BANGKALAN – Kredit pemilikan rumah (KPR)dengan subsidi dari Bank BTN belum sepenuhnya merata dirasakan masyarakat Bangkalan. Program yang memberikan subsidi pembiayaan perumahan masyarakat kecil itu dirasa kurang sosialisasi.
Salah satu warga Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Abdul Aziz menyampaikan, program KPR di BTN memang belum menyentuh ke masyarakat di desa. Tetapi untuk wilayah kota sudah lumayan.
”Saya mengetahui itu lantaran saudara saya yang di desa terpaksa menyicil membangun rumah karena tidak mengetahui adanya program KPR di Bank BTN tersebut,” ujarnya Kamis (16/4).
Menanggapi itu, Kepala Cabang BTN Bangkalan Tri Mulyono mengatakan, pihaknya siap memberikan bantuan dan menjalankan program KPR yang sudah dimulai sejak 2002 dan sudah mempunyai 6.809 debitur. ”Program KPR BTN juga ada dua. Yakni KPR dengan subsidi dan KPR secara umum,” jelasnya.
KPR subsidi diperuntukkan bagi mereka yang memiliki perekonomian menengah ke bawah. Debitur juga diberikan subsidi berupa tambahan uang muka sebesar Rp 4.000.000 dan bunga yang hanya 5 persen. Sedangkan untuk KPR nonsubsidi bunganya 12 persen dan mengikuti jumlah suku bunga sesuai dengan keadaan dan kenaikan suku bunga di bank pada saat tertentu.
”Saya kira semua masyarakat sudah bisa mengajukan program KPR BTN tersebut, asalkan persyaratan lengkap, kami akan melayani,” terangnya.
Staf Administrasi Perekonomian Sekretaris Daerah Bangkalan Agus Kurniawan mengatakan, program KPR BTN tersebut bisa membantu para ASN atau masyarakat yang ingin memiliki rumah atas nama sendiri namun kekurangan modal. ”Saya harap program seperti ini bisa terus berkembang dan dilanjutkan sehingga memperluas dan bisa mewujudkan impian masyarakat kecil,” harapnya.
Sementara itu, Developer Perumahan Griya Utama dan Griya Utama 2 Ahmad Junaidi membenarkan program KPR BTN bisa membantu masyarakat dan menjadi mitra bisnis bagi mereka yang ingin membuat perumahan.
”Saya merasakan sendiri bagaimana perjalanan dan proses akses dana di Bank BTN sehingga saya tahu persis bagaimana prosesnya,” akunya.
Menurut Junaidi, kurang meratanya sosialisasi itu hal wajar. Sebab, bersosialisasi itu dilakukan dengan pihak-pihak tertentu seperti developer yang ingin membangun perumahan baru di desa tersebut. Dengan demikian, kuota dan jarak bisa dipertimbangkan.
”Saya kira program ini sudah tepat. Hanya perlu lebih diperluas saja sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya dengan merata,” sarannya. (hel)
