alexametrics
21.5 C
Madura
Sunday, July 3, 2022

Bawaslu Bangkalan Stop Penyelidikan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu

BANGKALAN – Kasus dugaan pelanggaran pemilu yang melibatkan oknum anggota KPPS dan caleg akhirnya dihentikan. Itu setelah, bawaslu selesai menggelar rapat bersama tim gakkumdu, Rabu kemarin, (15/5). 

Menurut Ketua Bawaslu Bangkalan Ahmad Mustain Saleh, kasus yang dilaporkan Mayyis Abdullah tersebut tidak cukup bukti. Selain itu, batas waktu penyelidikan bawaslu juga telah habis.

“Kemarin kita sudah rapat dengan gakumdu. Hasilnya, kepolisian dan kejaksaan menilai saksi dan bukti kasus tersebut tidak memenuhi syarat. Dugaan pidana pemilu masih lemah,” tuturnya.

Dijelaskan, bawaslu memerlukan saksi yang merekam langsung video tersebut. Namun hingga batas akhir ditentukan, saksi tersebut tidak dapat hadir dan belum bisa dimintai keterangan.

Baca Juga :  Pemkab Rencanakan Terminal dan Pelabuhan Kamal Jadi Lokasi Wisata

Risang Bima Wijaya, salah satu kuasa hukum pelapor (Mayyis, Red) menilai bawaslu sangat konyol. Sebab, pelanggaran pidana pemilu telah jelas terjadi. Oknum yang terlibat sudah jelas terekam dalam video.

“Bawaslu konyol. Kalau video tersebut dinilai bukan bukti pelanggaran, kenapa waktu itu dilakukan PSU? Logikanya, ketika PSU dilakukan atas dasar video tersebut, berarti video itu sebuah bukti pelanggaran. Kenapa saat ini video tersebut dinilai tidak cukup sebagai bukti pidana pemilu ?,” sesalnya.

Risang kecewa karena kasus yang dilaporkan kliennya tersebut dihentikan. Dikatakan, keputusan tersebut sangat bertolak belakang dengan himbauan yang telah disampaikan bawaslu untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan pemilu.

Baca Juga :  Puluhan Paket Proyek SD-SMP Belum Digarap

“Bawaslu minta masyarakat merekam dan melapor jika melihat kecurangan. Video yang telah menyebar saat ini sebuah bentuk peran aktif masyarakat untuk turut mengawasi pemilu. Tapi setelah ada video, kok malah dianggap bukan pelanggaran,” tambahnya. 

Dijelaskan, saat ini pihaknya akan berembuk untuk menentukan langkah selanjutnya. “Tapi sebagai kuasa hukum, saya akan menyarankan kepada klien untuk melapor ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),” tuturnya. (Julian Isna)

BANGKALAN – Kasus dugaan pelanggaran pemilu yang melibatkan oknum anggota KPPS dan caleg akhirnya dihentikan. Itu setelah, bawaslu selesai menggelar rapat bersama tim gakkumdu, Rabu kemarin, (15/5). 

Menurut Ketua Bawaslu Bangkalan Ahmad Mustain Saleh, kasus yang dilaporkan Mayyis Abdullah tersebut tidak cukup bukti. Selain itu, batas waktu penyelidikan bawaslu juga telah habis.

“Kemarin kita sudah rapat dengan gakumdu. Hasilnya, kepolisian dan kejaksaan menilai saksi dan bukti kasus tersebut tidak memenuhi syarat. Dugaan pidana pemilu masih lemah,” tuturnya.


Dijelaskan, bawaslu memerlukan saksi yang merekam langsung video tersebut. Namun hingga batas akhir ditentukan, saksi tersebut tidak dapat hadir dan belum bisa dimintai keterangan.

Baca Juga :  Kapolres Minta Warga Patuhi Prokes saat Lebaran Ketupat

Risang Bima Wijaya, salah satu kuasa hukum pelapor (Mayyis, Red) menilai bawaslu sangat konyol. Sebab, pelanggaran pidana pemilu telah jelas terjadi. Oknum yang terlibat sudah jelas terekam dalam video.

“Bawaslu konyol. Kalau video tersebut dinilai bukan bukti pelanggaran, kenapa waktu itu dilakukan PSU? Logikanya, ketika PSU dilakukan atas dasar video tersebut, berarti video itu sebuah bukti pelanggaran. Kenapa saat ini video tersebut dinilai tidak cukup sebagai bukti pidana pemilu ?,” sesalnya.

Risang kecewa karena kasus yang dilaporkan kliennya tersebut dihentikan. Dikatakan, keputusan tersebut sangat bertolak belakang dengan himbauan yang telah disampaikan bawaslu untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan pemilu.

Baca Juga :  Pemkab Rencanakan Terminal dan Pelabuhan Kamal Jadi Lokasi Wisata

“Bawaslu minta masyarakat merekam dan melapor jika melihat kecurangan. Video yang telah menyebar saat ini sebuah bentuk peran aktif masyarakat untuk turut mengawasi pemilu. Tapi setelah ada video, kok malah dianggap bukan pelanggaran,” tambahnya. 

Dijelaskan, saat ini pihaknya akan berembuk untuk menentukan langkah selanjutnya. “Tapi sebagai kuasa hukum, saya akan menyarankan kepada klien untuk melapor ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),” tuturnya. (Julian Isna)

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/