alexametrics
19.5 C
Madura
Tuesday, August 9, 2022

Butuh Rp 62,97 T Kembangkan Madura

BANGKALAN – Bak gayung bersambut. Arahan Presiden Joko Widodo saat meresmikan Suramadu sebagai jembatan non-tol ditindaklanjuti Pemkab Bangkalan dan Universitas Trunojoyo Madura (UTM). Mereka bersama-sama berkomitmen untuk mengembangkan Madura dari berbagai sisi.

Pemkab Bangkalan menggandeng UTM dalam meneken MoU perihal permohonan infrastruktur Madura agar dijadikan proyek strategis nasional 2019. Anggaran  puluhan triliun telah ditujukan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).

Dua surat ditandatangani Rektor UTM Muh. Syarif dan Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron. Surat pertama berisikan tindak lanjut pengarahan Presiden Joko Widodo saat meresmikan Suramadu sebagai jembatan non-tol agar memberikan dampak pada percepatan investasi Madura.

Agar investasi masuk ke Madura, diperlukan percepatan penyediaan infrastruktur. Dengan begitu, proyek-proyek Madura dimasukkan dalam proyek strategis nasional 2019. Perinciannya, Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (KKJM) Rp 26,53 triliun dan Kawasan Khusus Madura (KKM) Rp 11,56 triliun.

Kemudian, pembangunan Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan Rp 17,25 miliar dan jalan tol menuju pelabuhan di Kecamatan Klampis itu Rp 2,63 triliun. Selain itu, pelebaran ruas jalan Bangkalan–Sumenep sisi utara, tengah, dan selatan sebesar Rp 5 triliun. Total anggaran yang diajukan mencapai Rp 62,97 triliun.

Sementara surat kedua, minat mahasiswa masuk ke UTM makin meningkat seiring pesatnya perkembangan dengan adanya Suramadu. Maka diperlukan pengembangan jalan akses Suramadu–UTM dengan dua alternatif. Di antaranya, pelebaran jalan 5 meter sepanjang 5,68 kilometer dengan perkiraan biaya Rp 12.780.000.000 (belum pembebasan lahan).

Baca Juga :  Penanganan Kasus Pemerkosaan-Pembunuhan Lamban

Kemudian, lahan rel kereta api sepanjang 1,78 kilometer lebar 11 meter dengan perkiraan biaya Rp 8.811.000.000 (belum pembebasan lahan), pembangunan RKB 1 unit 4 lantai Rp 50 miliar, dan pembangunan 1 unit gedung olahraga Rp 60 miliar.

Wakil Rektor II Bidang Administrasi dan Keuangan UTM Abdul Azis Jakfar mengatakan, gratisnya Suramadu harus dapat menarik banyak investor. Untuk itu dibutuhkan pembangunan infrastruktur pendukung. Sedikitnya dibutuhkan Rp 62,97 triliun untuk pembangunan infrastruktur Madura.

Jika mengandalkan APBD kabupaten, pemprov, dan anggaran BPWS dinilai belum maksimal lantaran butuh dana cukup besar. Pihaknya berharap, Presiden Joko Widodo bersedia membuat keputusan presiden (keppres) agar proyek-proyek Madura dijadikan proyek strategis nasional 2019. Dengan demikian, pemerintah pusat melalui Kemen PUPR bisa menggelontorkan dana untuk pembangunan proyek di Pulau Garam.

Lebih-lebih, kata dia, Bangkalan tergabung dalam pengembangan kawasan Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan). Jika infrastruktur sudah terealisasi semua, investor mudah masuk. Dengan begitu diharapkan dapat menciptakan banyak lapangan kerja baru dan mempercepat kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga :  Bupati Ra Latif Beri Beasiswa 133 Siswa dan Mahasiswa Berprestasi

Surat permohonan diajukan kepada Kemen PUPR pada Desember 2018 bersamaan dengan pembahasan RAPBN 2019. Aziz berharap, awal 2019 presiden bersedia menerbitkan keppres agar proyek-proyek Madura dijadikan proyek strategis nasional. Jadi, pada perubahan APBN 2019 sudah bisa dianggarkan. Jika ada keppres, proyek strategis nasional lebih diproritaskan.

”Kalau sudah ada keppres tahun ini, bisa saja nantinya dilakukan pembebasaan lahan terlebih dahulu atau peletakan batu pertama dimulainya pengerjaan proyek. Pastinya semua masyarakat Madura menginginkan hal itu,” ucapnya.

Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron berkepentingan terhadap kemajuan pembangunan Madura, khususnya pembangunan di Bangkalan. Pihaknya menyampaikan surat permohonan kepada pemerintah pusat bersama UTM terkait permohonan anggaran infrastruktur untuk beberapa proyek strategis di Madura.

Langkah pengajuan surat permohonan anggaran pembangunan infrastruktur tersebut dalam rangka mewujudkan percepatan pembangunan di Madura. Dia yakin keinginan ini merupakan keinginan bersama seluruh masyarakat Madura agar semakin cepat mencapai kesejahteraan.

”Insyaallah permohonan ini akan segera mendapatkan jawaban mengingat semangat pemerintah pusat. Pemerintah provinsi dan pemerintah daerah di Madura semangatnya sama, yakni percepatan pembangunan,” terangnya.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kemen PUPR Endra S. Atmawidjaja belum merespons ketika dihubungi RadarMadura.id. 

