alexametrics
17.8 C
Madura
Thursday, June 30, 2022

Tak Setajam Dulu, Taring Saber Pungli Tumpul

BANGKALAN – Pemerintah mengalokasikan anggaran operasional satuan tugas sapu bersih pungutan liar (satgas saber pungli) Rp 325 juta. Alokasi anggaran itu menuai protes kalangan aktivis antikorupusi. Sebab mereka menilai, satgas saber pungli sudah tidak setajam ketika baru dibentuk.

Aktivis Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) Mathur Husyairi menilai keberadaan saber pungli di Bangkalan sudah melempem. Eksistensi saber pungli tidak seperti awal dibentuk pada 2016. ”Waktu awal Pak Anis (Kapolres Bangkalan saat itu) masuk aja OTT dana desa,” ucapnya kemarin (20/1).

Aktivis antikorupsi itu mengaku kecewa terhadap kinerja tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/199/Kpts/433.013/2016 itu. Sebab, selama 2018 tidak melakukan penindakan sama sekali.

Mathur berharap saber pungli bisa kembali menunjukkan taring seperti saat kali pertama dibentuk. Karena keberadaan saber pungli akan sangat penting untuk penyelenggaraan pemerintahan di Kota Salak yang bersih. ”Harapannya lebih buka mata, telinga, dan proaktif,” harapnya.

Kepala Inspektorat Bangkalan Hadari membenarkan, operasional satgas saber pungli disediakan pemerintah daerah. Anggaran operasional itu merupakan perintah dari pemerintah pusat. ”Saber pungli itu harus dibiayai melalui APBD masing-masing,” ucapnya.

Baca Juga :  Bupati Ra Latif Apresiasi dan Beri Penghargaan 41 Kepala Desa

Pria yang juga wakil ketua satgas saber pungli itu menyampaikan, operasional saber pungli di 2018 mencapai Rp 250 juta. Sementara dalam APBD 2019 dianggarkan Rp 325 juta. ”Di 2018 tidak semua terserap, dan kembali ke kas daerah (kasda),” imbuhnya.

Anggaran operasional dibagi sesuai dengan kelompok kerja. Dalam struktur satgas saber pungli dibagi menjadi 5 unit kelompok kerja. Di antaranya, kesekretariatan, pencegahan, intelijen, penindakan, yustisi.

Selama 2018 pihaknya tidak melakukan penindakan sama sekali. Pihaknya membantah saber pungli dianggap melempem. Sebab, salama ini telah banyak melakukan upaya pencegahan. ”Kalau diilustrasikan ke penyakit, lebih baik mencegah daripada mengobati,” imbuhnya.

Satgas saber pungli memang menggebrak di awal, senyap kemudian. Satgas ini sempat bikin heboh. Selasa, 11 April 2017 langsung membuat gebrakan. Mereka melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait perizinan perumahan di kantor DPMPTSP Bangkalan. Empat pegawai DPMPTSP dan seorang karyawan swasta diamankan. Mereka adalah Achmad Fatah Yasin, Agus Heri Cahyono, OA, dan MH.

Sementara AS, 33, diketahui sebagai karyawan Golden Mirin. Polres Bangkalan hanya menetapkan Achmad Fatah Yasin dan Agus Heri Cahyono sebagai tersangka. Sementara OA, MH, dan AS sebagai saksi.

Baca Juga :  SMKN 2 Bangkalan Terpilih sebagai SMK Pusat Keunggulan

Kedua tersangka kemudian diproses secara hukum hingga divonis masing-masing satu tahun penjara. Setelah itu, kerja satgas nyaris tidak terdengar. Tidak ada hasil tangkapan lagi.

OTT merupakan salah satu dari tujuh tugas satgas. Enam tugas yang lain adalah membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungli serta mengumpulkan data dan informasi dari lembaga dan pihak lain yang terkait menggunakan teknologi informasi.

Kemudian, mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungli serta memberikan rekomendasi kepada pimpinan lembaga untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, merekomendasikan pembentukan dan pelaksanaan tugas unit saber pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan lembaga. Juga, melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungli sebulan dua kali.

