alexametrics
24.4 C
Madura
Saturday, May 21, 2022

Oknum LSM Diduga Peras Pasien Rp 2,4 Juta

BANGKALAN, Jawa Pos Radar Madura – Seorang oknum anggota lembaga swadaya masyarakat (LSM) dewan kesehatan rakyat (DKR) diduga melakukan pungutan kepada masyarakat tidak mampu yang ingin mendapat pelayanan gratis di RSUD Syamrabu. Total yang diminta oleh oknum itu Rp 2,4 juta. Dana itu untuk masyarakat yang ingin difasilitasi agar mendapat program jaminan persalinan (jampersal).

Kejadian itu diungkap oleh Zainul, warga Desa Pandabah, Kecamatan Kamal. Ceritanya, istri dari kakak Zainul akan melakukan persalinan di RSUD Syamrabu. Karena tidak memiliki biaya, pihaknya ingin mendapat pelayanan gratis.

Dirinya mendapat petunjuk agar meminta tolong kepada oknum anggota LSM DKR bernama Falah yang dianggap bisa mengurus dan mengakses program jampersal di RSUD Syamrabu.  Falah meminta uang senilai Rp 2 juta untuk mengurus semua administrasi supaya mendapat jampersal.

”Dia menyampaikan uang (Rp 2 juta) harus masuk dulu, baru pasiennya bisa keluar. Karena kami minta tolongnya saat istri kakak saya sudah masuk ke rumah sakit,” ungkap Zainul kemarin (16/5).

Kemudian, Falah kembali meminta uang Rp 400 ribu setelah tim sistem layanan rujukan terpadu (SLRT) melakukan survei kelayakan penerima program jampersal. Falah berdalih uang Rp 400 ribu yang diminta akan diberikan kepada tim survei SLRT.

Baca Juga :  Semangat Ikuti Pelatihan Jurnalistik

”Karena saya meminta tolong, jadi kami pasrah kepada Falah. Meski tidak punya (uang), kami harus utang dulu,” bebernya.

Zainul sadar ditipu Falah setelah mendapat informasi dari anggota SLRT bahwa tidak ada pungutan bagi penikmat jampersal dan tim survei. Setelah merasa dibohongi, pihaknya meminta kembali uang yang telah disetorkan kepada Falah.

”Kalau tidak kenal (dengan anggota SLRT), hilang sudah uangnya,” imbuhnya.

Penanggung jawab SLRT Bangkalan Mahmudi Ibnu Khotib mengaku sudah mendengar informasi itu. Untuk itu, pihaknya berjanji akan mengumpulkan informasi dan bukti-bukti atas perilaku oknum yang telah mencatut tim SLRT.

Dia menegaskan, tim SLRT tidak pernah meminta atau menerima uang dan barang dari masyarakat tidak mampu yang ingin mendapat bantuan dari pemerintah. Komitmen itu tertuang dalam pakta integritas yang sudah ditandatangani semua anggota SLRT.

”Kalau ada yang diketahui akan ditindak tegas dan diproses secara hukum,” tutur pria yang juga anggota dewan pendidikan itu.

Mahmudi berjanji akan mengumpulkan bukti-bukti atas ulah oknum yang mencatut SLRT. Sebab, SLRT dibentuk atas upaya bupati Bangkalan dalam memfasilitasi mayarakat tidak mampu. Serta untuk menekan adanya bantuan dari pemkab atau pemerintah pusat yang salah sasaran.

”Kami akan membuat perhitungan kepada oknum yang sudah menjual nama baik SLRT. Kami tidak peduli dia aktivis atau anggota LSM mana pun, tetap akan kami laporkan,” janji Mahmudi.

Baca Juga :  Kades Komplikasi,┬áSidang Pleidoi Prona Ditunda

Sementara tim hukum RSUD Syamrabu Fahrillah menyampaikan, insitusinya tidak pernah memungut biaya kepada masyarakat miskin yang sudah mendapat program pemerintah. Karena itu, pihaknya memastikan pelaku merupakan orang di luar lembaganya.

Pria yang juga sebagai advokat itu mengaku tindakan oknum yang memungut biaya kepada penerima program jampersal sangat merugikan lembaganya. Karena itu, pihaknya berjanji akan berkoordinasi dengan internalnya dan tim SLRT untuk mengumpulkan bukti-bukti guna keperluan proses hukum.

”Kami akan seirama dengan SLRT. Jika bukti-buktinya sudah ada, kami akan menempuh jalur hukum,” tegasnya.

DI tempat tepisah, Ketua LSM DKR Muhyi membenarkan ada anggotanya bernama Falah. Pihaknya mengaku sudah mendengar adanya informasi bahwa anggotanya dituding melakukan pungutan. Namun, dirinya mengklaim hal itu hanya kesalahpahaman. ”Itu hanya kesalahpahaman internal. Kalau Falah tidak pernah minta duit,” klaimnya.