BANGKALAN – Bak gayung bersambut. Arahan Presiden Joko Widodo saat meresmikan Suramadu sebagai jembatan non-tol ditindaklanjuti Pemkab Bangkalan dan Universitas Trunojoyo Madura (UTM). Mereka bersama-sama berkomitmen untuk mengembangkan Madura dari berbagai sisi.

Pemkab Bangkalan menggandeng UTM dalam meneken MoU perihal permohonan infrastruktur Madura agar dijadikan proyek strategis nasional 2019. Anggaran  puluhan triliun telah ditujukan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).

Dua surat ditandatangani Rektor UTM Muh. Syarif dan Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron. Surat pertama berisikan tindak lanjut pengarahan Presiden Joko Widodo saat meresmikan Suramadu sebagai jembatan non-tol agar memberikan dampak pada percepatan investasi Madura.


Agar investasi masuk ke Madura, diperlukan percepatan penyediaan infrastruktur. Dengan begitu, proyek-proyek Madura dimasukkan dalam proyek strategis nasional 2019. Perinciannya, Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (KKJM) Rp 26,53 triliun dan Kawasan Khusus Madura (KKM) Rp 11,56 triliun.

Kemudian, pembangunan Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan Rp 17,25 miliar dan jalan tol menuju pelabuhan di Kecamatan Klampis itu Rp 2,63 triliun. Selain itu, pelebaran ruas jalan Bangkalan–Sumenep sisi utara, tengah, dan selatan sebesar Rp 5 triliun. Total anggaran yang diajukan mencapai Rp 62,97 triliun.

Sementara surat kedua, minat mahasiswa masuk ke UTM makin meningkat seiring pesatnya perkembangan dengan adanya Suramadu. Maka diperlukan pengembangan jalan akses Suramadu–UTM dengan dua alternatif. Di antaranya, pelebaran jalan 5 meter sepanjang 5,68 kilometer dengan perkiraan biaya Rp 12.780.000.000 (belum pembebasan lahan).

Baca Juga :  Lestarikan Warisan Leluhur, Warga Batuputih Gelar Ojung

Kemudian, lahan rel kereta api sepanjang 1,78 kilometer lebar 11 meter dengan perkiraan biaya Rp 8.811.000.000 (belum pembebasan lahan), pembangunan RKB 1 unit 4 lantai Rp 50 miliar, dan pembangunan 1 unit gedung olahraga Rp 60 miliar.

Wakil Rektor II Bidang Administrasi dan Keuangan UTM Abdul Azis Jakfar mengatakan, gratisnya Suramadu harus dapat menarik banyak investor. Untuk itu dibutuhkan pembangunan infrastruktur pendukung. Sedikitnya dibutuhkan Rp 62,97 triliun untuk pembangunan infrastruktur Madura.

Jika mengandalkan APBD kabupaten, pemprov, dan anggaran BPWS dinilai belum maksimal lantaran butuh dana cukup besar. Pihaknya berharap, Presiden Joko Widodo bersedia membuat keputusan presiden (keppres) agar proyek-proyek Madura dijadikan proyek strategis nasional 2019. Dengan demikian, pemerintah pusat melalui Kemen PUPR bisa menggelontorkan dana untuk pembangunan proyek di Pulau Garam.

Lebih-lebih, kata dia, Bangkalan tergabung dalam pengembangan kawasan Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan). Jika infrastruktur sudah terealisasi semua, investor mudah masuk. Dengan begitu diharapkan dapat menciptakan banyak lapangan kerja baru dan mempercepat kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga :  Marak MPU Jadi Media Kampanye

Surat permohonan diajukan kepada Kemen PUPR pada Desember 2018 bersamaan dengan pembahasan RAPBN 2019. Aziz berharap, awal 2019 presiden bersedia menerbitkan keppres agar proyek-proyek Madura dijadikan proyek strategis nasional. Jadi, pada perubahan APBN 2019 sudah bisa dianggarkan. Jika ada keppres, proyek strategis nasional lebih diproritaskan.

”Kalau sudah ada keppres tahun ini, bisa saja nantinya dilakukan pembebasaan lahan terlebih dahulu atau peletakan batu pertama dimulainya pengerjaan proyek. Pastinya semua masyarakat Madura menginginkan hal itu,” ucapnya.

Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron berkepentingan terhadap kemajuan pembangunan Madura, khususnya pembangunan di Bangkalan. Pihaknya menyampaikan surat permohonan kepada pemerintah pusat bersama UTM terkait permohonan anggaran infrastruktur untuk beberapa proyek strategis di Madura.

Langkah pengajuan surat permohonan anggaran pembangunan infrastruktur tersebut dalam rangka mewujudkan percepatan pembangunan di Madura. Dia yakin keinginan ini merupakan keinginan bersama seluruh masyarakat Madura agar semakin cepat mencapai kesejahteraan.

”Insyaallah permohonan ini akan segera mendapatkan jawaban mengingat semangat pemerintah pusat. Pemerintah provinsi dan pemerintah daerah di Madura semangatnya sama, yakni percepatan pembangunan,” terangnya.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kemen PUPR Endra S. Atmawidjaja belum merespons ketika dihubungi RadarMadura.id. 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/