alexametrics
25.1 C
Madura
Saturday, May 21, 2022

Piutang Biakes Maskin Capai Rp 5,2 M

BANGKALAN, Jawa Pos Radar Madura – Tunggakan biaya kesehatan masyarakat miskin (biakes maskin) di RSUD Syamrabu pada 2020 yang belum dibayar oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan mencapai Rp 5,2 miliar. Ironisnya, piutang terhadap rumah sakit pelat merah itu, pada tahun anggaran (TA) 2022 tidak dianggarkan.

Kepala Dinkes Bangkalan Sudiyo menyampaikan, tunggakan yang berasal dari 2.824 pasien pengguna program biakes maskin pasti terbayar. Menurut dia, piutang Rp 5,2 miliar itu terjadi pada periode Juni–Desember 2020.

Pemicunya, anggaran klaim biakes maskin yang melekat di instansinya tidak cukup untuk meng-cover jumlah pasien yang mengakses program tersebut. ”Kemarin (2020, Red) kita sudah menyiapkan Rp 5 miliar, tapi kurang,” katanya kemarin (14/11).

Sementara pada TA 2021, instansinya hanya kecipratan Rp 3,9 miliar untuk pembiayaan program biakes maskin. Menurut dia, untuk pembayaran piutang biakes maskin 2020 tidak dianggarkan.

”Mudah-mudahan yang tahun ini cukup. Kalau yang TA 2022, anggaran program biakes maskin disiapkan sekitar Rp 2,5 miliar,” paparnya.

Baca Juga :  Edukasi Berpuasa sebelum Operasi

Meski tak dianggarkan, pria yang biasa dipanggil Yoyok itu mengaku optimistis piutang bisa terbayar tahun depan meski tidak secara penuh. ”Masih kita cari-carikan (dari anggaran lainnya), pasti nanti dibayarkan,” ujarnya.

Salah satu opsi anggaran yang akan dialokasikan untuk pembayaran piutang yaitu dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT). Tetapi, kemungkinan belum bisa dibayar secara penuh. ”Saya mendapat bocoran, tahun depan (2022) akan dicairkan Rp 2,5 miliar. Sisanya, tahun depannya lagi (2023),” kata pria berkacamata itu.

Direktur RSUD Syamrabu Nunuk Kristiani menyambut baik rencana pembayaran piutang yang akan dilakukan tahun depan. Namun, dirinya berharap piutang itu bisa dibayarkan secara lunas di TA 2022.

”Kita ikut apa yang diputuskan pemkab, yang penting sesuai janjinya dibayar lunas  2022. Karena menyangkut jasa pelayanan (jaspel) teman-teman yang sudah dilaksanakan di 2020,” imbuhnya.

Baca Juga :  Cerita Kepala Ruangan Pemulasaraan Jenazah RSUD Syamrabu Sugiyanto

Dampak belum dicairkannya piutang itu, tenaga kesehatan (nakes) yang menangani pasien biakes maskin pada periode Juni–Desember belum menerima haknya. Sementara pihaknya mengaku tidak berani merekolasi anggaran yang lain untuk menalangi  jaspel yang belum terbayar tersebut.

”Belum dibayarkan, karena secara keuangan tidak dibenarkan jika dibayar dengan dana lain,” tutur alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga tersebut.

Klaim biakes maskin yang belum terbayar di 2020 senilai Rp 5,2 miliar. Itu berasal dari 2.824 pasien biakes maskin. Perinciannya, 713 pasien rawat inap (irna), 2.111 pasien rawat jalan, dan biaya ambulans (perinciannya lihat grafis).

Terpisah, Ketua Komisi D DPRD Bangkalan Nur Hasan menyampaikan, piutang itu sempat dibahas di RAPBD 2022 bersama dinkes. Dari hearing itu, komisi D memberikan rekomendasi kepada banggar agar pembayaran piutang dianggarkan di TA 2022.

