alexametrics
21.3 C
Madura
Saturday, October 1, 2022

Imbau Masyarakat Lapor KPU jika Namanya Dicatut

Bawaslu Endus Anggota Parpol Berstatus PNS

BANGKALAN, Jawa Pos Radar Madura – Pendaftaran partai politik (parpol) sebagai peserta pemilu baru ditutup kemarin (14/8). Namun, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bangkalan mengendus adanya data anggota yang belum memenuhi syarat. Data tersebut diajukan parpol sebagai salah satu syarat agar menjadi peserta Pemilu 2024.

Ketua Bawaslu Bangkalan A. Mustain Saleh mengatakan, institusinya mulai dapat mengakses aplikasi sistem informasi partai politik (SIPOL). Dalam sepekan terakhir, Bawaslu memantau aplikasi daftar anggota parpol tersebut.

hasilnya, ditemukan dugaan maladministrasi pendaftaran anggota oleh parpol. Di antaranya, data anggota yang didaftarkan ganda dan ada anggota yang didaftarkan berstatus pegawai negeri sipil (PNS). ”Sedang kami data dan terus akan kamu lihat dulu. Temuan cukup banyak,” ujarnya.

Selain Bawaslu, deteksi dugaan maladministrasi data anggota parpol nantinya juga dapat dilakukan KPU. Bahkan, KPU lebih leluasa mendeteksi dugaan maladministrasi anggota peserta pemilu. ”Kalau KPU bisa men-download. Jadi, datanya bisa dikolaborasikan dan langsung ketemu berapa yang ganda dan berstatus ASN,” imbuhnya.

Pria berkacamata itu menambahkan, peran serta masyarakat dalam menyukseskan tahapan verifikasi administrasi parpol calon peserta pemilu sangat besar. Yakni, dengan mengakses laman https://infopemilu.kpu.go.id. Dari laman website itu, masyarakat dapat mengetahui apakah namanya didaftarkan sebagai anggota parpol atau tidak.

Baca Juga :  Puluhan LSM Belum Terdaftar di Bakesbangpol

”Di berbagai daerah banyak ditemukan pencatutan nama oleh parpol. Kalau ada yang merasa bukan anggota parpol, tapi didaftarkan dan itu merugikan, bisa melaporkan ke Bawaslu atau KPU,” sarannya.

Ketua KPU Bangkalan Zainal Arifin menyampaikan, SIPOL yang dapat diakses masih terbatas. Tahap verifikasi administrasi baru akan dilaksanakan Selasa (16/8). Karen itu, institusinya belum dapat mengetahui apakah ada data ganda atau PNS yang didaftarkan sebagai anggota oleh parpol. ”Nanti baru diketahui ketika KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi administrasi,” imbuhnya.

Dalam tahap verifikasi administrasi, KPU dapat mendeteksi manakala ada ASN atau anggota TNI/Polri yang tercatat sebagai anggota parpol. Temuan itu akan diklarifikasi langsung oleh KPU kepada ASN atau anggota TNI/Polri yang bersangkutan. ”Jika misalnya ada (ASN, anggota TNI/Polri) belum memenuhi syarat, parpol harus mengganti atau memperbaiki. Sebab, nanti ada tahap perbaikan,” imbuhnya.

Sejauh ini, institusinya telah melakukan pengecekan internal apakah terdapat komisioner dan pegawai di lingkungan KPU yang didaftarkan sebagai anggota oleh parpol. ”Sampai sekarang, belum ada komisioner KPU dan pegawai di sekretariat yang KTP dan NIK-nya digunakan parpol untuk pendaftaran,” imbuhnya.

Baca Juga :  Amankan Ratusan Botol Miras di Tengah Laut

Zainal Arifin menambahkan, setiap parpol harus memiliki kepengurusan di seluruh provinsi. Selain itu, memiliki kepengurusan 75 persen dari total kabupaten/kota di setiap provinsi dengan memperhatikan 30 persen perempuan dalam kepengurusannya. Sementara anggota sekurang-kurangnya seribu atau 1/1.000 dari jumlah penduduk dengan dibuktikan kepemilikian kartu tanda anggota (KTA).

Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi Jatim Miftahur Rozak menganggap partisipasi masyarakat dalam tahap pendaftaran parpol peserta pemilu sangat penting. Dengan demikian, data yang diserahkan parpol sesuai persyaratan. ”Sejauh ini, sudah ada lima komisioner KPU dan pegawai sekretariat di empat kabupaten/kota yang didaftarkan parpol sebagai anggota,” ungkapnya.

