BANGKALAN – Di Kota Salak ada 208 perusahaan dengan total karyawan 3.615 orang. Namun, hingga saat ini pemkab belum mengetahui berapa tenaga kerja yang tercatat sebagai penduduk asli Bangkalan.
Kepala Disperinaker Bangkalan Amina Rachmawati melalui Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Titin Suhartini tidak menampik lembaga tidak mengetahui jumlah tenaga kerja lokal. ”Kalau berdasarkan aturan, tidak mencantumkan dari mana asal pekerjanya, hanya jumlah pekerja,” ujarnya Rabu (19/12).
Menurut dia, seharusnya perusahaan memprioritaskan tenaga kerja warga lokal. Tetapi, masih banyak perusahaan yang memilih tenaga kerja dari luar wilayah Kota Salak. Alasannya, sesuai kebutuhan.
Titin mengklaim, lembaganya sudah menyarankan agar perusahaan lebih mengutamakan tenaga kerja lokal. ”Kita sudah menyosialisasikan,” kata dia. Titin berjanji akan melakukan inventarisasi tenaga kerja asal Bangkalan di 208 perusahaan.
Anggota Komisi B DPRD Bangkalan M. Husni Syakur mendesak pemkab untuk melakukan pendataan terhadap tenaga kerja lokal. Juga, menekan perusahaan agar memprioritaskan warga asli Kota Salak. (jup)
BANGKALAN – Di Kota Salak ada 208 perusahaan dengan total karyawan 3.615 orang. Namun, hingga saat ini pemkab belum mengetahui berapa tenaga kerja yang tercatat sebagai penduduk asli Bangkalan.
Kepala Disperinaker Bangkalan Amina Rachmawati melalui Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Titin Suhartini tidak menampik lembaga tidak mengetahui jumlah tenaga kerja lokal. ”Kalau berdasarkan aturan, tidak mencantumkan dari mana asal pekerjanya, hanya jumlah pekerja,” ujarnya Rabu (19/12).
Menurut dia, seharusnya perusahaan memprioritaskan tenaga kerja warga lokal. Tetapi, masih banyak perusahaan yang memilih tenaga kerja dari luar wilayah Kota Salak. Alasannya, sesuai kebutuhan.
Titin mengklaim, lembaganya sudah menyarankan agar perusahaan lebih mengutamakan tenaga kerja lokal. ”Kita sudah menyosialisasikan,” kata dia. Titin berjanji akan melakukan inventarisasi tenaga kerja asal Bangkalan di 208 perusahaan.
Anggota Komisi B DPRD Bangkalan M. Husni Syakur mendesak pemkab untuk melakukan pendataan terhadap tenaga kerja lokal. Juga, menekan perusahaan agar memprioritaskan warga asli Kota Salak. (jup)
