alexametrics
23.5 C
Madura
Monday, June 27, 2022

Provinsi Madura Tunggu Ketok Palu Hakim MK

BANGKALAN – Upaya menjadikan Madura sebagai provinsi terus berlanjut. Dengan segala aspek kelayakan dan potensi wilayah, Pulau Garam dan ratusan pulau di sekitarnya dinilai layak pisah dari Provinsi Jawa Timur.

Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (PNP3M) sudah melayangkan gugatan atas UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. MK sudah menggelar sidang hingga dua kali. Kini menunggu sidang berikutnya dengan agenda penyampaian keterangan dari pemerintah.

Ketua Umum PNP3M Achmad Zaini mengutarakan, sidang ketiga ini adalah penyampaian keterangan dari Kemendagri. Sebab, yang diajukan judicial review itu tentang undang-undang pemerintah daerah. ”Ada peluang untuk menjadi provinsi. Mohon doanya. Ini kami sedang menunggu sidang ketiga, penyampaian keterangan dari pemerintah pusat,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Madura.

Baca Juga :  Fachruddin-Alfath Siap Berikan yang Terbaik

Zaini menjelaskan, seluruh tahapan sudah dilakukan. Pada sidang pertama, pihaknya menyampaikan materi gugatan judicial review tentang UU 23/2014. Kemudian, sidang kedua memperbaiki apa yang menjadi masukan dan saran majelis hakim. ”Kini tinggal hakim memutuskan, apakah dikabulkan atau ditolak, kami terima,” terangnya.

Namun, melihat dari potensi dan kapasitas daerah, Madura sudah seharusnya menjadi provinsi baru. Terlebih, keinginan ini muncul langsung dari masyarakat Madura sendiri. ”Dalam bulan ini, insya Allah akan digelar sidang. Tunggu saja sidang berikutnya,” katanya.

Sementara itu, Koordinator Tim Judicial Review Provinsi Madura Deni Setya Bagus Yuherawan memaparkan, pada sidang ketiga nanti bisa saja hakim langsung memutuskan. ”Karena itu, mohon doa restunya dari masyarakat Madura,” imbuhnya.

Baca Juga :  Empat Ribu Pemilih Belum Lakukan Perekaman

Pembantu Rektor I Bidang Akademik Universitas Trunojoyo Madura (UTM) itu menyampaikan, apa pun keputusan hakim, pihaknya akan terima. Namun, upaya untuk Madura menjadi provinsi tidak akan pupus. Dengan segala aturan main, pihaknya akan menempuh jalur yang lain.

”Kami tetap optimistis gugatan kami dikabulkan, melihat dari kelayakan Madura menjadi provinsi,” terangnya. ”Mohon doanya saja dari masyarakat Madura,” ucapnya.

BANGKALAN – Upaya menjadikan Madura sebagai provinsi terus berlanjut. Dengan segala aspek kelayakan dan potensi wilayah, Pulau Garam dan ratusan pulau di sekitarnya dinilai layak pisah dari Provinsi Jawa Timur.

Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (PNP3M) sudah melayangkan gugatan atas UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. MK sudah menggelar sidang hingga dua kali. Kini menunggu sidang berikutnya dengan agenda penyampaian keterangan dari pemerintah.

Ketua Umum PNP3M Achmad Zaini mengutarakan, sidang ketiga ini adalah penyampaian keterangan dari Kemendagri. Sebab, yang diajukan judicial review itu tentang undang-undang pemerintah daerah. ”Ada peluang untuk menjadi provinsi. Mohon doanya. Ini kami sedang menunggu sidang ketiga, penyampaian keterangan dari pemerintah pusat,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Madura.

Baca Juga :  Pemkab Rencanakan Terminal dan Pelabuhan Kamal Jadi Lokasi Wisata

Zaini menjelaskan, seluruh tahapan sudah dilakukan. Pada sidang pertama, pihaknya menyampaikan materi gugatan judicial review tentang UU 23/2014. Kemudian, sidang kedua memperbaiki apa yang menjadi masukan dan saran majelis hakim. ”Kini tinggal hakim memutuskan, apakah dikabulkan atau ditolak, kami terima,” terangnya.

Namun, melihat dari potensi dan kapasitas daerah, Madura sudah seharusnya menjadi provinsi baru. Terlebih, keinginan ini muncul langsung dari masyarakat Madura sendiri. ”Dalam bulan ini, insya Allah akan digelar sidang. Tunggu saja sidang berikutnya,” katanya.

Sementara itu, Koordinator Tim Judicial Review Provinsi Madura Deni Setya Bagus Yuherawan memaparkan, pada sidang ketiga nanti bisa saja hakim langsung memutuskan. ”Karena itu, mohon doa restunya dari masyarakat Madura,” imbuhnya.

Baca Juga :  Data Penerima BPNT Meragukan

Pembantu Rektor I Bidang Akademik Universitas Trunojoyo Madura (UTM) itu menyampaikan, apa pun keputusan hakim, pihaknya akan terima. Namun, upaya untuk Madura menjadi provinsi tidak akan pupus. Dengan segala aturan main, pihaknya akan menempuh jalur yang lain.

”Kami tetap optimistis gugatan kami dikabulkan, melihat dari kelayakan Madura menjadi provinsi,” terangnya. ”Mohon doanya saja dari masyarakat Madura,” ucapnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/