alexametrics
20.7 C
Madura
Thursday, May 26, 2022

Komisi VII DPR RI Siap Kawal Program Jargas

BANGKALAN, Jawa Pos Radar Madura – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan terus berupaya agar segera memperoleh participating interest (PI) sepuluh persen dari PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO). Selain itu, juga memperjuangkan onshore receiving facilities (ORF) atau fasilitas penerimaan dan distribusi gas di daratan.

Hal itu terungkap saat Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron menerima kunjungan spesifik anggota Komisi VII DPR RI kemarin (16/11). Acara di pendapa bupati itu dihadiri beberapa pihak. Di antaranya, Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Dirjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Selain itu, perwakilan Dinas ESDM Jawa Timur, Kepala SKK Migas Perwakilan Jabanusa Nurwahidi, direktur utama PHE WMO, direktur utama PT Petro Gas Solution Utama, dan direktur utama PT Petrogas Jatim Adipodai.

Dalam presentasinya, Direktur Utama PT Perseroda Moch. Fauzan Ja’far mengatakan, Bangkalan memiliki potensi migas luar biasa. Kota Salak menjadi salah satu daerah penghasil gas. Namun, belum bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Pada kesempatan itu pihaknya meminta dukungan. Sesuai Permen 37/016 seharusnya wilayah penghasil gas akan mendapatkan PI 10 persen.

Secara regulasi, jelas dia, bukan Pemkab Bangkalan melalui badan usaha milik daerah (BUMD) yang berjuang. Tapi, PHE WMO yang harus menawarkan dan memberikan kepada Bangkalan. Namun, hak itu belum diberikan. ”Kami mohon dukungan dari semua pihak supaya masyarakat Bangkalan bisa merasakan manfaat PI 10 persen,” jelas pria yang juga ketua umum KONI Bangkalan itu.

Dia mengungkapkan, selain terus memperjuangkan PI 10 persen dari PHE WMO, Pemkab Bangkalan sudah siap melakukan perjanjian jual beli gas bumi (PJBG). Selama ini gas yang diambil di wilayah Bangkalan dikirim ke Gresik. Pihaknya meminta dukungan kepada komisi VII dan pemerintah pusat agar ORF dibangun di Bangkalan. Sehingga, manfaatnya langsung dirasakan masyarakat Bangkalan.

Baca Juga :  Yus Sudarso Berinisiatif Wujudkan Pertanian Modern di Madura

”Jadi, jika ORF atau fasilitas produksi gas ada di Bangkalan, tidak usah dikirim ke Gresik lagi. Karena dari Bangkalan ke Gresik cukup jauh. Jadi kami butuh dukungan dari semua pihak agar ORF dibangun di Bangkalan. Multiplier effect-nya akan dirasakan langsung masyarakat. Jadi itu yang kami perjuangkan,” ungkap Fauzan.

Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron menyatakan, pemkab membuka ruang seluas-luasnya bagi para investor jika ingin berinvestasi di Kota Salak. Sebab, Bangkalan memiliki potensi sumber daya alam (SDA) bagus dan letaknya sangat strategis. Terbitnya Perpres 80/2019 Bangkalan akan mendapatkan enam program dari pemerintah pusat. Program itu sangat sesuai dengan kondisi dan potensi, baik dari aspek geografis, infrastruktur maupun dari migas.

Enam program itu meliputi pembangunan Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan, pembangunan jalan tol menuju Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan, dan pembangunan industri terpadu dengan Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan. Kemudian, pembangunan Madura Industrial Seaport City (MISC), pembangunan Indonesia Islamic Science Park (IISP), dan pembangunan jalan lintas selatan Madura.

Dia bersyukur, hasil dari pertemuan itu mendapat dukungan dari rombongan Komisi VII DPR RI. Mereka siap membantu percepatan pembangunan di Bangkalan. Khususnya berkaitan dengan pengelolaan migas.

”Kami berharap semua program pemerintah pusat berkaitan percepatan pembangunan Bangkalan cepat terlaksana. Apalagi sudah ada payung hukum Perpres 80/2019. Mohon doanya dari semua pihak dan masyarakat,” kata mantan wakil ketua DPRD Bangkalan itu.

