alexametrics
22.3 C
Madura
Tuesday, May 24, 2022

Fokus pada Infrastruktur, Kesehatan, Pendidikan, dan Pemulihan Ekonomi

BANGKALAN – Setelah melalui proses panjang, rancangan peraturan daerah (raperda) anggaran pendapatan daerah (APBD) 2022 akhirnya tuntas. Raperda itu ditetapkan melalui rapat paripurna di gedung DPRD Bangkalan, Selasa (16/11). 

Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron mengatakan, ada kenaikan rencana belanja pada APBD Bangkalan 2022. Jika tahun ini hanya Rp 2,2 triliun, tahun depan menjadi Rp 2,4 triliun.

 

Setelah raperda APBD itu ditetapkan, pihak eksekutif akan mengirimkan kepada gubenur Jawa Timur untuk evaluasi. Jika nantinya tidak ada yang perlu direvisi, raperda APBD 2022 bisa diundangkan. 

”Besok (hari ini, Red) langsung kita kirim. Dan, akan kita tunggu hasilnya dalam 15 hari kerja,” kata bupati yang akrab disapa Ra Latif itu.

Baca Juga :  Benda di Museum Menjadi Prioritas Disbudpar

Ada beberapa program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Pemkab Bangkalan pada tahun anggaran 2022. Di antaranya, peningkatan infrastruktur, bidang kesehatan, pendidikan, dan pemulihan ekonomi nasional. ”Kami ingin infrastruktur bagus, masyarakat sejahtera, dan ekonomi meningkat,” harapnya. 

Ketua DPRD Bangkalan Mohammad Fahad menyampaikan, penetapan raperda APBD 2022 melalui proses panjang. Yaitu, diawali dengan pembahasan di tingkat komisi. Kemudian, pembahasan dilanjutkan oleh badan anggaran (banggar) DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). ”Hingga akhirnya ditetapkan di paripurna,” terang politikus Gerindra itu. 

Fahad membenarkan prioritas pemerintah untuk tahun depan yaitu peningkatan infrastruktur. Itu sesuai dengan banyaknya jalan yang ada di Bangkalan. ”Kami berharap kegiatan yang sudah terprogram bisa dilaksanakan sebesar-besarnya untuk masyarakat,” harapnya.

Baca Juga :  Hindari Macet, Satlantas Arahkan Pengendara Lewat Jalur Pantura

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bangkalan Agus Zein menambahkan, penetapan raperda APBD adalah bukti keberhasilan eksekutif dan legislatif. Karena ada titik temu dan persamaan persepsi selama APBD dibahas. 

”Diharapkan dalam implementasinya tetap ada sinergisitas antara eksekutif dan legislatif,” katanya. (jup/onk)

BANGKALAN – Setelah melalui proses panjang, rancangan peraturan daerah (raperda) anggaran pendapatan daerah (APBD) 2022 akhirnya tuntas. Raperda itu ditetapkan melalui rapat paripurna di gedung DPRD Bangkalan, Selasa (16/11). 

Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron mengatakan, ada kenaikan rencana belanja pada APBD Bangkalan 2022. Jika tahun ini hanya Rp 2,2 triliun, tahun depan menjadi Rp 2,4 triliun.

 


Setelah raperda APBD itu ditetapkan, pihak eksekutif akan mengirimkan kepada gubenur Jawa Timur untuk evaluasi. Jika nantinya tidak ada yang perlu direvisi, raperda APBD 2022 bisa diundangkan. 

”Besok (hari ini, Red) langsung kita kirim. Dan, akan kita tunggu hasilnya dalam 15 hari kerja,” kata bupati yang akrab disapa Ra Latif itu.

Baca Juga :  Kapolres Bangkalan Tugasi Kasatlantas Anyar Tekan Angka Lakalantas

Ada beberapa program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Pemkab Bangkalan pada tahun anggaran 2022. Di antaranya, peningkatan infrastruktur, bidang kesehatan, pendidikan, dan pemulihan ekonomi nasional. ”Kami ingin infrastruktur bagus, masyarakat sejahtera, dan ekonomi meningkat,” harapnya. 

Ketua DPRD Bangkalan Mohammad Fahad menyampaikan, penetapan raperda APBD 2022 melalui proses panjang. Yaitu, diawali dengan pembahasan di tingkat komisi. Kemudian, pembahasan dilanjutkan oleh badan anggaran (banggar) DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). ”Hingga akhirnya ditetapkan di paripurna,” terang politikus Gerindra itu. 

Fahad membenarkan prioritas pemerintah untuk tahun depan yaitu peningkatan infrastruktur. Itu sesuai dengan banyaknya jalan yang ada di Bangkalan. ”Kami berharap kegiatan yang sudah terprogram bisa dilaksanakan sebesar-besarnya untuk masyarakat,” harapnya.

Baca Juga :  Madura United Tutup Liga 1 2018 dengan 48 Angka

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bangkalan Agus Zein menambahkan, penetapan raperda APBD adalah bukti keberhasilan eksekutif dan legislatif. Karena ada titik temu dan persamaan persepsi selama APBD dibahas. 

”Diharapkan dalam implementasinya tetap ada sinergisitas antara eksekutif dan legislatif,” katanya. (jup/onk)

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/