alexametrics
20.7 C
Madura
Thursday, May 19, 2022

Bupati Ra Latif Resmikan Kantor Hukum GBR dan Partner

BANGKALAN – Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron meresmikan kantor baru GBR dan Partner di Perum Candra Land Lavender, Blok N-35, Kamis (21/10). Usai peresmian kantor Advokat, Kurator, dan Legal Auditor itu, Bupati Ra Latif meminta agar GBR dan Partner memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat Kota Salak dengan maksimal.

Ra Latif menyampaikan selamat kepada Gatot Hadi Purwanto atas  peresmian kantor baru GBR dan Partner. Dengan adanya kantor hukum itu, diharapkan semakin banyak masyarakat yang mendapat pendampingan hukum. Tujuannya, demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Mantan wakil ketua DPRD Bangkalan itu juga mengapresiasi GBR dan Partner yang langsung membuat gebrakan di hari peresmiannya. Yaitu, bermitra dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Bangkalan dan Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Hikmah, Kecamatan Burneh.

Baca Juga :  Bupati Ra Latif Bagikan Ribuan Masker

”Kami yakin keberadaan kantor advokat yang baru ini sangat bermanfaat untuk masyarakat yang mencari keadilan. Terutama untuk PCNU dan Ponpes Darul Hikmah,” imbuhnya.

Managing GBR dan Partner Gatot Hadi Purwanto menjelaskan, lembaga yang dipimpinnya akan fokus melakukan pendampingan kepada masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum dan keadilan. Dia berjanji akan profesional dalam memberikan jasa hukum.

Selama ini, pihaknya bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan terkait beberapa gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hasilnya, sejumlah perkara sudah berhasil dimenangkan oleh Pemkab Bangkalan.

Dalam peresmian itu, pihaknya juga melaksanakan memorandum of understanding (MoU) bersama PCNU dan Ponpes Darul Hikmah. Karena itu, jika di kemudian hari organisasi atau lembaga menghadapi masalah hukum, pihaknya akan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. ”Karena salah satu tugas advokat kita memiliki kewajiban memberikan pendampingan hukum secara cuma-cuma,” terangnya.

Baca Juga :  Madura United Krisis, Ini Curhatan Sang Pelatih

Gatot Hadi Purwanto juga berencana mengajukan judicial review terhadap PP 47/2015 terkait pasal 41 ayat (3) huruf C yang mengatur maksimal calon kepala desa (kades) lima orang. Sebab, dinilai tidak sejalan dengan UU 6/2014 tentang Pemerintahan Desa serta merusak tatanan demokrasi. PP tersebut berpeluang menjegal seseorang untuk mencalonkan diri sebagai kades. (jup/onk)

- Advertisement -

BANGKALAN – Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron meresmikan kantor baru GBR dan Partner di Perum Candra Land Lavender, Blok N-35, Kamis (21/10). Usai peresmian kantor Advokat, Kurator, dan Legal Auditor itu, Bupati Ra Latif meminta agar GBR dan Partner memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat Kota Salak dengan maksimal.

Ra Latif menyampaikan selamat kepada Gatot Hadi Purwanto atas  peresmian kantor baru GBR dan Partner. Dengan adanya kantor hukum itu, diharapkan semakin banyak masyarakat yang mendapat pendampingan hukum. Tujuannya, demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Mantan wakil ketua DPRD Bangkalan itu juga mengapresiasi GBR dan Partner yang langsung membuat gebrakan di hari peresmiannya. Yaitu, bermitra dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Bangkalan dan Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Hikmah, Kecamatan Burneh.

Baca Juga :  Gubernur Jatim Ajak Bupati di Madura Realisasikan Dana Bosda Madin


”Kami yakin keberadaan kantor advokat yang baru ini sangat bermanfaat untuk masyarakat yang mencari keadilan. Terutama untuk PCNU dan Ponpes Darul Hikmah,” imbuhnya.

Managing GBR dan Partner Gatot Hadi Purwanto menjelaskan, lembaga yang dipimpinnya akan fokus melakukan pendampingan kepada masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum dan keadilan. Dia berjanji akan profesional dalam memberikan jasa hukum.

Selama ini, pihaknya bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan terkait beberapa gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hasilnya, sejumlah perkara sudah berhasil dimenangkan oleh Pemkab Bangkalan.

Dalam peresmian itu, pihaknya juga melaksanakan memorandum of understanding (MoU) bersama PCNU dan Ponpes Darul Hikmah. Karena itu, jika di kemudian hari organisasi atau lembaga menghadapi masalah hukum, pihaknya akan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. ”Karena salah satu tugas advokat kita memiliki kewajiban memberikan pendampingan hukum secara cuma-cuma,” terangnya.

Baca Juga :  Mahasiswa STAIS Peduli Lingkungan

Gatot Hadi Purwanto juga berencana mengajukan judicial review terhadap PP 47/2015 terkait pasal 41 ayat (3) huruf C yang mengatur maksimal calon kepala desa (kades) lima orang. Sebab, dinilai tidak sejalan dengan UU 6/2014 tentang Pemerintahan Desa serta merusak tatanan demokrasi. PP tersebut berpeluang menjegal seseorang untuk mencalonkan diri sebagai kades. (jup/onk)

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/