alexametrics
21.2 C
Madura
Sunday, May 29, 2022

Awasi Bantuan Mobil untuk BUMDes

BANGKALAN – Pengadaan mobil operasional desa dari Kementerian Desa (Kemendes) sudah terparkir di halaman belakang kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Bangkalan. Anggaran pengadaan kendaraan tersebut bersumber dari dana alokasi khusus (DAK).

Wakil Ketua Komisi A DPRD Bangkalan Fadhurrosi menyoal realisasi pengadaan operasional desa tersebut. Bantuan kendaraan itu difokuskan untuk 20 desa yang disebar di Kecamatan Kamal dan Tanah Merah.

Menurut Fadhurrosi, pengajuan mobil operasional desa harus disaring. Misalnya, desa yang pernah mendapatkan bantuan hendaknya tidak diberi bantuan lagi. ”Bantuan selanjutnya fokuskan pada desa yang belum pernah mendapatkan bantuan,” katanya.

Politikus Partai Demokrat asal Kecamatan Socah itu menambahkan, Pemkab Bangkalan harus intens melakukan pengawasan pembagian mobil operasional desa tersebut. Pengawasan sebagai bentuk antisipasi agar penerima bisa memanfaatkan bantuan sebagaimana mestinya.

”Kalau bantuan hanya diberikan tanpa pengawasan, bisa percuma. Seharusnya ada evaluasi dan arahan supaya kendaraan desa dari pemerintah digunakan sebagaimana mestinya,” saran dia.

Baca Juga :  Tenaga Medis PTT Bisa Jadi CPNS

Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan dan Keselamatan Dishub Bangkalan Agung Firmansyah mengatakan, bantuan kendaraan tersebut untuk BUMDes. Sebanyak 20 unit mobil tiba di kantor dishub pada Senin (15/7). ”Saat ini tahap administrasi. Kendaraan sudah ada di kantor,” ujarnya.

Untuk mendapatkan bantuan mobil itu, lanjut Agung, pengajuannya setahun sebelumnya. Rencana realisasi menunggu instruksi kebijakan pimpinan. Sedangkan yang mengatur pemanfaatan mobil ketika sudah disalurkan adalah pemerintah desa.

Dari kementerian, program bantuan mobil untuk kemajuan desa. Jadi tidak ada pendapatan asli daerah (PAD) yang bisa didapat pemerintah daerah dari pengelolaan mobil tersebut. ”Desa yang mengelola. Biaya pemeliharaan dari hasil operasional. Jadi mutar di BUMDes. Kami tidak ikut-ikut. Kami hanya memberikan bantuan mobil itu,” terangnya mewakili Kepala Dishub Bangkalan Mulyanto Dahlan.

Agung menyebutkan, bantuan kendaraan untuk BUMDes ada sejak 2010. Jenis kendaraan tergantung dari pemerintah pusat. Selain itu, tidak setiap tahun pengajuan bisa terealisasi. ”Tahun lalu kami tidak dapat. Tahun ini kali ketujuh. Dua kali kami tidak dapat bantuan,” bebernya.

Baca Juga :  Distribusi 1.892 Tabloid Indonesia Barokah Ditunda

Apakah ada desa yang sudah mendapatkan bantuan tapi mengajukan ulang? Agung mengaku kesulitan untuk menyaring. Sebab perencanaan seperti bantuan kendaraan untuk BUMDes biasanya ada desa yang mengajukan langsung ke kementerian. ”Kadang dari kementerian langsung menunjuk. Kami tidak bisa menolak ketika ada desa yang sudah menerima bantuan,” kelitnya.

Kriteria untuk bisa mendapatkan bantuan sesuai petunjuk dan teknis (juknis) harus berbadan hukum. Baik BUMDes maupun koperasi harus sudah berbadan hukum. ”Itu yang membuat kami kesulitan,” ucapnya.

Pihaknya berharap kendaraan tersebut dikelola dan dirawat sebagaimana mestinya. Misalnya digunakan untuk mengangkut hasil pertanian, hasil laut, dan sebagainya. ”Harapan pemerintah dan bupati, bantuan itu bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di desa,” tukas Agung. 