Muhyi mengklaim sudah meminta Falah untuk mengumpulkan semua keluarga pasien dan pihak-pihak yang terlibat dalam kesalahpahaman itu. Agar bisa diselesaikan secara kekeluargan. ”Saya minta untuk dikumpulkan agar tidak menjadi info liar,” tandasnya. (jup)

- Advertisement -

BANGKALAN, Jawa Pos Radar Madura – Seorang oknum anggota lembaga swadaya masyarakat (LSM) dewan kesehatan rakyat (DKR) diduga melakukan pungutan kepada masyarakat tidak mampu yang ingin mendapat pelayanan gratis di RSUD Syamrabu. Total yang diminta oleh oknum itu Rp 2,4 juta. Dana itu untuk masyarakat yang ingin difasilitasi agar mendapat program jaminan persalinan (jampersal).

Kejadian itu diungkap oleh Zainul, warga Desa Pandabah, Kecamatan Kamal. Ceritanya, istri dari kakak Zainul akan melakukan persalinan di RSUD Syamrabu. Karena tidak memiliki biaya, pihaknya ingin mendapat pelayanan gratis.

Dirinya mendapat petunjuk agar meminta tolong kepada oknum anggota LSM DKR bernama Falah yang dianggap bisa mengurus dan mengakses program jampersal di RSUD Syamrabu.  Falah meminta uang senilai Rp 2 juta untuk mengurus semua administrasi supaya mendapat jampersal.


”Dia menyampaikan uang (Rp 2 juta) harus masuk dulu, baru pasiennya bisa keluar. Karena kami minta tolongnya saat istri kakak saya sudah masuk ke rumah sakit,” ungkap Zainul kemarin (16/5).

Kemudian, Falah kembali meminta uang Rp 400 ribu setelah tim sistem layanan rujukan terpadu (SLRT) melakukan survei kelayakan penerima program jampersal. Falah berdalih uang Rp 400 ribu yang diminta akan diberikan kepada tim survei SLRT.

Baca Juga :  Kades dan Oknum LSM yang Diminta Tolong Urus Izin Acara

”Karena saya meminta tolong, jadi kami pasrah kepada Falah. Meski tidak punya (uang), kami harus utang dulu,” bebernya.

Zainul sadar ditipu Falah setelah mendapat informasi dari anggota SLRT bahwa tidak ada pungutan bagi penikmat jampersal dan tim survei. Setelah merasa dibohongi, pihaknya meminta kembali uang yang telah disetorkan kepada Falah.

”Kalau tidak kenal (dengan anggota SLRT), hilang sudah uangnya,” imbuhnya.

Penanggung jawab SLRT Bangkalan Mahmudi Ibnu Khotib mengaku sudah mendengar informasi itu. Untuk itu, pihaknya berjanji akan mengumpulkan informasi dan bukti-bukti atas perilaku oknum yang telah mencatut tim SLRT.

Dia menegaskan, tim SLRT tidak pernah meminta atau menerima uang dan barang dari masyarakat tidak mampu yang ingin mendapat bantuan dari pemerintah. Komitmen itu tertuang dalam pakta integritas yang sudah ditandatangani semua anggota SLRT.

”Kalau ada yang diketahui akan ditindak tegas dan diproses secara hukum,” tutur pria yang juga anggota dewan pendidikan itu.

Mahmudi berjanji akan mengumpulkan bukti-bukti atas ulah oknum yang mencatut SLRT. Sebab, SLRT dibentuk atas upaya bupati Bangkalan dalam memfasilitasi mayarakat tidak mampu. Serta untuk menekan adanya bantuan dari pemkab atau pemerintah pusat yang salah sasaran.

”Kami akan membuat perhitungan kepada oknum yang sudah menjual nama baik SLRT. Kami tidak peduli dia aktivis atau anggota LSM mana pun, tetap akan kami laporkan,” janji Mahmudi.

Baca Juga :  Tak Setajam Dulu, Taring Saber Pungli Tumpul

Sementara tim hukum RSUD Syamrabu Fahrillah menyampaikan, insitusinya tidak pernah memungut biaya kepada masyarakat miskin yang sudah mendapat program pemerintah. Karena itu, pihaknya memastikan pelaku merupakan orang di luar lembaganya.

Pria yang juga sebagai advokat itu mengaku tindakan oknum yang memungut biaya kepada penerima program jampersal sangat merugikan lembaganya. Karena itu, pihaknya berjanji akan berkoordinasi dengan internalnya dan tim SLRT untuk mengumpulkan bukti-bukti guna keperluan proses hukum.

”Kami akan seirama dengan SLRT. Jika bukti-buktinya sudah ada, kami akan menempuh jalur hukum,” tegasnya.

DI tempat tepisah, Ketua LSM DKR Muhyi membenarkan ada anggotanya bernama Falah. Pihaknya mengaku sudah mendengar adanya informasi bahwa anggotanya dituding melakukan pungutan. Namun, dirinya mengklaim hal itu hanya kesalahpahaman. ”Itu hanya kesalahpahaman internal. Kalau Falah tidak pernah minta duit,” klaimnya.

Muhyi mengklaim sudah meminta Falah untuk mengumpulkan semua keluarga pasien dan pihak-pihak yang terlibat dalam kesalahpahaman itu. Agar bisa diselesaikan secara kekeluargan. ”Saya minta untuk dikumpulkan agar tidak menjadi info liar,” tandasnya. (jup)

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/