadinata menyatakan, pemkab telah menindaklanjuti alokasi pupuk bersubsidi yang di-plotting pemerintah provinsi (pemprov). Yaitu, membagi ke 18 kecamatan di Bangkalan.


”Kemudian, telah ditindaklanjuti oleh kepala dinas (dispertapahorbun) untuk per desa dan per kelompok tani (poktan),” ucapnya.

Data alokasi pupuk bersubsidi yang di-plotting untuk masing-masing kecamatan, desa, dan poktan telah dikirim ke masing-masing pemangku kebijakan. Mulai dari camat, poktan, kios hingga kepala desa (Kades) se-Bangkalan. ”Kami meminta kepada semuanya agar dicek,” ujarnya.

Pria yang akrab dipanggil Cik itu menambahkan, kebutuhan pupuk di Bangkalan didasarkan pada sasaran tanam tahun sebelumnya. Yakni, sasaran tanam pada 2021 dan 2022 untuk empat komunitas pertanian, seperti padi, jagung, kedelai, dan cabai. ”Sasaran tanam per desa dan per poktan itu semuanya ada,” sambungnya.

Baca Juga :  Serapan Sesuai Kapasitas Gudang

Berdasarkan hitungan lembaganya, kebutuhan pupuk urea bersubsidi tahun ini 23.000 ton lebih. Maka dengan alokasi 22.027 ton, persentase terpenuhinya kebutuhan 95 persen. Pihaknya optimistis, jika alokasi tersebut tidak dikurangi, kebutuhan pupuk urea akan terpenuhi.

- Advertisement -

Sedangkan untuk pupuk NPK bersubsidi, persentase keterpenuhannya 45 persen. Sebab, kebutuhan pupuk 22–23 ribu ton. Sementara alokasinya hanya 13.946 ton. Kekurangan tersebut dapat diminimalkan jika proses penyalurannya disesuaikan dengan kebutuhan petani.

”Selama ini, kalau Januari itu jatahnya kan 2.600 ton. Kalau itu tidak bisa terserap semua, maka harus kita amankan. Karena di Januari ini kota paling hanya bisa menyerap 1.800 ton. Sisanya itu kami simpan karena di akhir Desember kebutuhannya tinggi, yakni 4–6 ribu ton,” jelasnya.

Pemetaan kebutuhan pupuk setiap bulannya itu sudah diajukan ke Pemprov Jatim. Harapannya, ke depan penataan kebutuhan dan distribusi pupuk bisa lebih terarah. Yakni, sesuai dengan kebutuhan petani di lapangan.

Dalam Kepgub 188/751/KPTS/013/2022 juga tertuang tentang harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi. Yakni, Rp 2.250 untuk pupuk urea per kilogram dan Rp 2.300 untuk NPK per kilogram. Sementara untuk jenis pupuk NPK formula lebih mahal, yakni Rp 3.300 per kilogram. Tetapi, di Madura tidak ada yang mendapat alokasi pupuk NPK formula.

Baca Juga :  Tekan Angka Kemiskinan dan Terbebas dari Daerah Tertinggal

”Untuk HET tetap tidak ada perubahan. Kami sudah menegaskan ke kios dan distributor kalau petani mengambil pupuk sendiri, harganya harus sesuai HET. Kalau minta diantarkan, harus ada dua nota; satu nota harga pupuk dan satu lagi nota pengantarannya,” sambungnya.

Ketua Komisi B DPRD Bangkalan Rokib optimistis pagu alokasi pupuk bersubsidi yang di-plotting pemprov dapat memenuhi kebutuhan petani selama 2023. Hal tersebut sesuai dengan pemaparan dispertapahorbun saat hearing dengan lembaganya.

Dengan catatan, pendistribusian ke kios sesuai dengan musim tanam. Sehingga, realisasinya akan semakin terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pihaknya berharap semua stakeholder turut melakukan pengawasan terhadap pupuk bersubsidi yang dialokasikan pemerintah untuk para petani.

”Jangan sampai didistribusikan ke kios saat petani belum musim tanam. Karena kalau tetap dikirim lalu menumpuk, biasanya di situ ada permainan,” katanya. (jup/han)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/