alexametrics
22.4 C
Madura
Monday, August 15, 2022

Insentif Ribuan Sukwan Dinkes Tak Masuk APBD Bangkalan

BANGKALAN – Jumlah personel yang bekerja di bawah naungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan tidak sedikit. Khusus tenaga sukarelawan (sukwan) saja mencapai 1.671 orang. Mereka tersebar di 18 puskesmas.

Ribuan sukwan itu terdiri dari 23 dokter umum, 8 dokter gigi, dan 580 bidan. Kemudian, 387 perawat, 13 perawat gigi, dan 5 orang nutrisi. Lalu, 10 sanitarian, 17 asisten apoteker, dan 12 laborat. Selain itu ada 2 penyuluh kesehatan dan 614 tenaga lain.

Banyaknya tenaga sukwan itu disorot wakil rakyat. Sebab, dinilai akan membebani pemkab. Meskipun, kesejahteraan mereka tidak dianggarkan dalam APBD. Namun, mereka menerima insentif atau transportasi secara sukarela tiap bulan.

Anggota Komisi D DPRD Bangkalan Abdurrahman Thohir mengatakan, tenaga sukwan di bidang kesehatan cukup banyak. Hal itu perlu dievaluasi dan dibenahi bersama. Terlebih, soal insentif yang diberikan kepada mereka. Sumber pembiayaannya tidak jelas. Sebab, APBD tidak menyediakan.

”Lalu, uang yang diberikan kepada mereka dari mana? Meskipun tidak besar, hanya berkisar antara Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu tiap bulan,” kata Abdurrahman, Jumat (18/5).

Apabila Rp 300 ribu itu dikalikan 1.761 orang bisa mencapai Rp 528.300.000 tiap bulan. Dalam setahun bisa mencapai Rp 6.339.600.000. Uang tersebut yang menjadi pertanyaan karena APBD jelas tidak menganggarkan.

Baca Juga :  Vaksin Aman, Masyarakat Jadi Sehat

”Oke katakanlah sukarela dari pejabat di puskesmas itu. Tapi, kan tidak mungkin diambilkan dari kantong pribadi dan dari gaji mereka,” ujarnya.

Pengeluaran uang sebanyak itu patut dicurigai. Bisa jadi diambilkan dari jatah anggaran program yang telah direncanakan. Jika itu yang terjadi, bisa berdampak melawan hukum karena ada pengurangan anggaran kegiatan yang telah terprogram.

”Berpeluang melawan hukum. Sebab, tiap bulan mereka pasti menerima uang insentif. Tapi, apalah namanya itu paling besar Rp 300 ribu hingga Rp 400 ribu,” ucapnya.

Untuk itu, dinkes harus segera mencari solusi. Sebab, tenaga sukwan itu berbeda dengan tenaga harian lepas (THL) atau honorer. ”Kalau THL kan jelas. Honor mereka dianggarkan di APBD. Tapi, sukwan ini tidak,” paparnya.

Politikus Partai Demokrat itu menyatakan, pihaknya menyoroti hal ini tidak dalam rangka ingin memberhangus tenaga sukwan. Apalagi, praktik di bawah yang banyak kerja itu tenaga sukwan. ”Kami ingin ada kepastian kepada mereka. Kasihan nasibnya hanya digaji secara sukarela,” ucapnya.

Baca Juga :  Nasib GTT Nonkategori Bergantung Bupati

Namun, dia meminta agar uang insentif atau biaya transportasi yang diberikan itu tidak menimbulkan masalah. Sumber keuangan itu akan menjadi masalah jika memotong jatah program lain. ”Ada indikasi memotong dari jaspel, tapi dibantah. Intinya harus ada regulasi yang bisa dibenarkan,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinkes Bangkalan Muzakki tidak menampik jika jumlah tenaga sukwan yang tersebar di puskesmas-puskesmas itu mencapai ribuan. Sebab, dulu bisa saja ada warga yang menitipkan anaknya dengan alasan agar memanfaatkan ilmu yang dipelajari selama sekolah atau kuliah.

Kemudian, ikut sepupu yang bekerja di puskesmas tersebut. ”Saya juga bingung dan dilema. Mereka jadi tenaga sukwan atas kemauannya sendiri,” katanya.

Mengenai insentif atau uang transpor yang diterima mereka berasal dari belas kasihan pegawai lain. Misalnya, ada pegawai yang dapat dana jasa pelayanan (jaspel). Ketika cair, terkadang secara ikhlas membantu kepada tenaga sukwan.

”Sumbernya ya dari jasa pelayanan para medis. Tapi itu dibantu mbak-mbaknya yang mau nyumbang ke adik-adiknya yang sukwan. Itu nggak apa-apa. Namanya mau ngasih,” katanya.