”Kalau kami, memang merekomendasikan ke banggar untuk dianggarkan supaya bisa cepat terbayar,” tukasnya.

- Advertisement -

BANGKALAN, Jawa Pos Radar Madura – Tunggakan biaya kesehatan masyarakat miskin (biakes maskin) di RSUD Syamrabu pada 2020 yang belum dibayar oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan mencapai Rp 5,2 miliar. Ironisnya, piutang terhadap rumah sakit pelat merah itu, pada tahun anggaran (TA) 2022 tidak dianggarkan.

Kepala Dinkes Bangkalan Sudiyo menyampaikan, tunggakan yang berasal dari 2.824 pasien pengguna program biakes maskin pasti terbayar. Menurut dia, piutang Rp 5,2 miliar itu terjadi pada periode Juni–Desember 2020.

Pemicunya, anggaran klaim biakes maskin yang melekat di instansinya tidak cukup untuk meng-cover jumlah pasien yang mengakses program tersebut. ”Kemarin (2020, Red) kita sudah menyiapkan Rp 5 miliar, tapi kurang,” katanya kemarin (14/11).


Sementara pada TA 2021, instansinya hanya kecipratan Rp 3,9 miliar untuk pembiayaan program biakes maskin. Menurut dia, untuk pembayaran piutang biakes maskin 2020 tidak dianggarkan.

”Mudah-mudahan yang tahun ini cukup. Kalau yang TA 2022, anggaran program biakes maskin disiapkan sekitar Rp 2,5 miliar,” paparnya.

Baca Juga :  Bupati Ra Latif Santuni Istri dan Anak Almarhum Serda Eko

Meski tak dianggarkan, pria yang biasa dipanggil Yoyok itu mengaku optimistis piutang bisa terbayar tahun depan meski tidak secara penuh. ”Masih kita cari-carikan (dari anggaran lainnya), pasti nanti dibayarkan,” ujarnya.

Salah satu opsi anggaran yang akan dialokasikan untuk pembayaran piutang yaitu dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT). Tetapi, kemungkinan belum bisa dibayar secara penuh. ”Saya mendapat bocoran, tahun depan (2022) akan dicairkan Rp 2,5 miliar. Sisanya, tahun depannya lagi (2023),” kata pria berkacamata itu.

Direktur RSUD Syamrabu Nunuk Kristiani menyambut baik rencana pembayaran piutang yang akan dilakukan tahun depan. Namun, dirinya berharap piutang itu bisa dibayarkan secara lunas di TA 2022.

”Kita ikut apa yang diputuskan pemkab, yang penting sesuai janjinya dibayar lunas  2022. Karena menyangkut jasa pelayanan (jaspel) teman-teman yang sudah dilaksanakan di 2020,” imbuhnya.

Baca Juga :  Biaya Ambulans Harus Mengacu pada Perbup

Dampak belum dicairkannya piutang itu, tenaga kesehatan (nakes) yang menangani pasien biakes maskin pada periode Juni–Desember belum menerima haknya. Sementara pihaknya mengaku tidak berani merekolasi anggaran yang lain untuk menalangi  jaspel yang belum terbayar tersebut.

”Belum dibayarkan, karena secara keuangan tidak dibenarkan jika dibayar dengan dana lain,” tutur alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga tersebut.

Klaim biakes maskin yang belum terbayar di 2020 senilai Rp 5,2 miliar. Itu berasal dari 2.824 pasien biakes maskin. Perinciannya, 713 pasien rawat inap (irna), 2.111 pasien rawat jalan, dan biaya ambulans (perinciannya lihat grafis).

Terpisah, Ketua Komisi D DPRD Bangkalan Nur Hasan menyampaikan, piutang itu sempat dibahas di RAPBD 2022 bersama dinkes. Dari hearing itu, komisi D memberikan rekomendasi kepada banggar agar pembayaran piutang dianggarkan di TA 2022.

”Kalau kami, memang merekomendasikan ke banggar untuk dianggarkan supaya bisa cepat terbayar,” tukasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/