alexametrics
21.5 C
Madura
Monday, May 23, 2022

Bupati Ra Latif Ikuti Rakor dengan KPK

SURABAYA – Rapat koordinasi (rakor) pemberantasan tindak pidana korupsi terintegrasi digelar di Gedung Grahadi Surabaya, Senin (15/11). Semua kepala daerah dan pimpinan DPRD di Jawa Timur (Jatim) mengikuti rakor tersebut. Termasuk Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron.

Rakor dihadiri langsung Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Nurul Ghufron dan Direktur Koordinasi Supervisi III KPK Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama. Kegiatan tersebut sebagai upaya preventif lembaga anti rasuah untuk menciptakan pemerintahan yang bebas dari korupsi.

Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron menyampaikan, rakor yang dilakukan oleh KPK sangat bermanfaat. Sebab, bisa menjadi warning untuk pemangku kebijakan agar tidak melakukan korupsi. 

Baca Juga :  Bupati Ra Latif Wanti-Wanti ASN Beri Pelayanan Terbaik ke Masyarakat

”Upaya KPK dalam melakukan upaya pencegahan korupsi sejalan dengan komitmen kami Pemkab Bangkalan yang ingin menciptakan pemerintahan yang bersih,” tegas mantan wakil ketua DPRD Bangkalan itu.

Cita-cita itu mulai terlihat hasilnya dengan perolehan predikat opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemkab empat kali berturut-turut. Itu menandakan penggunaan anggaran di Bangkalan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. 

Ada beberapa pesan yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Di antaranya, pemangku kebijakan harus memiliki komitmen dan integritas untuk tidak melakukan korupsi. ”Kita harus bisa menjadi pahlawan di dalam memerangi tindak pidana kosupsi,” ujarnya. Dari rakor itu, Ra Latif juga menerima 20 sertifikat aset milik pemkab dari Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur. 

Baca Juga :  Kecolongan, Staf Satpol PP Bangkalan Tujuh Bulan Jadi TKI Ilegal

Kepala Diskominfo Bangkalan Agus Zein menyampaikan, semua pejabat dan anggota DPRD Bangkalan juga mengikuti rakor di Gedung Grahadi secara virtual. KPK menekankan tentang pentingnya prinsip-prinsip agama bagi pemangku kebijakan agar tidak terjerumus dalam tindakan yang korup. 

”Penekanan dari KPK yaitu peningkatan integritas, moralitas, dan ketaatan terhadap nilai-nilai agama agar terhindar dari perbuatan korupsi,” terangnya. (jup/onk)

- Advertisement -

SURABAYA – Rapat koordinasi (rakor) pemberantasan tindak pidana korupsi terintegrasi digelar di Gedung Grahadi Surabaya, Senin (15/11). Semua kepala daerah dan pimpinan DPRD di Jawa Timur (Jatim) mengikuti rakor tersebut. Termasuk Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron.

Rakor dihadiri langsung Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Nurul Ghufron dan Direktur Koordinasi Supervisi III KPK Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama. Kegiatan tersebut sebagai upaya preventif lembaga anti rasuah untuk menciptakan pemerintahan yang bebas dari korupsi.

Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron menyampaikan, rakor yang dilakukan oleh KPK sangat bermanfaat. Sebab, bisa menjadi warning untuk pemangku kebijakan agar tidak melakukan korupsi. 

Baca Juga :  Peringkat 4 Jumlah Penderita Kusta Se-Jatim


”Upaya KPK dalam melakukan upaya pencegahan korupsi sejalan dengan komitmen kami Pemkab Bangkalan yang ingin menciptakan pemerintahan yang bersih,” tegas mantan wakil ketua DPRD Bangkalan itu.

Cita-cita itu mulai terlihat hasilnya dengan perolehan predikat opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemkab empat kali berturut-turut. Itu menandakan penggunaan anggaran di Bangkalan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. 

Ada beberapa pesan yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Di antaranya, pemangku kebijakan harus memiliki komitmen dan integritas untuk tidak melakukan korupsi. ”Kita harus bisa menjadi pahlawan di dalam memerangi tindak pidana kosupsi,” ujarnya. Dari rakor itu, Ra Latif juga menerima 20 sertifikat aset milik pemkab dari Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur. 

Baca Juga :  Derbi Madura Terancam tanpa Samassa

Kepala Diskominfo Bangkalan Agus Zein menyampaikan, semua pejabat dan anggota DPRD Bangkalan juga mengikuti rakor di Gedung Grahadi secara virtual. KPK menekankan tentang pentingnya prinsip-prinsip agama bagi pemangku kebijakan agar tidak terjerumus dalam tindakan yang korup. 

”Penekanan dari KPK yaitu peningkatan integritas, moralitas, dan ketaatan terhadap nilai-nilai agama agar terhindar dari perbuatan korupsi,” terangnya. (jup/onk)

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/