alexametrics
21 C
Madura
Saturday, July 2, 2022

DD-ADD Triwulan Pertama Mampet

BANGKALAN – Program pembangunan yang dibiayai dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) dipastikan tidak akan berjalan maksimal. Bahkan, jatah bantuan keuangan triwulan pertama di Bangkalan 2019 tidak ada yang mengajukan pencairan. Padahal, saat ini sudah memasuki triwulan kedua.

Jumlah dua bantuan keuangan itu tahun ini mencapai Rp 446,29 miliar. Bantuan ratusan miliar itu terdiri atas Rp 329,22 miliar DD dan Rp 117,07 miliar ADD untuk 273 desa di 18 kecamatan.

Besaran ADD tiap desa dianggarkan Rp 200 juta hingga Rp 500 juta. Sementara DD tiap desa mendapatkan jatah Rp 600 juta hingga Rp 61,9 miliar. Angka tertinggi itu milik Desa Ujung Piring, Kecamatan Kota Bangkalan (lihat grafis).

Bantuan besar tidak berbanding lurus dengan percepatan pembangunan. Setidaknya dapat dilihat dari upaya pemerintah desa mengajukan pencairan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bangkalan mentacat, hingga saat ini belum ada yang mengajukan.

Kasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan DPMD Bangkalan Abdul Holik mengatakan, keterlambatan pencairan karena saat ini masih ada penyesuaian. Misalnya seperti pembuatan peraturan desa (perdes) untuk APBDes. ”Kesulitan desa itu. Kami juga harus berhati-hati. Camat juga harus berhati-hati,” terangnya ketika dihubungi Jawa Pos Radar Madura (JPRM) Selasa (14/5).

Holik menambahkan, ketentuan tersebut merupakan amanat Permendagri 20/2018 tentang  Pengelolaan Keuangan Desa. Karena itu, pihaknya mendesak kepala desa untuk segera menyelesaikan tahapan-tahapan tersebut. ”Desa harus secepatnya menyelesaikan,” katanya.

Baca Juga :  Ketua Asosiasi Kades Keluhkan Mekanisme Pengadaan Fisik

Meski pencairan molor, Holik tidak bisa menjelaskan mengenai target pencairan. Namun, dia mengaku pihaknya sudah mewanti-wanti kepala desa supaya pencairan DD-ADD tahap pertama cepat cair.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Bangkalan Fadhur Rosi mengatakan, pihaknya akan memanggil pihak terkait dalam waktu dekat. Sebab, menginjak triwulan kedua, belum ada desa yang melakukan pencairan DD-ADD. Menurut dia, kalau tidak dicairkan, akan tumpang tindih dengan program tahap kedua.

”Pada akhirnya tahap kedua ini juga akan molor. Ketika molor, akan berdampak terhadap kegiatan di akhir tahun,” tegasnya.

Politikus Partai Demokrat asal Kecamatan Socah itu menambahkan, pihaknya akan menanyakan permasalahan yang menghambat pencairan DD-ADD. Akibatnya, hingga saat ini, belum ada kegiatan yang terlaksana di desa. ”SPj kan akhir tahun. Perencanaan berikutnya juga dilaksanakan pada akhir tahun anggaran. Jangan ada alasan,” pintanya.

Persoalan tak jauh berbeda juga terjadi di Sampang. Pelaksanaan pembangunan yang menggunakan DD terancam molor. Sampai saat ini belum ada satu pun desa yang mengajukan pencairan. Padahal, saat ini kalender tahun anggaran sudah memasuki bulan kelima.

Kepala DPMD Sampang Abd. Malik Amrullah mengatakan, sampai saat ini seluruh desa belum mengajukan DD. Total di Kota Bahari ini ada 180 desa di 14 kecamatan. ”Kalau dana desa belum ada yang mengajukan. Kalau ADD, ada satu dua yang mengajukan pencairan,” kata Abd. Malik Amrullah.

Baca Juga :  Proyek Lanjutan SDN Kemayoran 1 Habiskan Rp 1 Miliar

Dijelaskan, semestinya pada Mei hingga Juni ini desa-desa sudah mengajukan pencairan DD. Pihaknya tidak tahu secara pasti mengapa pengajuan DD tidak dilakukan di awal tahun. Kebiasaan mengajukan DD di pertengahan tahun tak bisa diubah dari waktu ke waktu.

”Kendalanya memang APBDes kadang kala sudah selesai. Tapi ada musyawarah lagi, mengubah lagi desa, disempurnakan lagi,” jelasnya.

Perubahan berkali-kali di tingkat desa itu yang selama ini menghambat pengajuan DD. Padahal secara teknis, pemerintah desa rata-rata sudah menguasai aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes). Para perangkat desa menurutnya sudah dilatih berkali-kali.

”Siskeudes lancar. Cuma kadang-kadang karena ini APBDes, desa itu kadang maunya ini, berubah lagi, gitu,” tegasnya.

Apakah molornya pengajuan DD tidak menghambat pelaksanaan pembangunan di tingkat desa? Malik menyebut tidak akan menghambat. Sebab, berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan DD selalu selesai pada akhir tahun. ”Kalau Kades itu pegang uang, sudah beres. Kadang-kadang pekerjaan dikerjakan duluan sama kepala desa,” paparnya.

Meski demikian, pihaknya tetap meminta agar kepala desa segera mengajukan pencairan DD. Sebab, setiap tahun dana yang digelontorkan oleh pemerintah pusat terus meningkat. Tiap desa rata-rata memperoleh DD di atas Rp 1 miliar.

”Rata-rata DD per desa sekitar Rp 1 miliar. Tapi, banyak yang di atas Rp 1 miliar. Bahkan, kalau dengan ADD bisa mencapai Rp 1,5 miliar hingga Rp 2 miliar,” tukasnya.

