alexametrics
20.7 C
Madura
Saturday, July 2, 2022

Melanggar, Pemkab Tutup Reklamasi

BANGKALAN – Aktivitas reklamasi di Desa Sembilangan dan Desa Pernajuh, Kecamatan Socah, Bangkalan, ditutup. Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron turun langsung ke lokasi reklamasi bersama forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) kemarin (16/1). Pemerintah menyebut hal tersebut menyalahi sejumlah ketentuan.

Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron menyampaikan, reklamasi di dua desa tersebut tidak melengkapi izin. Selain itu, tidak ada laporan dari perusahaan yang memiliki hak atas reklamasi kepada instansi terkait. ”Tidak boleh ada kegiatan pembangunan apa pun di atas reklamasi itu karena tidak punya izin,” tegas pria yang akrab disapa Ra Latif itu.

Pemerintah juga mencabut izin lokasi di dua desa tersebut. Keputusan mencabut dan menutup reklamasi tersebut berdasarkan hasil kajian. Kepala desa (Kades) dan masyarakat setempat menolak pembangunan di atas reklamasi. Selain itu, perusahaan pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban.

Sesuai ketentuan, pemilik izin harus melaporkan perkembangan perolehan hak atas tanahnya setiap tiga bulan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda). Pemkab tidak menolak investasi. Bahkan, sangat mendukung untuk membangun dan memajukan Bangkalan. Namun, proses investasi harus sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ra Latif menambahkan, kegiatan reklamasi yang merusak ekosistem laut tersebut sedang diproses secara hukum oleh Polres Bangkalan. Dia berharap aparat penegak hukum menindak tegas setiap pelanggaran. ”Pengurusan izin harus prosedural. Tindak lanjut permasalahan reklamasi ini akan kami lakukan kajian kembali,” ujarnya.

Baca Juga :  M-Pulsa Start Up Asal Madura Kalahkan Start Up Besar di Jakarta

Kades Sembilangan Moh. Hasan Said menerangkan, reklamasi tidak hanya ada di wilayahnya. Tetapi juga di Desa Pernajuh, Kecamatan Socah. Reklamasi tersebut sangat merugikan masyarakat. ”Rencananya mau dibuat galangan kapal,” ucapnya.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bangkalan Moh. Hasan Faisol memaparkan, pemohon izin lokasi reklamasi tersebut atas nama PT Galangan Samudera Madura. Pada 15 Mei 2018 mengajukan permohonan izin lokasi di Desa Sembilangan. Izin tersebut dimaksudkan untuk pembangunan dok dan galangan kapal.

Kemudian, DPMPTSP mengeluarkan izin lokasi pada 30 Mei 2018. Pemilik izin diwajibkan melaporkan perkembangan perolehan tanah dan pembangunan oleh penerima izin lokasi secara periodik. Setiap tiga bulan dilaporkan kepada BPN dan bappeda. Namun berdasarkan informasi bappeda, pemilik izin tidak pernah memberikan informasi apa pun sejak izin lokasi diberikan.

Selain itu, pemohon belum menguasai secara fisik sekurang-kurangnya 20 tahun atau lebih secara berturut-turut atas tanah tersebut. Sebagaimana diatur dalam PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pertimbangan lainnya, adanya surat keberatan dari warga yang disampaikan Kades Sembilangan pada 11 Januari 2019.

Baca Juga :  Kades Alang-Alang Terus Berinovasi untuk Desa

Dengan permasalahan itu pihaknya mengeluarkan surat keputusan tentang izin lokasi atas nama PT Galangan Samudera Madura nomor 582/07/IL/433.114/2018 tanggal 30 Mei 2018. ”Dari berbagai pertimbangan, maka perlu dilakukan pencabutan izinnya,” kata mantan camat Kamal itu.

Kapolres Bangkalan AKBP Boby Pa’ludin Tambunan menjelaskan, urusan reklamasi ini akan diproses secara hukum atas dasar pengaduan masyarakat Desa Sembilangan dan Desa Pernajuh. Laporan tersebut menyangkut kegiatan reklamasi yang diduga melanggar berbagai peraturan.

Di antaranya kegiatan reklamasi tanpa izin lengkap dan perusakan mengrove atau ekosistem laut. Dari pengaduan tersebut pihaknya tindak lanjuti ke proses penyelidikan. Apabila memenuhi dua alat bukti atau buktinya cukup, tentu akan ada penetapan tersangka. ”Apabila terpenuhi alat buktinya, tentu akan kami proses pihak-pihak yang bersalah,” paparnya.

Kasi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemprov Jawa Timur Erwin Fachrul mengutarakan, pihaknya juga mengeluarkan izin lingkungan untuk kegiatan reklamasi tersebut. Namun sebelum diterbitkan izin, pemohon menyampaikan jika akan melakukan pengurukan pada lahan berupa tambak.

Akan tetapi, saat ditinjau ke lokasi, urukan yang dilakukan bukan pada tambak, melainkan langsung pada laut. Untuk itu pihaknya akan melakukan kajian ulang mengenai penerbitan izin yang diberikan. ”Ada kemungkinan bisa dicabut izin lingkungannya jika menyalahi ketentuan,” katanya.

