alexametrics
24.9 C
Madura
Saturday, July 2, 2022

Pasca Terungkapnya Operasi Dua Perusahaan Kapal Ilegal

BANGKALAN – Beroperasinya dua perusahaan kapal di Kecamatan Kamal yang tak mengantongi izin belum ditindak. DPRD Bangkalan mendesak pemkab segera menindak tegas perusahaan tersebut.

Wakil Ketua DPRD Bangkalan Fatkurrahman mengutarakan, satpol PP dan DPMPTSP harus tegas terhadap perusahaan yang tidak mengantongi izin. Sebab, secara tidak langsung perusahaan nakal itu abai atas peraturan yang sudah diberlakukan.

”Tindak tegas. Karena itu bukan hanya soal izin, tapi martabat pemkab,” kata dia, Selasa (16/10).

Selain itu juga berdampak terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Bangkalan. Sebab, setiap perusahaan yang menanamkan modal di Bangkalan semestinya memberikan kontribusi terhadap daerah. Yakni, melalui izin-izin yang harus ditaati oleh perusahaan.

Baca Juga :  Tuntut Kembalikan Marwah Jabatan

”Kalau ketahuan, misalnya, ya ditutup. Tidak perlu harus mengurus izin,” desaknya.

Tindakan tegas tersebut agar perusahaan-perusahaan nakal tidak menggampangkan izin yang diberlakukan Pemkab Bangkalan. ”Supaya kesannya kita ini serius kalau berbicara izin,” pintanya.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Bangkalan Mohammad Hasan Faisol mengatakan, pihaknya sudah bertindak tegas dengan memberikan waktu satu minggu untuk dua perusahaan kapal yang tidak memiliki izin. Sebab, jika hal tersebut tidak diindahkan, otomatis langsung dihentikan kegiatannya.

”PT Galangan Kapal Madura (Gapura) dan PT Bintang Timur Samudera (BTS) tidak mengurus izin, ya nanti kami hentikan,” tegasnya. (daf/onk/fat)

BANGKALAN – Beroperasinya dua perusahaan kapal di Kecamatan Kamal yang tak mengantongi izin belum ditindak. DPRD Bangkalan mendesak pemkab segera menindak tegas perusahaan tersebut.

Wakil Ketua DPRD Bangkalan Fatkurrahman mengutarakan, satpol PP dan DPMPTSP harus tegas terhadap perusahaan yang tidak mengantongi izin. Sebab, secara tidak langsung perusahaan nakal itu abai atas peraturan yang sudah diberlakukan.

”Tindak tegas. Karena itu bukan hanya soal izin, tapi martabat pemkab,” kata dia, Selasa (16/10).


Selain itu juga berdampak terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Bangkalan. Sebab, setiap perusahaan yang menanamkan modal di Bangkalan semestinya memberikan kontribusi terhadap daerah. Yakni, melalui izin-izin yang harus ditaati oleh perusahaan.

Baca Juga :  Kekerasan pada Perempuan Marak

”Kalau ketahuan, misalnya, ya ditutup. Tidak perlu harus mengurus izin,” desaknya.

Tindakan tegas tersebut agar perusahaan-perusahaan nakal tidak menggampangkan izin yang diberlakukan Pemkab Bangkalan. ”Supaya kesannya kita ini serius kalau berbicara izin,” pintanya.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Bangkalan Mohammad Hasan Faisol mengatakan, pihaknya sudah bertindak tegas dengan memberikan waktu satu minggu untuk dua perusahaan kapal yang tidak memiliki izin. Sebab, jika hal tersebut tidak diindahkan, otomatis langsung dihentikan kegiatannya.

”PT Galangan Kapal Madura (Gapura) dan PT Bintang Timur Samudera (BTS) tidak mengurus izin, ya nanti kami hentikan,” tegasnya. (daf/onk/fat)

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/