alexametrics
18.5 C
Madura
Wednesday, June 29, 2022

PTSL Baru Terealisasi 35 Persen, Dewan Ragukan Kinerja BPN

BANGKALAN – Kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bangkalan mendapat sorotan wakil rakyat. Pasalnya, hingga Mei, realisasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) baru 35 persen. Dewan pun ragu BPN bisa memenuhi target 40 ribu sertifikat tersebut.

Anggota Komisi A DPRD Bangkalan Fathur Rosi mendorong agar kinerja petugas BPN ditingkatkan lagi. Realisasi program PTSL harus bisa mencapai target yang ditentukan pemerintah.

”Kalau hingga saat ini capaian hanya 35 persen, kami khawatir BPN tidak bisa mencapai target program PTSL,” katanya Rabu (16/5). ”Pesan kami, jangan sampai kejadian tahun 2017 terulang lagi atau tidak sesuai target,” desaknya.

Menanggapi itu, Kepala BPN Bangkalan Asrofil mengatakan, ada beberapa tahapan dalam pelaksanaan PTSL. Di antaranya penjajakan, penetapan lokasi PTSL yang diajukan pemerintah desa, dan penyuluhan kepada masyarakat desa yang mendapatkan PTSL.

Baca Juga :  BPN Berdalih Antusiasme Warga Rendah

Kemudian, pengumpulan data disertai dilakukan pengukuran luas tanah, penerbitan peta bidang lahan, dan pemeriksaan antara peta bidang dengan data yuridis serta hasil pengukurannya. Lalu, pengumuman.

Pasca pengumuman, terdapat waktu selama 14 hari. Artinya, jelas dia, jika tidak ada problem atau sengketa tanah, akan dilakukan penerbitan sertifikat tanah sesuai pemilik lahan yang sah.

Asrofil mengungkapkan, sejauh ini telah memasuki pengumpulan data dan dilakukan pengukuran luas tanah. Pihaknya menargetkan pengumpulan data dan pengukuran rampung pada akhir Mei 2018. ”Sejauh ini sudah mencapai 35 persen,” ujarnya.

Dia optimistis, realisasi program PTSL tahun ini bisa mencapai target. Sebab, ada penambahan petugas. ”Jadi kami optimistis bisa capai target,” ucapnya.

Untuk diketahui, pemerintah pusat memberikan jatah BPN Bangkalan merampungkan 40 ribu sertifikat bidang tanah. Program tersebut hanya terpusat di dua belas desa di Kota Salak. Yakni, Desa Alasraja, Desa Kajan, dan Desa Lombang Dajah, Kecamatan Blega.

Baca Juga :  BPN Berdalih Antusiasme Warga Rendah

Kemudian, Desa Bandung, Desa Durin Barat, dan Desa Pakes, Kecamatan Konang. Lalu, Desa Glisgis dan Desa Pakong, Kecamatan Modung. Juga, Desa Kranggan Timur dan Desa Pakaan Laok, Kecamatan Galis. Selanjutnya, Desa Tramok, Kecamatan Kokop dan Desa Panyaksagan, Kecamatan Klampis.

Program ini ditangggung pemerintah alias gratis. Penerima PTSL hanya dibebani biaya meterai serta pembuatan dan pemasangan patok tanda batas tanah. Kemudian, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta pajak penghasilan (PPh) dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan bagi yang terkena ketentuan perpajakan.

 

 

BANGKALAN – Kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bangkalan mendapat sorotan wakil rakyat. Pasalnya, hingga Mei, realisasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) baru 35 persen. Dewan pun ragu BPN bisa memenuhi target 40 ribu sertifikat tersebut.

Anggota Komisi A DPRD Bangkalan Fathur Rosi mendorong agar kinerja petugas BPN ditingkatkan lagi. Realisasi program PTSL harus bisa mencapai target yang ditentukan pemerintah.

”Kalau hingga saat ini capaian hanya 35 persen, kami khawatir BPN tidak bisa mencapai target program PTSL,” katanya Rabu (16/5). ”Pesan kami, jangan sampai kejadian tahun 2017 terulang lagi atau tidak sesuai target,” desaknya.


Menanggapi itu, Kepala BPN Bangkalan Asrofil mengatakan, ada beberapa tahapan dalam pelaksanaan PTSL. Di antaranya penjajakan, penetapan lokasi PTSL yang diajukan pemerintah desa, dan penyuluhan kepada masyarakat desa yang mendapatkan PTSL.

Baca Juga :  Warga Binaan Rekam E-KTP Dalam Rutan

Kemudian, pengumpulan data disertai dilakukan pengukuran luas tanah, penerbitan peta bidang lahan, dan pemeriksaan antara peta bidang dengan data yuridis serta hasil pengukurannya. Lalu, pengumuman.

Pasca pengumuman, terdapat waktu selama 14 hari. Artinya, jelas dia, jika tidak ada problem atau sengketa tanah, akan dilakukan penerbitan sertifikat tanah sesuai pemilik lahan yang sah.

Asrofil mengungkapkan, sejauh ini telah memasuki pengumpulan data dan dilakukan pengukuran luas tanah. Pihaknya menargetkan pengumpulan data dan pengukuran rampung pada akhir Mei 2018. ”Sejauh ini sudah mencapai 35 persen,” ujarnya.

Dia optimistis, realisasi program PTSL tahun ini bisa mencapai target. Sebab, ada penambahan petugas. ”Jadi kami optimistis bisa capai target,” ucapnya.

Untuk diketahui, pemerintah pusat memberikan jatah BPN Bangkalan merampungkan 40 ribu sertifikat bidang tanah. Program tersebut hanya terpusat di dua belas desa di Kota Salak. Yakni, Desa Alasraja, Desa Kajan, dan Desa Lombang Dajah, Kecamatan Blega.

Baca Juga :  Bersama-sama Jaga Perairan

Kemudian, Desa Bandung, Desa Durin Barat, dan Desa Pakes, Kecamatan Konang. Lalu, Desa Glisgis dan Desa Pakong, Kecamatan Modung. Juga, Desa Kranggan Timur dan Desa Pakaan Laok, Kecamatan Galis. Selanjutnya, Desa Tramok, Kecamatan Kokop dan Desa Panyaksagan, Kecamatan Klampis.

Program ini ditangggung pemerintah alias gratis. Penerima PTSL hanya dibebani biaya meterai serta pembuatan dan pemasangan patok tanda batas tanah. Kemudian, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta pajak penghasilan (PPh) dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan bagi yang terkena ketentuan perpajakan.

 

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/