BANGKALAN – Aktivitas reklamasi di Desa Sembilangan dan Desa Pernajuh, Kecamatan Socah, Bangkalan, ditutup. Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron turun langsung ke lokasi reklamasi bersama forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) kemarin (16/1). Pemerintah menyebut hal tersebut menyalahi sejumlah ketentuan.

Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron menyampaikan, reklamasi di dua desa tersebut tidak melengkapi izin. Selain itu, tidak ada laporan dari perusahaan yang memiliki hak atas reklamasi kepada instansi terkait. ”Tidak boleh ada kegiatan pembangunan apa pun di atas reklamasi itu karena tidak punya izin,” tegas pria yang akrab disapa Ra Latif itu.

Pemerintah juga mencabut izin lokasi di dua desa tersebut. Keputusan mencabut dan menutup reklamasi tersebut berdasarkan hasil kajian. Kepala desa (Kades) dan masyarakat setempat menolak pembangunan di atas reklamasi. Selain itu, perusahaan pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban.


Sesuai ketentuan, pemilik izin harus melaporkan perkembangan perolehan hak atas tanahnya setiap tiga bulan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda). Pemkab tidak menolak investasi. Bahkan, sangat mendukung untuk membangun dan memajukan Bangkalan. Namun, proses investasi harus sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ra Latif menambahkan, kegiatan reklamasi yang merusak ekosistem laut tersebut sedang diproses secara hukum oleh Polres Bangkalan. Dia berharap aparat penegak hukum menindak tegas setiap pelanggaran. ”Pengurusan izin harus prosedural. Tindak lanjut permasalahan reklamasi ini akan kami lakukan kajian kembali,” ujarnya.

Baca Juga :  BOP PAUD Naik Rp 13 Miliar, Disdik Tunggu Juklak dan Juknis

Kades Sembilangan Moh. Hasan Said menerangkan, reklamasi tidak hanya ada di wilayahnya. Tetapi juga di Desa Pernajuh, Kecamatan Socah. Reklamasi tersebut sangat merugikan masyarakat. ”Rencananya mau dibuat galangan kapal,” ucapnya.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bangkalan Moh. Hasan Faisol memaparkan, pemohon izin lokasi reklamasi tersebut atas nama PT Galangan Samudera Madura. Pada 15 Mei 2018 mengajukan permohonan izin lokasi di Desa Sembilangan. Izin tersebut dimaksudkan untuk pembangunan dok dan galangan kapal.

Kemudian, DPMPTSP mengeluarkan izin lokasi pada 30 Mei 2018. Pemilik izin diwajibkan melaporkan perkembangan perolehan tanah dan pembangunan oleh penerima izin lokasi secara periodik. Setiap tiga bulan dilaporkan kepada BPN dan bappeda. Namun berdasarkan informasi bappeda, pemilik izin tidak pernah memberikan informasi apa pun sejak izin lokasi diberikan.

Selain itu, pemohon belum menguasai secara fisik sekurang-kurangnya 20 tahun atau lebih secara berturut-turut atas tanah tersebut. Sebagaimana diatur dalam PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pertimbangan lainnya, adanya surat keberatan dari warga yang disampaikan Kades Sembilangan pada 11 Januari 2019.

Baca Juga :  DPW PPNI Jatim Serahkan APD kepada DPD PPNI Bangkalan

Dengan permasalahan itu pihaknya mengeluarkan surat keputusan tentang izin lokasi atas nama PT Galangan Samudera Madura nomor 582/07/IL/433.114/2018 tanggal 30 Mei 2018. ”Dari berbagai pertimbangan, maka perlu dilakukan pencabutan izinnya,” kata mantan camat Kamal itu.

Kapolres Bangkalan AKBP Boby Pa’ludin Tambunan menjelaskan, urusan reklamasi ini akan diproses secara hukum atas dasar pengaduan masyarakat Desa Sembilangan dan Desa Pernajuh. Laporan tersebut menyangkut kegiatan reklamasi yang diduga melanggar berbagai peraturan.

Di antaranya kegiatan reklamasi tanpa izin lengkap dan perusakan mengrove atau ekosistem laut. Dari pengaduan tersebut pihaknya tindak lanjuti ke proses penyelidikan. Apabila memenuhi dua alat bukti atau buktinya cukup, tentu akan ada penetapan tersangka. ”Apabila terpenuhi alat buktinya, tentu akan kami proses pihak-pihak yang bersalah,” paparnya.

Kasi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemprov Jawa Timur Erwin Fachrul mengutarakan, pihaknya juga mengeluarkan izin lingkungan untuk kegiatan reklamasi tersebut. Namun sebelum diterbitkan izin, pemohon menyampaikan jika akan melakukan pengurukan pada lahan berupa tambak.

Akan tetapi, saat ditinjau ke lokasi, urukan yang dilakukan bukan pada tambak, melainkan langsung pada laut. Untuk itu pihaknya akan melakukan kajian ulang mengenai penerbitan izin yang diberikan. ”Ada kemungkinan bisa dicabut izin lingkungannya jika menyalahi ketentuan,” katanya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/