BANGKALAN – Selama ini penggunaan dana desa (DD) di Bangkalan lebih banyak dimanfaatkan untuk pembangunan fisik. Misalnya, berupa infrastruktur plengsengan, jalan desa, dan lain-lain. Namun, tahun depan pemerintah desa (pemdes) diimbau agar bisa meningkatkan program yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron menyampaikan, kebijakan pemanfaatan DD yang lebih difokuskan ke infrastruktur harus diubah. Tujuannya, agar desa jauh lebih mandiri. ”Infrastruktur terus kan. Seperti jalan desa, plengsengan. Itu saja selama ini. Tahun depan ya harus dialihkan,” imbau dia Jumat (21/12).
Desa yang boleh mengalihkan itu dikhususkan untuk desa yang sudah 100 persen dalam perbaikan infrastruktur. Misalnya, untuk pengembangan ekonomi, usaha, dan kemandirian desa. ”Kalau punya produk, ya dikembangkan. Mulai dari pemasaran dan kualitasnya. Intinya, tidak melulu soal fisik,” kata Ra Latif.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bangkalan Mulyanto Dahlan mengatakan, bantuan DD memang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Pada 2019, hampir 90 persen infrastruktur desa sudah beres. Dengan demikian, nantinya lebih digenjot untuk penyertaan modal badan usahan milik desa (BUMDes).
”Bisa dimanfaatkan melalui BUMDes. Karena nanti selain desa itu mandiri, juga bisa mendapatkan PADes (pendapatan asli desa),” sarannya.
Dengan demikian, keberadaan DD itu bisa benar-benar bisa membangun desa. Ke depan, ada bantuan keuangan atau tidak, itu tidak akan tergantung lagi. Apabila desa tersebut sudah mampu menghasilkan PADes. ”Dan pelan-pelan masyarakat di desa itu bisa lebih sejahtera,” ujarnya.
Menurut Mulyanto, sebenarnya banyak yang bisa dilakukan desa. Asalkan, pemdes kreatif dan gigih. Dia berharap para kepala desa di Bangkalan mulai memikirkan program apa yang bisa mendongkrak perekonomian masyarakat.
”Kami ingin desa-desa di Bangkalan mandiri. Tidak bergantung terhadap bantuan,” pungkasnya.