BANGKALAN – Jumlah personel yang bekerja di bawah naungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan tidak sedikit. Khusus tenaga sukarelawan (sukwan) saja mencapai 1.671 orang. Mereka tersebar di 18 puskesmas.

Ribuan sukwan itu terdiri dari 23 dokter umum, 8 dokter gigi, dan 580 bidan. Kemudian, 387 perawat, 13 perawat gigi, dan 5 orang nutrisi. Lalu, 10 sanitarian, 17 asisten apoteker, dan 12 laborat. Selain itu ada 2 penyuluh kesehatan dan 614 tenaga lain.

Banyaknya tenaga sukwan itu disorot wakil rakyat. Sebab, dinilai akan membebani pemkab. Meskipun, kesejahteraan mereka tidak dianggarkan dalam APBD. Namun, mereka menerima insentif atau transportasi secara sukarela tiap bulan.


Anggota Komisi D DPRD Bangkalan Abdurrahman Thohir mengatakan, tenaga sukwan di bidang kesehatan cukup banyak. Hal itu perlu dievaluasi dan dibenahi bersama. Terlebih, soal insentif yang diberikan kepada mereka. Sumber pembiayaannya tidak jelas. Sebab, APBD tidak menyediakan.

”Lalu, uang yang diberikan kepada mereka dari mana? Meskipun tidak besar, hanya berkisar antara Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu tiap bulan,” kata Abdurrahman, Jumat (18/5).

Apabila Rp 300 ribu itu dikalikan 1.761 orang bisa mencapai Rp 528.300.000 tiap bulan. Dalam setahun bisa mencapai Rp 6.339.600.000. Uang tersebut yang menjadi pertanyaan karena APBD jelas tidak menganggarkan.

Baca Juga :  Aneh, Dana Belum Cair Kok Data Penerima Berubah

”Oke katakanlah sukarela dari pejabat di puskesmas itu. Tapi, kan tidak mungkin diambilkan dari kantong pribadi dan dari gaji mereka,” ujarnya.

- Advertisement -

Pengeluaran uang sebanyak itu patut dicurigai. Bisa jadi diambilkan dari jatah anggaran program yang telah direncanakan. Jika itu yang terjadi, bisa berdampak melawan hukum karena ada pengurangan anggaran kegiatan yang telah terprogram.

”Berpeluang melawan hukum. Sebab, tiap bulan mereka pasti menerima uang insentif. Tapi, apalah namanya itu paling besar Rp 300 ribu hingga Rp 400 ribu,” ucapnya.

Untuk itu, dinkes harus segera mencari solusi. Sebab, tenaga sukwan itu berbeda dengan tenaga harian lepas (THL) atau honorer. ”Kalau THL kan jelas. Honor mereka dianggarkan di APBD. Tapi, sukwan ini tidak,” paparnya.

Politikus Partai Demokrat itu menyatakan, pihaknya menyoroti hal ini tidak dalam rangka ingin memberhangus tenaga sukwan. Apalagi, praktik di bawah yang banyak kerja itu tenaga sukwan. ”Kami ingin ada kepastian kepada mereka. Kasihan nasibnya hanya digaji secara sukarela,” ucapnya.

Baca Juga :  Keluh Kesah Guru Honorer Nonkategori yang Puluhan Tahun Mengabdi

Namun, dia meminta agar uang insentif atau biaya transportasi yang diberikan itu tidak menimbulkan masalah. Sumber keuangan itu akan menjadi masalah jika memotong jatah program lain. ”Ada indikasi memotong dari jaspel, tapi dibantah. Intinya harus ada regulasi yang bisa dibenarkan,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinkes Bangkalan Muzakki tidak menampik jika jumlah tenaga sukwan yang tersebar di puskesmas-puskesmas itu mencapai ribuan. Sebab, dulu bisa saja ada warga yang menitipkan anaknya dengan alasan agar memanfaatkan ilmu yang dipelajari selama sekolah atau kuliah.

Kemudian, ikut sepupu yang bekerja di puskesmas tersebut. ”Saya juga bingung dan dilema. Mereka jadi tenaga sukwan atas kemauannya sendiri,” katanya.

Mengenai insentif atau uang transpor yang diterima mereka berasal dari belas kasihan pegawai lain. Misalnya, ada pegawai yang dapat dana jasa pelayanan (jaspel). Ketika cair, terkadang secara ikhlas membantu kepada tenaga sukwan.

”Sumbernya ya dari jasa pelayanan para medis. Tapi itu dibantu mbak-mbaknya yang mau nyumbang ke adik-adiknya yang sukwan. Itu nggak apa-apa. Namanya mau ngasih,” katanya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/