BANGKALAN – Data penerima biaya iuran daerah (PBID) di Bangkalan terjun bebas. Pemkab bakal mengurangi 90.038 orang. Berdasar data PBID, 155.038 peserta akan dikurangi menjadi 65 ribu.
Pemangkasan tersebut akan dilakukan karena dana yang disiapkan pemerintah daerah sekitar Rp 31 miliar. Anggaran tersebut selisih Rp 3 miliar dari 2019 yang Rp 34 miliar. ”Pengurangan tersebut nantinya melalui banyak tahapan seleksi dan validasi,” tutur Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan Sudiyo kemarin (15/1).
Pengurangan peserta bukan karena kurangnya dana. Akan tetapi, pembayaran premi naik dari Rp 23 ribu menjadi Rp 42 ribu setiap bulan. Akibatnya, Rp 31 miliar yang merupakan dana bantuan hanya cukup membayar 65 ribu jiwa.
Sebanyak 155.038 peserta itu harus diverifikasi. Pemkab tidak ingin bantuan tersebut digunakan masyarakat mampu. ”Saya akan bentuk tim bidan di setiap puskesmas seluruh kecamatan untuk ikut melakukan validasi dan verifikasi,” terangnya.
Sudiyo menambahkan, pengurangan peserta tersebut memiliki efek baik dan buruk. Baiknya, pemerintah dapat menyalurkan bantuan tepat sasaran. Sisi lainnya, dia khawatir ada keluarga miskin yang tidak terjangkau dalam basis data terpadu (BDT) dan PBID.
”Peserta yang belum terdaftar itu, jika nanti memang membutuhkan dan mendadak, akan tetap saya rekomendasikan. Setelah itu, kami survei ke rumahnya,” tegas Sudiyo.
Kasi Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Bangkalan Sukardi menyebutkan bahwa PBID mencapai 155.038. Setelah difilter dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dispenduk), jumlahnya menjadi 143.000 orang. ”Sebanyak 143.000 jiwa tersebut harus kami eliminasi sekitar 78 ribu agar sesuai dengan permintaan sebanyak 65 ribu,” tegasnya.
Pengurangan peserta tersebut dilakukan tiga instansi. Dimulai verifikasi data di dispendukcapil, kemudian survei ulang dan verifikasi lapangan oleh dinsos. Lalu, data tersebut akan dicocokkan kembali oleh dinkes melalui bidan atau perawat di tiap kecamatan. ”Dengan verifikasi berlapis ini, saya berharap PDIB tepat sasaran pada warga yang belum mampu,” tegasnya.
Tim verifikasi dinsos akan bersosialisasi ke setiap kecamatan. Harapannya, pendataan BDT kemiskinan selesai Maret. Mengacu pada tahun sebelumnya, banyak kepala desa belum mengindahkan permintaan pemkab. ”Semoga kali ini semua pihak bekerja sama dengan baik,” harap Sukardi. (c5)
