alexametrics
21 C
Madura
Wednesday, May 18, 2022

Anggaran Penyiapan Lahan KKJSM Rp 278 Miliar

BANGKALAN – Selama tiga tahun berturut-turut Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) mendapat kucuran dana ratusan miliar rupiah dari pemerintah pusat. Dana itu untuk penyiapan lahan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura (KKJSM).

Pada 2016, BPWS mendapat anggaran Rp 76,4 miliar untuk penyiapan lahan di KKJSM. Tahun berikutnya, yakni 2017, anggaran naik menjadi Rp 123 miliar. Tahun ini, BPWS kembali mendapat anggaran Rp 78,9 miliar untuk penyiapan lahan di KKJSM.

Hanya, anggaran 2017 tidak terserap 100 persen sehingga menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa). Anggaran yang terserap hanya Rp 59,8 miliar. Dengan demikian, Rp 63,2 miliar menjadi silpa.

Kepala Divisi Data dan Informasi BPWS Pandit Indrawan membenarkan selama tiga tahun pihaknya mendapatkan anggaran Rp 278,3 miliar untuk penyediaan lahan di KKJSM. Kata dia, penyediaan lahan dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur.

Baca Juga :  108 Rekanan Berebut Proyek Rest Area Tahap III Rp 85 M

Mengenai serapan anggaran 2017 yang minim, Pandit beralasan tidak dicapai kesepakatan antara BPWS dengan warga untuk melakukan pembebasan lahan. Ada warga yang menolak menjual tanahnya dan ada juga yang memasang harga tanah sangat tinggi.

Tahun ini, anggaran Rp 78,9 miliar dipecah untuk beberapa kegiatan. Di antaranya, pengadaan tanah, pembuatan sertifikat tanah, pengelolaan kegiatan penyiapan kawasan, pengamanan aset tanah, dan jasa penilaian tanah.

Mengenai pemangkasan anggaran 2018, menurut Pandit, hampir semua divisi di BPWS anggarannya dipangkas. Kata dia, sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran. ”Pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran,” ujarnya.

Tahun ini ditargetkan 10 hektare lahan di KKJSM bisa dibebaskan oleh BPWS. Pandit berjanji akan melakukan koordinasi intens dengan Pemkab Bangkalan, kepala desa, dan masyarakat agar target pembebasan lahan itu tercapai. ”Doakan semoga terealisasi,” pungkasnya.

Baca Juga :  Antrean Menuju Loket Tol Suramadu hingga Lima Kilometer

Anggota Komisi V DPR RI Moh. Nizar Zahro menyatakan, salah satu penyebab pemangkasan anggaran untuk penyiapan lahan di KKJSM tahun ini karena serapan pada 2017 minim. Karena itu, dia mendesak BPWS melakukan pembebasan lahan sesuai target. ”Yang juga penting diperhatikan, jangan sampai pembebasan lahan menimbulkan masalah di kemudian hari,” pesannya.

BANGKALAN – Selama tiga tahun berturut-turut Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) mendapat kucuran dana ratusan miliar rupiah dari pemerintah pusat. Dana itu untuk penyiapan lahan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura (KKJSM).

Pada 2016, BPWS mendapat anggaran Rp 76,4 miliar untuk penyiapan lahan di KKJSM. Tahun berikutnya, yakni 2017, anggaran naik menjadi Rp 123 miliar. Tahun ini, BPWS kembali mendapat anggaran Rp 78,9 miliar untuk penyiapan lahan di KKJSM.

Hanya, anggaran 2017 tidak terserap 100 persen sehingga menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa). Anggaran yang terserap hanya Rp 59,8 miliar. Dengan demikian, Rp 63,2 miliar menjadi silpa.

Kepala Divisi Data dan Informasi BPWS Pandit Indrawan membenarkan selama tiga tahun pihaknya mendapatkan anggaran Rp 278,3 miliar untuk penyediaan lahan di KKJSM. Kata dia, penyediaan lahan dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur.

Baca Juga :  BRI Bagi-Bagi Puluhan Hadiah

Mengenai serapan anggaran 2017 yang minim, Pandit beralasan tidak dicapai kesepakatan antara BPWS dengan warga untuk melakukan pembebasan lahan. Ada warga yang menolak menjual tanahnya dan ada juga yang memasang harga tanah sangat tinggi.

Tahun ini, anggaran Rp 78,9 miliar dipecah untuk beberapa kegiatan. Di antaranya, pengadaan tanah, pembuatan sertifikat tanah, pengelolaan kegiatan penyiapan kawasan, pengamanan aset tanah, dan jasa penilaian tanah.

Mengenai pemangkasan anggaran 2018, menurut Pandit, hampir semua divisi di BPWS anggarannya dipangkas. Kata dia, sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran. ”Pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran,” ujarnya.

Tahun ini ditargetkan 10 hektare lahan di KKJSM bisa dibebaskan oleh BPWS. Pandit berjanji akan melakukan koordinasi intens dengan Pemkab Bangkalan, kepala desa, dan masyarakat agar target pembebasan lahan itu tercapai. ”Doakan semoga terealisasi,” pungkasnya.

Baca Juga :  Penataan PJU Senilai Rp 2,4 M Belum Dikerjakan

Anggota Komisi V DPR RI Moh. Nizar Zahro menyatakan, salah satu penyebab pemangkasan anggaran untuk penyiapan lahan di KKJSM tahun ini karena serapan pada 2017 minim. Karena itu, dia mendesak BPWS melakukan pembebasan lahan sesuai target. ”Yang juga penting diperhatikan, jangan sampai pembebasan lahan menimbulkan masalah di kemudian hari,” pesannya.

Artikel Terkait

Komitmen Tekan AKI-AKB

Menjaga Kesehatan Tulang

Pasar Tumpah Picu Kemacetan

Most Read

Artikel Terbaru

/