alexametrics
21.3 C
Madura
Friday, May 20, 2022

Wabup Ragukan Realisasi Rehab Balai Desa

BANGKALAN – Bantuan pembangunan balai desa yang berpotensi bermasalah membuat Wakil Bupati (Wabup) Bangkalan Mondir A. Rofii angkat bicara. Dia mengaku sudah sering memberikan nasihat dan masukan agar hati-hati dalam melaksanakan kegiatan yang bersumber dari APBD.

Informasi yang diterima, anggaran tersebut dicairkan di penghujung tahun 2017. Karenanya, rentan tidak dilaksanakan tepat waktu dan juga berpotensi bermasalah. ”Bantuan pembangunan balai desa itu program 2017. Saya tahu. Tapi, saya tidak banyak dilibatkan karena saya hanya sebagai wakil bupati,” katanya.

Ketika mendengar anggaran dikucurkan akhir tahun, kala itu dia sedikit waswas. Terutama terkait kesanggupan desa mampu melaksanakan dengan tepat waktu atau tidak. ”Ternyata keraguan saya benar. Banyak desa belum melaksanakan hingga 100 persen. Apalagi, itu juga hasil sidak dewan,” ucapnya.

Baca Juga :  Ribuan Warga Doakan Ra Fuad

Pihaknya juga mewanti-wanti untuk tidak membangun balai desa di tanah pribadi. Harus dibangun di tanah kas desa. Itu sebagai syarat menerima bantuan pembangunan balai desa. ”Itu juga kami sampaikan kepada Kades. Juga kepada dinas terkait untuk mengecek dengan benar,” terangnya.

Manakala sekarang ada yang dibangun di tanah pribadi dan banyak tidak selesai, dia meminta segera dicarikan solusi sebelum menimbulkan persoalan. ”Tapi, tetap tidak boleh menabrak aturan. Ya gimana caranya,” jelasnya.

Ketua Komisi A DPRD Bangkalan Kasmu mengatakan, pihaknya mencium ketidakberesan dalam pembangunan balai desa. Sebab, banyak laporan dari masyarakat. Juga, proses pencairan yang dikucurkan di akhir tahun. Meski demikian, desa tetap berani mencairkan anggaran untuk menggarap.

Baca Juga :  Pencairan Dana Banpol Terkendala Tanda Tangan Bupati

”Ini baru Kwanyar dan Blega yang kami sidak. Terdapat dua desa yang paling janggal,” tuturnya. Sesuai kesepakatan internal Komisi A, pihaknya akan menggelar sidak ke 16 kecamatan lainnya. ”Secara bergiliran kami sidak semua. Tidak menutup kemungkinan banyak kejanggalan di desa di kecamatan lain,” jelasnya.

Beberapa hari yang lalu Komisi A DPRD Bangkalan menggelar sidak ke Kecamatan Kwanyar dan Blega. Hasilnya, semua pembangunan balai desa tidak selesai. Bahkan, di Desa Blega Oloh baru selesai bagian fondasi dan ditengarai dibangun di tanah pribadi. Sementara di Desa Panjalinan, Blega, hanya terdapat tumpukan batu. 

- Advertisement -

BANGKALAN – Bantuan pembangunan balai desa yang berpotensi bermasalah membuat Wakil Bupati (Wabup) Bangkalan Mondir A. Rofii angkat bicara. Dia mengaku sudah sering memberikan nasihat dan masukan agar hati-hati dalam melaksanakan kegiatan yang bersumber dari APBD.

Informasi yang diterima, anggaran tersebut dicairkan di penghujung tahun 2017. Karenanya, rentan tidak dilaksanakan tepat waktu dan juga berpotensi bermasalah. ”Bantuan pembangunan balai desa itu program 2017. Saya tahu. Tapi, saya tidak banyak dilibatkan karena saya hanya sebagai wakil bupati,” katanya.

Ketika mendengar anggaran dikucurkan akhir tahun, kala itu dia sedikit waswas. Terutama terkait kesanggupan desa mampu melaksanakan dengan tepat waktu atau tidak. ”Ternyata keraguan saya benar. Banyak desa belum melaksanakan hingga 100 persen. Apalagi, itu juga hasil sidak dewan,” ucapnya.

Baca Juga :  Pedagang Pasar Galis Akan Ditarik Biaya Sewa

Pihaknya juga mewanti-wanti untuk tidak membangun balai desa di tanah pribadi. Harus dibangun di tanah kas desa. Itu sebagai syarat menerima bantuan pembangunan balai desa. ”Itu juga kami sampaikan kepada Kades. Juga kepada dinas terkait untuk mengecek dengan benar,” terangnya.

Manakala sekarang ada yang dibangun di tanah pribadi dan banyak tidak selesai, dia meminta segera dicarikan solusi sebelum menimbulkan persoalan. ”Tapi, tetap tidak boleh menabrak aturan. Ya gimana caranya,” jelasnya.

Ketua Komisi A DPRD Bangkalan Kasmu mengatakan, pihaknya mencium ketidakberesan dalam pembangunan balai desa. Sebab, banyak laporan dari masyarakat. Juga, proses pencairan yang dikucurkan di akhir tahun. Meski demikian, desa tetap berani mencairkan anggaran untuk menggarap.

Baca Juga :  Pencairan Dana Banpol Terkendala Tanda Tangan Bupati

”Ini baru Kwanyar dan Blega yang kami sidak. Terdapat dua desa yang paling janggal,” tuturnya. Sesuai kesepakatan internal Komisi A, pihaknya akan menggelar sidak ke 16 kecamatan lainnya. ”Secara bergiliran kami sidak semua. Tidak menutup kemungkinan banyak kejanggalan di desa di kecamatan lain,” jelasnya.

Beberapa hari yang lalu Komisi A DPRD Bangkalan menggelar sidak ke Kecamatan Kwanyar dan Blega. Hasilnya, semua pembangunan balai desa tidak selesai. Bahkan, di Desa Blega Oloh baru selesai bagian fondasi dan ditengarai dibangun di tanah pribadi. Sementara di Desa Panjalinan, Blega, hanya terdapat tumpukan batu. 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/