Baca Juga :  Pagu Bantuan Alat Tangkap Nelayan Rp 600 Juta

Ra Latif menambahkan, Komisi VII DP RI mengarahkan agar pemkab membuat usulan resmi kepada Kementerian ESDM supaya mendapatkan program jaringan gas (jargas). Pihaknya akan bergerak cepat untuk mengusulkan hal itu. Dengan begitu, fasilitas gas bisa dibangun di Kota Salak, dan SDA berupa gas bisa bermanfaat langsung kepada masyarakat.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi mengatakan, Bangkalan memiliki kandungan migas luar biasa yang dikelola PHE WMO. Berkaitan dengan PI 10 persen agar bisa didapat, memang ada regulasi yang harus dipenuhi. Peran Komisi VII DPR RI dalam hal ini bersifat memediasi. Sebab, hal itu menjadi wilayah eksekutif. Pemkab Bangkalan diwakili BUMD dan pemerintah pusat diwakili BUMN, dalam hal ini Pertamina.

Menurut dia, langkah Pemkab Bangkalan melalui BUMD sudah on the track dan harus didukung. Dia berharap semua stakeholder yang memiliki wewenang bersatu demi kepentingan masyarakat.

Berkaitan dengan gas dari Bangkalan yang dikirim ke Gresik, Komisi VII DPR RI tidak mungkin tutup mata dan telinga. Pihaknya telah berkoordinasi dan meminta bupati membuat usulan secara resmi kepada Kementerian ESDM agar mendapatkan program pemasangan jargas.

”Itu program strategis nasional. Kami selaku pimpinan Komisi VII DPR RI dan juga keturunan Madura akan kawal program jargas bisa terealisasi di Bangkalan,” janji politikus Partai Gerindra itu.

Perwakilan PHE WMO Herry Sukmawan belum bisa memberikan penjelasan secara terperinci. Saat dihubungi, dia mengaku sedang menemani makam malam pihak kementerian. Dia mengarahkan untuk konfirmasi via WhatsApp. Namun, hingga pukul 19.00, pesan yang dikirim Jawa Pos Radar Madura belum dibalas.

BANGKALAN, Jawa Pos Radar Madura – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan terus berupaya agar segera memperoleh participating interest (PI) sepuluh persen dari PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO). Selain itu, juga memperjuangkan onshore receiving facilities (ORF) atau fasilitas penerimaan dan distribusi gas di daratan.

Hal itu terungkap saat Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron menerima kunjungan spesifik anggota Komisi VII DPR RI kemarin (16/11). Acara di pendapa bupati itu dihadiri beberapa pihak. Di antaranya, Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Dirjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Selain itu, perwakilan Dinas ESDM Jawa Timur, Kepala SKK Migas Perwakilan Jabanusa Nurwahidi, direktur utama PHE WMO, direktur utama PT Petro Gas Solution Utama, dan direktur utama PT Petrogas Jatim Adipodai.


Dalam presentasinya, Direktur Utama PT Perseroda Moch. Fauzan Ja’far mengatakan, Bangkalan memiliki potensi migas luar biasa. Kota Salak menjadi salah satu daerah penghasil gas. Namun, belum bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Pada kesempatan itu pihaknya meminta dukungan. Sesuai Permen 37/016 seharusnya wilayah penghasil gas akan mendapatkan PI 10 persen.

Secara regulasi, jelas dia, bukan Pemkab Bangkalan melalui badan usaha milik daerah (BUMD) yang berjuang. Tapi, PHE WMO yang harus menawarkan dan memberikan kepada Bangkalan. Namun, hak itu belum diberikan. ”Kami mohon dukungan dari semua pihak supaya masyarakat Bangkalan bisa merasakan manfaat PI 10 persen,” jelas pria yang juga ketua umum KONI Bangkalan itu.

Dia mengungkapkan, selain terus memperjuangkan PI 10 persen dari PHE WMO, Pemkab Bangkalan sudah siap melakukan perjanjian jual beli gas bumi (PJBG). Selama ini gas yang diambil di wilayah Bangkalan dikirim ke Gresik. Pihaknya meminta dukungan kepada komisi VII dan pemerintah pusat agar ORF dibangun di Bangkalan. Sehingga, manfaatnya langsung dirasakan masyarakat Bangkalan.