BANGKALAN – Pengadaan mobil operasional desa dari Kementerian Desa (Kemendes) sudah terparkir di halaman belakang kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Bangkalan. Anggaran pengadaan kendaraan tersebut bersumber dari dana alokasi khusus (DAK).

Wakil Ketua Komisi A DPRD Bangkalan Fadhurrosi menyoal realisasi pengadaan operasional desa tersebut. Bantuan kendaraan itu difokuskan untuk 20 desa yang disebar di Kecamatan Kamal dan Tanah Merah.

Menurut Fadhurrosi, pengajuan mobil operasional desa harus disaring. Misalnya, desa yang pernah mendapatkan bantuan hendaknya tidak diberi bantuan lagi. ”Bantuan selanjutnya fokuskan pada desa yang belum pernah mendapatkan bantuan,” katanya.


Politikus Partai Demokrat asal Kecamatan Socah itu menambahkan, Pemkab Bangkalan harus intens melakukan pengawasan pembagian mobil operasional desa tersebut. Pengawasan sebagai bentuk antisipasi agar penerima bisa memanfaatkan bantuan sebagaimana mestinya.

”Kalau bantuan hanya diberikan tanpa pengawasan, bisa percuma. Seharusnya ada evaluasi dan arahan supaya kendaraan desa dari pemerintah digunakan sebagaimana mestinya,” saran dia.

Baca Juga :  Madura Awards Dongkrak Ekonomi Masyarakat Desa

Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan dan Keselamatan Dishub Bangkalan Agung Firmansyah mengatakan, bantuan kendaraan tersebut untuk BUMDes. Sebanyak 20 unit mobil tiba di kantor dishub pada Senin (15/7). ”Saat ini tahap administrasi. Kendaraan sudah ada di kantor,” ujarnya.

Untuk mendapatkan bantuan mobil itu, lanjut Agung, pengajuannya setahun sebelumnya. Rencana realisasi menunggu instruksi kebijakan pimpinan. Sedangkan yang mengatur pemanfaatan mobil ketika sudah disalurkan adalah pemerintah desa.

Dari kementerian, program bantuan mobil untuk kemajuan desa. Jadi tidak ada pendapatan asli daerah (PAD) yang bisa didapat pemerintah daerah dari pengelolaan mobil tersebut. ”Desa yang mengelola. Biaya pemeliharaan dari hasil operasional. Jadi mutar di BUMDes. Kami tidak ikut-ikut. Kami hanya memberikan bantuan mobil itu,” terangnya mewakili Kepala Dishub Bangkalan Mulyanto Dahlan.

Agung menyebutkan, bantuan kendaraan untuk BUMDes ada sejak 2010. Jenis kendaraan tergantung dari pemerintah pusat. Selain itu, tidak setiap tahun pengajuan bisa terealisasi. ”Tahun lalu kami tidak dapat. Tahun ini kali ketujuh. Dua kali kami tidak dapat bantuan,” bebernya.

Baca Juga :  Lebih Separo BUMDes Stagnan

Apakah ada desa yang sudah mendapatkan bantuan tapi mengajukan ulang? Agung mengaku kesulitan untuk menyaring. Sebab perencanaan seperti bantuan kendaraan untuk BUMDes biasanya ada desa yang mengajukan langsung ke kementerian. ”Kadang dari kementerian langsung menunjuk. Kami tidak bisa menolak ketika ada desa yang sudah menerima bantuan,” kelitnya.

Kriteria untuk bisa mendapatkan bantuan sesuai petunjuk dan teknis (juknis) harus berbadan hukum. Baik BUMDes maupun koperasi harus sudah berbadan hukum. ”Itu yang membuat kami kesulitan,” ucapnya.

Pihaknya berharap kendaraan tersebut dikelola dan dirawat sebagaimana mestinya. Misalnya digunakan untuk mengangkut hasil pertanian, hasil laut, dan sebagainya. ”Harapan pemerintah dan bupati, bantuan itu bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di desa,” tukas Agung. 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/