Biaya operasional satgas ini ditanggung APBD. Pada 2017 anggaran khusus satgas saber pungli senilai Rp 250 juta. Uang ratusan juta itu terserap Rp 224.745.000 atau tersisa Rp 25.255.000. Tahun ini kembali dianggarkan Rp 250 juta. (jup)

 

BANGKALAN – Pemerintah mengalokasikan anggaran operasional satuan tugas sapu bersih pungutan liar (satgas saber pungli) Rp 325 juta. Alokasi anggaran itu menuai protes kalangan aktivis antikorupusi. Sebab mereka menilai, satgas saber pungli sudah tidak setajam ketika baru dibentuk.

Aktivis Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) Mathur Husyairi menilai keberadaan saber pungli di Bangkalan sudah melempem. Eksistensi saber pungli tidak seperti awal dibentuk pada 2016. ”Waktu awal Pak Anis (Kapolres Bangkalan saat itu) masuk aja OTT dana desa,” ucapnya kemarin (20/1).

Aktivis antikorupsi itu mengaku kecewa terhadap kinerja tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/199/Kpts/433.013/2016 itu. Sebab, selama 2018 tidak melakukan penindakan sama sekali.


Mathur berharap saber pungli bisa kembali menunjukkan taring seperti saat kali pertama dibentuk. Karena keberadaan saber pungli akan sangat penting untuk penyelenggaraan pemerintahan di Kota Salak yang bersih. ”Harapannya lebih buka mata, telinga, dan proaktif,” harapnya.

Kepala Inspektorat Bangkalan Hadari membenarkan, operasional satgas saber pungli disediakan pemerintah daerah. Anggaran operasional itu merupakan perintah dari pemerintah pusat. ”Saber pungli itu harus dibiayai melalui APBD masing-masing,” ucapnya.

Baca Juga :  SMKN 2 Bangkalan Terpilih sebagai SMK Pusat Keunggulan

Pria yang juga wakil ketua satgas saber pungli itu menyampaikan, operasional saber pungli di 2018 mencapai Rp 250 juta. Sementara dalam APBD 2019 dianggarkan Rp 325 juta. ”Di 2018 tidak semua terserap, dan kembali ke kas daerah (kasda),” imbuhnya.

Anggaran operasional dibagi sesuai dengan kelompok kerja. Dalam struktur satgas saber pungli dibagi menjadi 5 unit kelompok kerja. Di antaranya, kesekretariatan, pencegahan, intelijen, penindakan, yustisi.

Selama 2018 pihaknya tidak melakukan penindakan sama sekali. Pihaknya membantah saber pungli dianggap melempem. Sebab, salama ini telah banyak melakukan upaya pencegahan. ”Kalau diilustrasikan ke penyakit, lebih baik mencegah daripada mengobati,” imbuhnya.

Satgas saber pungli memang menggebrak di awal, senyap kemudian. Satgas ini sempat bikin heboh. Selasa, 11 April 2017 langsung membuat gebrakan. Mereka melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait perizinan perumahan di kantor DPMPTSP Bangkalan. Empat pegawai DPMPTSP dan seorang karyawan swasta diamankan. Mereka adalah Achmad Fatah Yasin, Agus Heri Cahyono, OA, dan MH.

Sementara AS, 33, diketahui sebagai karyawan Golden Mirin. Polres Bangkalan hanya menetapkan Achmad Fatah Yasin dan Agus Heri Cahyono sebagai tersangka. Sementara OA, MH, dan AS sebagai saksi.

Baca Juga :  Bupati Ra Latif Apresiasi dan Beri Penghargaan 41 Kepala Desa

Kedua tersangka kemudian diproses secara hukum hingga divonis masing-masing satu tahun penjara. Setelah itu, kerja satgas nyaris tidak terdengar. Tidak ada hasil tangkapan lagi.

OTT merupakan salah satu dari tujuh tugas satgas. Enam tugas yang lain adalah membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungli serta mengumpulkan data dan informasi dari lembaga dan pihak lain yang terkait menggunakan teknologi informasi.

Kemudian, mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungli serta memberikan rekomendasi kepada pimpinan lembaga untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, merekomendasikan pembentukan dan pelaksanaan tugas unit saber pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan lembaga. Juga, melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungli sebulan dua kali.

Biaya operasional satgas ini ditanggung APBD. Pada 2017 anggaran khusus satgas saber pungli senilai Rp 250 juta. Uang ratusan juta itu terserap Rp 224.745.000 atau tersisa Rp 25.255.000. Tahun ini kembali dianggarkan Rp 250 juta. (jup)

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/