Baca Juga :  Tiga Putra Bangkalan Siap Berjuang di Senayan

”Jadi, jika ORF atau fasilitas produksi gas ada di Bangkalan, tidak usah dikirim ke Gresik lagi. Karena dari Bangkalan ke Gresik cukup jauh. Jadi kami butuh dukungan dari semua pihak agar ORF dibangun di Bangkalan. Multiplier effect-nya akan dirasakan langsung masyarakat. Jadi itu yang kami perjuangkan,” ungkap Fauzan.

Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron menyatakan, pemkab membuka ruang seluas-luasnya bagi para investor jika ingin berinvestasi di Kota Salak. Sebab, Bangkalan memiliki potensi sumber daya alam (SDA) bagus dan letaknya sangat strategis. Terbitnya Perpres 80/2019 Bangkalan akan mendapatkan enam program dari pemerintah pusat. Program itu sangat sesuai dengan kondisi dan potensi, baik dari aspek geografis, infrastruktur maupun dari migas.

Enam program itu meliputi pembangunan Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan, pembangunan jalan tol menuju Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan, dan pembangunan industri terpadu dengan Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan. Kemudian, pembangunan Madura Industrial Seaport City (MISC), pembangunan Indonesia Islamic Science Park (IISP), dan pembangunan jalan lintas selatan Madura.

Dia bersyukur, hasil dari pertemuan itu mendapat dukungan dari rombongan Komisi VII DPR RI. Mereka siap membantu percepatan pembangunan di Bangkalan. Khususnya berkaitan dengan pengelolaan migas.

”Kami berharap semua program pemerintah pusat berkaitan percepatan pembangunan Bangkalan cepat terlaksana. Apalagi sudah ada payung hukum Perpres 80/2019. Mohon doanya dari semua pihak dan masyarakat,” kata mantan wakil ketua DPRD Bangkalan itu.

Baca Juga :  Tiga Hari, Slamet Ariyadi Kunjungi Masyarakat Kepulauan di Sumenep

Ra Latif menambahkan, Komisi VII DP RI mengarahkan agar pemkab membuat usulan resmi kepada Kementerian ESDM supaya mendapatkan program jaringan gas (jargas). Pihaknya akan bergerak cepat untuk mengusulkan hal itu. Dengan begitu, fasilitas gas bisa dibangun di Kota Salak, dan SDA berupa gas bisa bermanfaat langsung kepada masyarakat.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi mengatakan, Bangkalan memiliki kandungan migas luar biasa yang dikelola PHE WMO. Berkaitan dengan PI 10 persen agar bisa didapat, memang ada regulasi yang harus dipenuhi. Peran Komisi VII DPR RI dalam hal ini bersifat memediasi. Sebab, hal itu menjadi wilayah eksekutif. Pemkab Bangkalan diwakili BUMD dan pemerintah pusat diwakili BUMN, dalam hal ini Pertamina.

Menurut dia, langkah Pemkab Bangkalan melalui BUMD sudah on the track dan harus didukung. Dia berharap semua stakeholder yang memiliki wewenang bersatu demi kepentingan masyarakat.

Berkaitan dengan gas dari Bangkalan yang dikirim ke Gresik, Komisi VII DPR RI tidak mungkin tutup mata dan telinga. Pihaknya telah berkoordinasi dan meminta bupati membuat usulan secara resmi kepada Kementerian ESDM agar mendapatkan program pemasangan jargas.

”Itu program strategis nasional. Kami selaku pimpinan Komisi VII DPR RI dan juga keturunan Madura akan kawal program jargas bisa terealisasi di Bangkalan,” janji politikus Partai Gerindra itu.

Perwakilan PHE WMO Herry Sukmawan belum bisa memberikan penjelasan secara terperinci. Saat dihubungi, dia mengaku sedang menemani makam malam pihak kementerian. Dia mengarahkan untuk konfirmasi via WhatsApp. Namun, hingga pukul 19.00, pesan yang dikirim Jawa Pos Radar Madura belum dibalas.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/