BANGKALAN – Program pembangunan yang dibiayai dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) dipastikan tidak akan berjalan maksimal. Bahkan, jatah bantuan keuangan triwulan pertama di Bangkalan 2019 tidak ada yang mengajukan pencairan. Padahal, saat ini sudah memasuki triwulan kedua.

Jumlah dua bantuan keuangan itu tahun ini mencapai Rp 446,29 miliar. Bantuan ratusan miliar itu terdiri atas Rp 329,22 miliar DD dan Rp 117,07 miliar ADD untuk 273 desa di 18 kecamatan.

Besaran ADD tiap desa dianggarkan Rp 200 juta hingga Rp 500 juta. Sementara DD tiap desa mendapatkan jatah Rp 600 juta hingga Rp 61,9 miliar. Angka tertinggi itu milik Desa Ujung Piring, Kecamatan Kota Bangkalan (lihat grafis).


Bantuan besar tidak berbanding lurus dengan percepatan pembangunan. Setidaknya dapat dilihat dari upaya pemerintah desa mengajukan pencairan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bangkalan mentacat, hingga saat ini belum ada yang mengajukan.

Kasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan DPMD Bangkalan Abdul Holik mengatakan, keterlambatan pencairan karena saat ini masih ada penyesuaian. Misalnya seperti pembuatan peraturan desa (perdes) untuk APBDes. ”Kesulitan desa itu. Kami juga harus berhati-hati. Camat juga harus berhati-hati,” terangnya ketika dihubungi Jawa Pos Radar Madura (JPRM) Selasa (14/5).

Holik menambahkan, ketentuan tersebut merupakan amanat Permendagri 20/2018 tentang  Pengelolaan Keuangan Desa. Karena itu, pihaknya mendesak kepala desa untuk segera menyelesaikan tahapan-tahapan tersebut. ”Desa harus secepatnya menyelesaikan,” katanya.

Baca Juga :  Mencuat Dugaan Penyelewengan DD, Tiap Termin Pemdes Setor hingga Puluhan Juta

Meski pencairan molor, Holik tidak bisa menjelaskan mengenai target pencairan. Namun, dia mengaku pihaknya sudah mewanti-wanti kepala desa supaya pencairan DD-ADD tahap pertama cepat cair.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Bangkalan Fadhur Rosi mengatakan, pihaknya akan memanggil pihak terkait dalam waktu dekat. Sebab, menginjak triwulan kedua, belum ada desa yang melakukan pencairan DD-ADD. Menurut dia, kalau tidak dicairkan, akan tumpang tindih dengan program tahap kedua.

”Pada akhirnya tahap kedua ini juga akan molor. Ketika molor, akan berdampak terhadap kegiatan di akhir tahun,” tegasnya.

Politikus Partai Demokrat asal Kecamatan Socah itu menambahkan, pihaknya akan menanyakan permasalahan yang menghambat pencairan DD-ADD. Akibatnya, hingga saat ini, belum ada kegiatan yang terlaksana di desa. ”SPj kan akhir tahun. Perencanaan berikutnya juga dilaksanakan pada akhir tahun anggaran. Jangan ada alasan,” pintanya.

Persoalan tak jauh berbeda juga terjadi di Sampang. Pelaksanaan pembangunan yang menggunakan DD terancam molor. Sampai saat ini belum ada satu pun desa yang mengajukan pencairan. Padahal, saat ini kalender tahun anggaran sudah memasuki bulan kelima.

Kepala DPMD Sampang Abd. Malik Amrullah mengatakan, sampai saat ini seluruh desa belum mengajukan DD. Total di Kota Bahari ini ada 180 desa di 14 kecamatan. ”Kalau dana desa belum ada yang mengajukan. Kalau ADD, ada satu dua yang mengajukan pencairan,” kata Abd. Malik Amrullah.

Baca Juga :  Sediakan Unit R3, Ambulans Desa, dan Peningkatan Infrastruktur

Dijelaskan, semestinya pada Mei hingga Juni ini desa-desa sudah mengajukan pencairan DD. Pihaknya tidak tahu secara pasti mengapa pengajuan DD tidak dilakukan di awal tahun. Kebiasaan mengajukan DD di pertengahan tahun tak bisa diubah dari waktu ke waktu.

”Kendalanya memang APBDes kadang kala sudah selesai. Tapi ada musyawarah lagi, mengubah lagi desa, disempurnakan lagi,” jelasnya.

Perubahan berkali-kali di tingkat desa itu yang selama ini menghambat pengajuan DD. Padahal secara teknis, pemerintah desa rata-rata sudah menguasai aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes). Para perangkat desa menurutnya sudah dilatih berkali-kali.

”Siskeudes lancar. Cuma kadang-kadang karena ini APBDes, desa itu kadang maunya ini, berubah lagi, gitu,” tegasnya.

Apakah molornya pengajuan DD tidak menghambat pelaksanaan pembangunan di tingkat desa? Malik menyebut tidak akan menghambat. Sebab, berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan DD selalu selesai pada akhir tahun. ”Kalau Kades itu pegang uang, sudah beres. Kadang-kadang pekerjaan dikerjakan duluan sama kepala desa,” paparnya.

Meski demikian, pihaknya tetap meminta agar kepala desa segera mengajukan pencairan DD. Sebab, setiap tahun dana yang digelontorkan oleh pemerintah pusat terus meningkat. Tiap desa rata-rata memperoleh DD di atas Rp 1 miliar.

”Rata-rata DD per desa sekitar Rp 1 miliar. Tapi, banyak yang di atas Rp 1 miliar. Bahkan, kalau dengan ADD bisa mencapai Rp 1,5 miliar hingga Rp 2 miliar,” tukasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/