Jika ada masyarakat tidak pernah menjadi anggota parpol, namun tercatat di SIPOL, Miftahur Rozak mengimbau untuk segera melapor ke KPU. ”Nanti akan kami sampaikan ke KPU RI untuk dilakukan verifikasi administrasi. Setelah verifikasi administrasi, akan ada verifikasi faktual. Jika tidak pernah menjadi anggota parpol bisa disampaikan nanti,” tandasnya. (jup/yan)

BANGKALAN, Jawa Pos Radar Madura – Pendaftaran partai politik (parpol) sebagai peserta pemilu baru ditutup kemarin (14/8). Namun, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bangkalan mengendus adanya data anggota yang belum memenuhi syarat. Data tersebut diajukan parpol sebagai salah satu syarat agar menjadi peserta Pemilu 2024.

Ketua Bawaslu Bangkalan A. Mustain Saleh mengatakan, institusinya mulai dapat mengakses aplikasi sistem informasi partai politik (SIPOL). Dalam sepekan terakhir, Bawaslu memantau aplikasi daftar anggota parpol tersebut.

hasilnya, ditemukan dugaan maladministrasi pendaftaran anggota oleh parpol. Di antaranya, data anggota yang didaftarkan ganda dan ada anggota yang didaftarkan berstatus pegawai negeri sipil (PNS). ”Sedang kami data dan terus akan kamu lihat dulu. Temuan cukup banyak,” ujarnya.


Selain Bawaslu, deteksi dugaan maladministrasi data anggota parpol nantinya juga dapat dilakukan KPU. Bahkan, KPU lebih leluasa mendeteksi dugaan maladministrasi anggota peserta pemilu. ”Kalau KPU bisa men-download. Jadi, datanya bisa dikolaborasikan dan langsung ketemu berapa yang ganda dan berstatus ASN,” imbuhnya.

Pria berkacamata itu menambahkan, peran serta masyarakat dalam menyukseskan tahapan verifikasi administrasi parpol calon peserta pemilu sangat besar. Yakni, dengan mengakses laman https://infopemilu.kpu.go.id. Dari laman website itu, masyarakat dapat mengetahui apakah namanya didaftarkan sebagai anggota parpol atau tidak.

Baca Juga :  Ribuan NIK Anggota Parpol Tak Valid

”Di berbagai daerah banyak ditemukan pencatutan nama oleh parpol. Kalau ada yang merasa bukan anggota parpol, tapi didaftarkan dan itu merugikan, bisa melaporkan ke Bawaslu atau KPU,” sarannya.

Ketua KPU Bangkalan Zainal Arifin menyampaikan, SIPOL yang dapat diakses masih terbatas. Tahap verifikasi administrasi baru akan dilaksanakan Selasa (16/8). Karen itu, institusinya belum dapat mengetahui apakah ada data ganda atau PNS yang didaftarkan sebagai anggota oleh parpol. ”Nanti baru diketahui ketika KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi administrasi,” imbuhnya.

- Advertisement -

Dalam tahap verifikasi administrasi, KPU dapat mendeteksi manakala ada ASN atau anggota TNI/Polri yang tercatat sebagai anggota parpol. Temuan itu akan diklarifikasi langsung oleh KPU kepada ASN atau anggota TNI/Polri yang bersangkutan. ”Jika misalnya ada (ASN, anggota TNI/Polri) belum memenuhi syarat, parpol harus mengganti atau memperbaiki. Sebab, nanti ada tahap perbaikan,” imbuhnya.

Sejauh ini, institusinya telah melakukan pengecekan internal apakah terdapat komisioner dan pegawai di lingkungan KPU yang didaftarkan sebagai anggota oleh parpol. ”Sampai sekarang, belum ada komisioner KPU dan pegawai di sekretariat yang KTP dan NIK-nya digunakan parpol untuk pendaftaran,” imbuhnya.

Baca Juga :  Puskesmas Galis Bina 11 Posbindu

Zainal Arifin menambahkan, setiap parpol harus memiliki kepengurusan di seluruh provinsi. Selain itu, memiliki kepengurusan 75 persen dari total kabupaten/kota di setiap provinsi dengan memperhatikan 30 persen perempuan dalam kepengurusannya. Sementara anggota sekurang-kurangnya seribu atau 1/1.000 dari jumlah penduduk dengan dibuktikan kepemilikian kartu tanda anggota (KTA).

Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi Jatim Miftahur Rozak menganggap partisipasi masyarakat dalam tahap pendaftaran parpol peserta pemilu sangat penting. Dengan demikian, data yang diserahkan parpol sesuai persyaratan. ”Sejauh ini, sudah ada lima komisioner KPU dan pegawai sekretariat di empat kabupaten/kota yang didaftarkan parpol sebagai anggota,” ungkapnya.

Jika ada masyarakat tidak pernah menjadi anggota parpol, namun tercatat di SIPOL, Miftahur Rozak mengimbau untuk segera melapor ke KPU. ”Nanti akan kami sampaikan ke KPU RI untuk dilakukan verifikasi administrasi. Setelah verifikasi administrasi, akan ada verifikasi faktual. Jika tidak pernah menjadi anggota parpol bisa disampaikan nanti,” tandasnya. (jup/yan)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

Lima Raperda Siap Dibahas

/