alexametrics
22.3 C
Madura
Tuesday, May 24, 2022

Bantuan Ratusan Rumah Warga Miskin Gagal

BANGKALAN – Ratusan warga miskin terpaksa harus menunda keinginan mendapat bantuan rumah layak huni dari pemerintah. Program dari pemerintah pusat melalui dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman (perkim) itu tidak dapat dilaksanakan tahun ini. Sebab, hingga batas akhir yang ditentukan belum terealisasi.

Anggaran program stimulasi pembangunan rumah bagi warga kurang mampu itu sebesar Rp 8.193.536.000. Perinciannya, Rp 7.267.536.000 dari dana alokasi khusus (DAK) dan Rp 926 juta dari dana alokasi umum (DAU). Anggaran miliaran rupiah itu diproyeksikan untuk merevitalisasi 463 rumah warga kurang mampu di Kecamatan Kota Bangkalan.

Kepala Dinas Perkim Bangkalan Achmad Fauzan mengatakan, program untuk warga miskin itu gagal. Sebab, hingga batas akhir Kamis (31/8) belum terealisasi. Sebenarnya, setiap penerima dialokasikan paling sedikit Rp 15 juta untuk merenovasi rumahnya.

Baca Juga :  Pembangunan RTLH Abaikan Data Kemiskinan

Pola pencairannya, dinas menunjuk toko material untuk mendistribusikan bahan bangunan. Uang miliaran rupiah tersebut langsung diberikan kepada beberapa toko bangunan yang ditunjuk. Kemudian, toko bangunan akan men-dropping bahan bangunan kepada warga sesuai dengan kebutuhan.

Uang Rp 15 juta itu habis untuk belanja bahan bangunan. Tidak ada alokasi untuk biaya tukang. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  (PUPR) ingin warga membangun rumah secara gotong royong. Namun, dinas perkim khawatir berdampak hukum jika program tersebut direalisasikan tidak bisa terlaksana maksimal. ”Coba dalam juknisnya ada anggaran untuk tukang, pasti program tersebut terealisasi,” katanya Senin (18/9).

Fauzan menambahkan, meski program itu gagal, pihaknya berupaya berkoordinasi dengan Kementerian PUPR agar ada perpanjangan waktu. Juga berkoordinasi terkait biaya tukang. ”Doakan saja membuahkan hasil baik,” pungkasnya.

Baca Juga :  Tidak Semua Usulan Masyarakat Ter-Cover

Anggota Komisi C DPRD Bangkalan Musawwir menuding, program tersebut gagal karena kinerja dinas perkim kurang maksimal. Karena itu, dia mengingatkan agar instansi yang dinakhodai Ahmad Fauzan itu berbenah. 

BANGKALAN – Ratusan warga miskin terpaksa harus menunda keinginan mendapat bantuan rumah layak huni dari pemerintah. Program dari pemerintah pusat melalui dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman (perkim) itu tidak dapat dilaksanakan tahun ini. Sebab, hingga batas akhir yang ditentukan belum terealisasi.

Anggaran program stimulasi pembangunan rumah bagi warga kurang mampu itu sebesar Rp 8.193.536.000. Perinciannya, Rp 7.267.536.000 dari dana alokasi khusus (DAK) dan Rp 926 juta dari dana alokasi umum (DAU). Anggaran miliaran rupiah itu diproyeksikan untuk merevitalisasi 463 rumah warga kurang mampu di Kecamatan Kota Bangkalan.

Kepala Dinas Perkim Bangkalan Achmad Fauzan mengatakan, program untuk warga miskin itu gagal. Sebab, hingga batas akhir Kamis (31/8) belum terealisasi. Sebenarnya, setiap penerima dialokasikan paling sedikit Rp 15 juta untuk merenovasi rumahnya.

Baca Juga :  Bupati Ra Latif Kembali Beri Insentif 9.312 Guru Ngaji dan Madin

Pola pencairannya, dinas menunjuk toko material untuk mendistribusikan bahan bangunan. Uang miliaran rupiah tersebut langsung diberikan kepada beberapa toko bangunan yang ditunjuk. Kemudian, toko bangunan akan men-dropping bahan bangunan kepada warga sesuai dengan kebutuhan.

Uang Rp 15 juta itu habis untuk belanja bahan bangunan. Tidak ada alokasi untuk biaya tukang. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  (PUPR) ingin warga membangun rumah secara gotong royong. Namun, dinas perkim khawatir berdampak hukum jika program tersebut direalisasikan tidak bisa terlaksana maksimal. ”Coba dalam juknisnya ada anggaran untuk tukang, pasti program tersebut terealisasi,” katanya Senin (18/9).

Fauzan menambahkan, meski program itu gagal, pihaknya berupaya berkoordinasi dengan Kementerian PUPR agar ada perpanjangan waktu. Juga berkoordinasi terkait biaya tukang. ”Doakan saja membuahkan hasil baik,” pungkasnya.

Baca Juga :  Tak Layak, Sepuluh Penerima RTLH Dicoret

Anggota Komisi C DPRD Bangkalan Musawwir menuding, program tersebut gagal karena kinerja dinas perkim kurang maksimal. Karena itu, dia mengingatkan agar instansi yang dinakhodai Ahmad Fauzan itu berbenah. 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/