alexametrics
26.1 C
Madura
Wednesday, July 6, 2022

Pengembalian Mobdin Dewan Memanas

BANGKALAN – Apa pun alasannya, jatah mobil dinas (mobdin) untuk alat kelengkapan dewan (AKD) dan fraksi harus dikembalikan. Sekretariat DPRD dan komisi B yang paling lantang menyuarakan ini.

Itu sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Selain itu juga perda tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD sudah ditetapkan Oktober lalu.

Namun, suara sekretariat DPRD dan komisi B itu diprotes Ketua Bapemperda DPRD Bangkalan Ach Haryanto kemarin (13/11). Menurut dia, sekretariat DPRD dan komisi B terlalu lebay dalam urusan pengembalian mobdin. Sebab, meski tanpa disuruh dan ada batas waktu, mobil tersebut tetap dikembalikan.

Baca Juga :  Bantuan Guru Ngaji dan Madin Bangkalan Berpotensi Kuras APBD

”Memang perdanya sudah ditetapkan. Tapi, mereka sangat berlebihan. Mobdin ini pasti dikembalikan. Termasuk punya saya,” katanya kesal.

Lagi pula, lanjut dia, tunjangan transportasi untuk anggota DPRD belum dicairkan. Sementara, mobdin didesak suruh cepat dikembalikan.

Karena itu, pria yang akrab disapa Atok itu tidak terima dengan statemen setwan dan Anggota Komisi B DPRD Bangkalan Khotib Marzuki. Terlebih, bilang menyayangkan kepada anggota yang belum mengembalikan.

”Nggak perlu khawatir, pasti dikembalikan. Tapi, tunjangan transportasi ini kan belum dicairkan. Sah-sah saja dong masih dipakai,” klaimnya.

Atok mengaku sudah mengetahui batas waktu pengembalian mobdin Jumat (10/11) lalu. Menurut dia, itu tidak mungkin diindahkan. Sebab, dalam sepekan terakhir banyak anggota melaksanakan kunjungan kerja (kunker).

Baca Juga :  Bangun Gedung Dewan Baru, Pemkab Bangkalan Siapkan Dana Rp 50 Miliar

”Mau dikembalikan gimana, wong banyak yang kunker. Semestinya komisi B dan setwan tahu itu,” ujarnya.

Sementara itu, Khotib Marzuki mengatakan, upaya ini dilakukan karena menyangkut kredibilitas komisi B sebagai mitra sekretariat DPRD. Sebab, apabila banyak yang belum dikembalikan, otomatis kinerja komisi B dipertanyakan selaku mitra.

”Teman-teman harus menyadari itu. Mobdin itu wajib dikembalikan. Tapi, saya optimistis minggu ini selesai semua,” katanya.

Seperti diketahui bersama, hasil evaluasi gubernur terhadap APBD Perubahan 2017, salah satunya mengenai pengembalian mobdin anggota DPRD kepada bagian aset Pemkab Bangkalan. Isinya, tunjangan transportasi dapat diberikan setelah kendaraan dinas anggota DPRD sudah dikembalikan. Juga harus dibuktikan dengan berita acara serah terima (BAST). 

BANGKALAN – Apa pun alasannya, jatah mobil dinas (mobdin) untuk alat kelengkapan dewan (AKD) dan fraksi harus dikembalikan. Sekretariat DPRD dan komisi B yang paling lantang menyuarakan ini.

Itu sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Selain itu juga perda tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD sudah ditetapkan Oktober lalu.

Namun, suara sekretariat DPRD dan komisi B itu diprotes Ketua Bapemperda DPRD Bangkalan Ach Haryanto kemarin (13/11). Menurut dia, sekretariat DPRD dan komisi B terlalu lebay dalam urusan pengembalian mobdin. Sebab, meski tanpa disuruh dan ada batas waktu, mobil tersebut tetap dikembalikan.

Baca Juga :  Minggu Depan, 964 Calon Pegawai di Pemkab Bangkalan Terima SK

”Memang perdanya sudah ditetapkan. Tapi, mereka sangat berlebihan. Mobdin ini pasti dikembalikan. Termasuk punya saya,” katanya kesal.

Lagi pula, lanjut dia, tunjangan transportasi untuk anggota DPRD belum dicairkan. Sementara, mobdin didesak suruh cepat dikembalikan.

Karena itu, pria yang akrab disapa Atok itu tidak terima dengan statemen setwan dan Anggota Komisi B DPRD Bangkalan Khotib Marzuki. Terlebih, bilang menyayangkan kepada anggota yang belum mengembalikan.

”Nggak perlu khawatir, pasti dikembalikan. Tapi, tunjangan transportasi ini kan belum dicairkan. Sah-sah saja dong masih dipakai,” klaimnya.

Atok mengaku sudah mengetahui batas waktu pengembalian mobdin Jumat (10/11) lalu. Menurut dia, itu tidak mungkin diindahkan. Sebab, dalam sepekan terakhir banyak anggota melaksanakan kunjungan kerja (kunker).

Baca Juga :  Anggota Dewan Murah Senyum itu Berpulang

”Mau dikembalikan gimana, wong banyak yang kunker. Semestinya komisi B dan setwan tahu itu,” ujarnya.

Sementara itu, Khotib Marzuki mengatakan, upaya ini dilakukan karena menyangkut kredibilitas komisi B sebagai mitra sekretariat DPRD. Sebab, apabila banyak yang belum dikembalikan, otomatis kinerja komisi B dipertanyakan selaku mitra.

”Teman-teman harus menyadari itu. Mobdin itu wajib dikembalikan. Tapi, saya optimistis minggu ini selesai semua,” katanya.

Seperti diketahui bersama, hasil evaluasi gubernur terhadap APBD Perubahan 2017, salah satunya mengenai pengembalian mobdin anggota DPRD kepada bagian aset Pemkab Bangkalan. Isinya, tunjangan transportasi dapat diberikan setelah kendaraan dinas anggota DPRD sudah dikembalikan. Juga harus dibuktikan dengan berita acara serah terima (BAST). 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/