BANGKALAN – Perjuangan tokoh dan ulama Madura dalam memperjuangkan eksistensi Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) berbuah manis. Pemerintah pusat mempertahankan eksistensi badan ad hoc itu terus berjalan.
Fakta tersebut diungkapkan Plt Kepala BPWS Danis Hidayat dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI kemarin (21/1). RDB BPWS bersama anggota legislatif dilaksanakan di gedung DPR RI di Jakarta.
Danis mengatakan, dari berbagai masukan dan penelaahan mendalam, BPWS akan tetap dipertahankan. ”Saya mendapat informasi langsung dari Menteri PUPR, bahwa BPWS akan dipertahankan untuk menstimulasi dan memfasilitasi pembangunan di Madura,” terangnya.
Danis juga menampilkan sejumlah prestasi pembangunan yang dilakukan BPWS dalam slide paparan. Selain itu, revisi Perpres tentang BPWS mendesak untuk segera dilakukan. ”Juga penunjukan pejabat definitif juga mendesak diputuskan,” ucap Danis.
Menanggapi hal itu, seluruh anggota Komisi V DPR RI menyepakati BPWS untuk tetap dipertahankan. Anggota Komisi V dari FPDIP Sadarestuwati menyatakan, pihaknya mengapresiasi capaian kinerja BPWS.
”Saya dulu bilang, sudah BPWS bubarkan saja. Tetapi hari ini saya mengapresiasi dan syukurlah BPWS tetap ada. Karena kemarin usai kunjungan kerja, saya lihat kinerjanya sudah berwujud nyata. Saya mengapresiasi,” katanya.
BANGKALAN – Perjuangan tokoh dan ulama Madura dalam memperjuangkan eksistensi Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) berbuah manis. Pemerintah pusat mempertahankan eksistensi badan ad hoc itu terus berjalan.
Fakta tersebut diungkapkan Plt Kepala BPWS Danis Hidayat dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI kemarin (21/1). RDB BPWS bersama anggota legislatif dilaksanakan di gedung DPR RI di Jakarta.
Danis mengatakan, dari berbagai masukan dan penelaahan mendalam, BPWS akan tetap dipertahankan. ”Saya mendapat informasi langsung dari Menteri PUPR, bahwa BPWS akan dipertahankan untuk menstimulasi dan memfasilitasi pembangunan di Madura,” terangnya.
Danis juga menampilkan sejumlah prestasi pembangunan yang dilakukan BPWS dalam slide paparan. Selain itu, revisi Perpres tentang BPWS mendesak untuk segera dilakukan. ”Juga penunjukan pejabat definitif juga mendesak diputuskan,” ucap Danis.
Menanggapi hal itu, seluruh anggota Komisi V DPR RI menyepakati BPWS untuk tetap dipertahankan. Anggota Komisi V dari FPDIP Sadarestuwati menyatakan, pihaknya mengapresiasi capaian kinerja BPWS.
”Saya dulu bilang, sudah BPWS bubarkan saja. Tetapi hari ini saya mengapresiasi dan syukurlah BPWS tetap ada. Karena kemarin usai kunjungan kerja, saya lihat kinerjanya sudah berwujud nyata. Saya mengapresiasi,” katanya.
