alexametrics
21.1 C
Madura
Sunday, July 3, 2022

Realisasi Dana Tugas Pembantuan Rendah

BANGKALAN – Pemkab Bangkalan mendapat suntikan dana dari pemerintah pusat setiap tahun. Namun, dana tugas pembantuan tersebut tidak terealisasi seratus persen. Bahkan, pada 2016 sangat memprihatinkan.

Kepala Bappeda Bangkalan Moh. Fahri mengutarakan, dana tugas pembantuan tiap tahun tidak sama. Hal itu langsung menjadi kewenangan pemerintah pusat. Biasanya berbentuk fisik dan pelatihan-pelatihan. ”Diberikan ke daerah untuk dilaksanakan. Daerah sifatnya administrasi saja,” katanya Minggu (18/2).

Fahri mengakui dana yang tidak terserap 100 persen itu bisa jadi karena banyak kendala. Misalnya berupa fisik. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak bisa melaksanakan dengan maksimal.

”Fisik-fisik itu kan harus menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Bisa dikerjakan, kadang nggak bisa dikerjakan,” terangnya.

Baca Juga :  Bupati Ra Latif Ajak Ormas Wujudkan Kabupaten Ramah Investasi

Dana tugas pembantuan ini melekat di masing-masing perangkat daerah (PD). Tahun 2013–2016 dilaksanakan 10 PD. Yakni, dinkes, dinas PU cipta karya dan tata ruang serta dinas sosial. Selain itu, dinas tenaga kerja dan transmigrasi, badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan, dispendukcapil, bapemas, serta dinas kelautan dan perikanan.

Kemudian, dinas pertanian dan peternakan, dinas perindustrian dan perdagangan serta dinas kehutanan dan perkebunan. Sementara 2017 hanya dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dinas peternakan, serta dinas perdagangan.

”Untuk 2018 kami lupa. Karena harus buka datanya. Tapi, ada kucuran dana untuk tugas pembantuan. Termasuk, pembangunan IKM lanjutan nanti,” jelasnya.

Anggota Komisi C DPRD Bangkalan Musawwir mengatakan, manakala setiap tahun terus mengalami penurunan kucuran dana dari pusat, berarti kinerja perangkat daerah belum optimal. ”Memang itu kewenangan pusat. Tapi, pusat kan ada dasarnya dalam mengucurkan anggaran ke daerah. Misal, melihat serapannya,” tandasnya.

Baca Juga :  Dua Belas Puskesmas tanpa IPAL

BANGKALAN – Pemkab Bangkalan mendapat suntikan dana dari pemerintah pusat setiap tahun. Namun, dana tugas pembantuan tersebut tidak terealisasi seratus persen. Bahkan, pada 2016 sangat memprihatinkan.

Kepala Bappeda Bangkalan Moh. Fahri mengutarakan, dana tugas pembantuan tiap tahun tidak sama. Hal itu langsung menjadi kewenangan pemerintah pusat. Biasanya berbentuk fisik dan pelatihan-pelatihan. ”Diberikan ke daerah untuk dilaksanakan. Daerah sifatnya administrasi saja,” katanya Minggu (18/2).

Fahri mengakui dana yang tidak terserap 100 persen itu bisa jadi karena banyak kendala. Misalnya berupa fisik. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak bisa melaksanakan dengan maksimal.


”Fisik-fisik itu kan harus menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Bisa dikerjakan, kadang nggak bisa dikerjakan,” terangnya.

Baca Juga :  Bupati Bangkalan Serahkan 282 SK CPNS

Dana tugas pembantuan ini melekat di masing-masing perangkat daerah (PD). Tahun 2013–2016 dilaksanakan 10 PD. Yakni, dinkes, dinas PU cipta karya dan tata ruang serta dinas sosial. Selain itu, dinas tenaga kerja dan transmigrasi, badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan, dispendukcapil, bapemas, serta dinas kelautan dan perikanan.

Kemudian, dinas pertanian dan peternakan, dinas perindustrian dan perdagangan serta dinas kehutanan dan perkebunan. Sementara 2017 hanya dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dinas peternakan, serta dinas perdagangan.

”Untuk 2018 kami lupa. Karena harus buka datanya. Tapi, ada kucuran dana untuk tugas pembantuan. Termasuk, pembangunan IKM lanjutan nanti,” jelasnya.

Anggota Komisi C DPRD Bangkalan Musawwir mengatakan, manakala setiap tahun terus mengalami penurunan kucuran dana dari pusat, berarti kinerja perangkat daerah belum optimal. ”Memang itu kewenangan pusat. Tapi, pusat kan ada dasarnya dalam mengucurkan anggaran ke daerah. Misal, melihat serapannya,” tandasnya.

Baca Juga :  Pendataan Peserta UNBK SMP Belum Kelar
- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/